Ancam Keselamatan Anak-anak, FAGI Minta PTM di Jabar Ditunda
Selasa, 29 Juni 2021 - 11:20 WIB
BANDUNG - Forum Aksi Guru Indonesia (FAGI) Jawa Barat meminta pemerintah menunda rencana pendidikan tatap muka (PTM) pada pertengahan Juli 2021. Penundaan ini melihat situasi kasus COVID di Jabar yang terus meningkat.
Ketua FAGI Jabar Iwan Hermawan memohon kepada Gubernur dan para Bupati dan Wali Kota se-Jawa Barat menunda rencana PTM akan akan dilaksanakan bulan Juli 2021. Pemerintah juga mesti meninjau ulang SKB 4 Menteri yang mengisyaratkan pelaksanaan PTM Juli 2021 ini.
Baca juga: Ciamis Gempar! Ditemukan Tengkorak Manusia Terjerat Kabel Seling Baja dan Terikat di Pohon
"Pemerintah dan para pemangku kepentingan harus membaca angka kasus COVID sebagai ancaman serius, kita takut kehilangan masa depan anak bangsa karena kelalaian dalam tanggulangi COVID-19," kata Iwan, Selasa (29/6/2021).
Jika melihat data IDAI, satu dari delapan kasus konfirmasi COVID-19 adalah anak-anak. Data IDAI juga menunjukkan case mortality (tingkat kematian) mencapai tiga sampai lima persen, terbilang tertinggi di dunia. Bahkan, angka rata rata kasus COVID-19 sudah melampaui standar WHO.
Baca juga: Ingat! Jika Ada Dua Orang Positif, Kampung Harus Lockdown dan Seluruh Warga Wajib Swab
"Ini sungguh mengkhawatirkan karena benar-benar mengancam keselamatan anak-anak. Begitupun guru dan tenaga administrasi sekolah, rentan terpapar. Selama ini beberapa guru dan tenaga administrasi sekolah sudah ada yang meninggal dunia karena COVID," beber dia.
Menurut dia, usulan itu mesti dilaksankan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Karena hak hidup itu nomor satu, hak sehat nomor dua, dan hak pendidikan adalah nomor tiga. Jadi jika hak hidup dan hak sehat terancam maka hak pendidikan bisa di permudah.
Ketua FAGI Jabar Iwan Hermawan memohon kepada Gubernur dan para Bupati dan Wali Kota se-Jawa Barat menunda rencana PTM akan akan dilaksanakan bulan Juli 2021. Pemerintah juga mesti meninjau ulang SKB 4 Menteri yang mengisyaratkan pelaksanaan PTM Juli 2021 ini.
Baca juga: Ciamis Gempar! Ditemukan Tengkorak Manusia Terjerat Kabel Seling Baja dan Terikat di Pohon
"Pemerintah dan para pemangku kepentingan harus membaca angka kasus COVID sebagai ancaman serius, kita takut kehilangan masa depan anak bangsa karena kelalaian dalam tanggulangi COVID-19," kata Iwan, Selasa (29/6/2021).
Jika melihat data IDAI, satu dari delapan kasus konfirmasi COVID-19 adalah anak-anak. Data IDAI juga menunjukkan case mortality (tingkat kematian) mencapai tiga sampai lima persen, terbilang tertinggi di dunia. Bahkan, angka rata rata kasus COVID-19 sudah melampaui standar WHO.
Baca juga: Ingat! Jika Ada Dua Orang Positif, Kampung Harus Lockdown dan Seluruh Warga Wajib Swab
"Ini sungguh mengkhawatirkan karena benar-benar mengancam keselamatan anak-anak. Begitupun guru dan tenaga administrasi sekolah, rentan terpapar. Selama ini beberapa guru dan tenaga administrasi sekolah sudah ada yang meninggal dunia karena COVID," beber dia.
Menurut dia, usulan itu mesti dilaksankan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Karena hak hidup itu nomor satu, hak sehat nomor dua, dan hak pendidikan adalah nomor tiga. Jadi jika hak hidup dan hak sehat terancam maka hak pendidikan bisa di permudah.
(msd)
tulis komentar anda