Kemelut Kadin Jabar, Tatan Tak Terima Dituding Korupsi Dana Hibah Rp1,7 Miliar

Pada tahun itu, lanjut Tatan, pengurus Kadin Jabar tidak hanya mengunjungi tiga negara saja, melainkan tujuh negara lainnya bersama Gubernur Jabar, Ridwan Kamil untuk mengenalkan produk unggulan Jabar.

Tatan menegaskan bahwa laporan penyalahgunaan dana hibah itu tidak rasional. Pasalnya, dia bersama pengurus Kadin Jabar lainnya justru mengeluarkan anggaran pribadi untuk mengunjungi negara-negara lainnya di luar yang dibiayai dana hibah.

"Saya sudah sampaikan bagaimana tata kelola anggarannya, jadi tidak rasional kalau saya menyalahgunakan (dana hibah provinsi). Justru kita membantu Provinsi Jawa Barat membangun idustri dan perdagangan," tegasnya.

"Kami hibahkan materi dan waktu dari mulai Al Jazair, Abu Dhabi, Inggris, Swedia, Scontalandia, dan Australia. Ini jejaring dan hasilnya ada semua dan semuanya dana sendiri dari A sampai Z dan memang jelas mendatangkan potensi ekonomi bagi Jawa Barat," lanjut Tatan.

Untuk menjawab tudingan tersebut, Tatan menyatakan, pihaknya sudah menyiapkan bukti-bukti perjalanan, baik perjalanan yang dibiayai dana hibah maupun pengurus, termasuk kronologis perjalanan pengurus Kadin Jabar ke berbagai negara itu.

"Kita sampaikan apa yang menjadi hukum acara, bukti-bukti semua. Dan saya sudah bikin kronologis narasi-narasi yang benang merahnya, termasuk bukti-bukti baik yang dibiayai oleh pengurus maupun oleh dana hibah karena yang dibayai hanya tiga negara, saya menghibahkan tujuh negara," papar Tatan.

Tidak hanya itu, Tatan juga menekankan bahwa dalam penggunaan dana hibah tersebut, pihaknya selalu berkoordinasi dengan Inspektorat Pemprov Jabar, agar realisasi penggunaan dana hibah tersebut tidak menyalahi aturan.

"Sebelum menerima (dana hibah) saya diskusi terus dengan inspektorat," ucapnya.

Oleh karenanya, Tatan mengaku yakin bahwa aparat penegak hukum Kejari Bandung dapat bersikap profesional dalam menangani tudingan tersebut.

"Saya yakin aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan lembaga yang profesional dan berintegritas, sehingga tidak mungkin bisa 'dipesan'. Itu yang barangkali membuat saya memiliki keyakinan kita akan meluruskan ini," katanya.