Ramai Open Bidding Sekda, Relawan Bedas Ingatkan Bupati Bandung Tidak Salah Pilih
Selasa, 25 Mei 2021 - 14:39 WIB
Relawan Bedas mengingatkan Bupati Bandung, Dadang Supriatna agar tidak salah pilih dalam menetapkan sekda Kabupaten Bandung. Foto/Ilustrasi
BANDUNG - Relawan Bedas mengingatkan Bupati Bandung, Dadang Supriatna, agar tidak salah pilih dalam menetapkan Sekretaris Daerah (sekda) Kabupaten Bandung. Para pendukung Dadang Supriatna-Sahrul Gunawan di ajang Pemilihan Bupati (Pilbup) Bandung 2020 itu angkat suara menyusul pelaksanaan open bidding atau lelang jabatan sekda Kabupaten Bandung yang saat ini tengah berproses dan mendapat sorotan banyak pihak ini.
Relawan merasa memiliki tanggung jawab moral untuk mengawal visi misi dan program yang dijanjikan pasangan yang mengusung jargon Bedas (Bersama Dadang-Sahrul) itu. Terlebih, penentuan jabatan sekda dinilai menjadi momen krusial yang menjadi salah satu faktor sukses tidaknya Pemkab Bandung di bawah kepemimpinan Bupati Dadang Supriatna dan Wakil Bupati Sahrul Gunawan.
Relawan Bedas asal Cicalengka, Tatang Saripudin mengaku sangat gembira menyikapi open bidding sekda Kabupaten Bandung. Dia berharap, melalui open bidding, Bupati Bandung memperoleh banyak pilihan calon sekda terbaik karena terbuka kesempatan memperoleh calon sekda dari luar Pemkab Bandung. "Sesuai undang-undang untuk seleksi calon sekda ini kan bisa diikuti oleh ASN (aparatur sipil negara) manapun di Jawa Barat. Ini sangat positif, semoga Pak Bupati mendapat pilihan calon sekda terbaik," ujar Tatang, Selasa (25/5/2021).
Meski begitu, Tatang menyoroti banyaknya muka-muka lama peserta open bidding. Pasalnya, dari 11 nama yang sudah mendaftarkan diri, 8 nama di antaranya merupakan mantan pejabat kepercayaan Bupati Bandung periode sebelumnya, Dadang Naser.
Tatang mengaku menghormati hak setiap ASN untuk mendaftarkan diri dan mengikuti seleksi calon sekda tersebut. Namun, kata Tatang, sebagai relawan, dirinya memiliki hak untuk memberi masukan atau mengingatkan Bupati Bandung, agar tidak salah pilih dalam menetapkan sekda.
"Rekam jejak dan kompetensi calon sekda tentu harus diutamakan karena tugas sekda Kabupaten Bandung saat ini sangat berat. Jangan sampai ngambil sekda yang suka berpolitik, apalagi yang kemarin (Pilbup Bandung 2020) ikut mendukung calon lain," tegas Tatang.
Menurutnya, sudah menjadi rahasia umum, terutama di kalangan relawan Bedas, terdapat sebagian ASN Pemkab Bandung yang tidak bersikap netral, bahkan ikut mendukung salah satu paslon pada Pilbup Bandung 2020 lalu. Buktinya, sudah ada ASN yang dilaporkan dan diputus bersalah oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Bahkan, tak sedikit pejabat dan ASN yang sangat kental dan dikenal sebagai orang dekat bupati sebelumnya, sehingga hal itu menjadi catatan para relawan Bedas.
"Sekarang di relawan muncul anggapan, kemarin (Pilbup Bandung 2020) mendukung paslon lain, sekarang berebut menjadi calon sekda di kabinet Bedas. Ini kan ironis. Menurut saya, sekalian saja ngambil sekda dari luar Pemkab Bandung biar lebih clear dan fatsun ke Bupati," tegasnya lagi.
Dia khawatir, pejabat ASN yang tidak clear rekam jejaknya malah bakal menjadi menjadi beban Bupati. Padahal, Pemkab Bandung di bawah kepemimpinan Dadang Supriatna memiliki segudang program dan janji politik kepada masyarakat yang harus direalisasikan. "Sekda itu harus fatsun dan bisa bekerja sama dengan Bupati. Kalau yang tidak clear, dia rentan bermanuver. Saya khawatir nantinya dia nyari celah untuk menjatuhkan Bupati. Kalau seperti itu kan bisa jadi polemik dan berbahaya buat Bupati," tandasnya.
Relawan merasa memiliki tanggung jawab moral untuk mengawal visi misi dan program yang dijanjikan pasangan yang mengusung jargon Bedas (Bersama Dadang-Sahrul) itu. Terlebih, penentuan jabatan sekda dinilai menjadi momen krusial yang menjadi salah satu faktor sukses tidaknya Pemkab Bandung di bawah kepemimpinan Bupati Dadang Supriatna dan Wakil Bupati Sahrul Gunawan.
Relawan Bedas asal Cicalengka, Tatang Saripudin mengaku sangat gembira menyikapi open bidding sekda Kabupaten Bandung. Dia berharap, melalui open bidding, Bupati Bandung memperoleh banyak pilihan calon sekda terbaik karena terbuka kesempatan memperoleh calon sekda dari luar Pemkab Bandung. "Sesuai undang-undang untuk seleksi calon sekda ini kan bisa diikuti oleh ASN (aparatur sipil negara) manapun di Jawa Barat. Ini sangat positif, semoga Pak Bupati mendapat pilihan calon sekda terbaik," ujar Tatang, Selasa (25/5/2021).
Meski begitu, Tatang menyoroti banyaknya muka-muka lama peserta open bidding. Pasalnya, dari 11 nama yang sudah mendaftarkan diri, 8 nama di antaranya merupakan mantan pejabat kepercayaan Bupati Bandung periode sebelumnya, Dadang Naser.
Tatang mengaku menghormati hak setiap ASN untuk mendaftarkan diri dan mengikuti seleksi calon sekda tersebut. Namun, kata Tatang, sebagai relawan, dirinya memiliki hak untuk memberi masukan atau mengingatkan Bupati Bandung, agar tidak salah pilih dalam menetapkan sekda.
"Rekam jejak dan kompetensi calon sekda tentu harus diutamakan karena tugas sekda Kabupaten Bandung saat ini sangat berat. Jangan sampai ngambil sekda yang suka berpolitik, apalagi yang kemarin (Pilbup Bandung 2020) ikut mendukung calon lain," tegas Tatang.
Menurutnya, sudah menjadi rahasia umum, terutama di kalangan relawan Bedas, terdapat sebagian ASN Pemkab Bandung yang tidak bersikap netral, bahkan ikut mendukung salah satu paslon pada Pilbup Bandung 2020 lalu. Buktinya, sudah ada ASN yang dilaporkan dan diputus bersalah oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Bahkan, tak sedikit pejabat dan ASN yang sangat kental dan dikenal sebagai orang dekat bupati sebelumnya, sehingga hal itu menjadi catatan para relawan Bedas.
"Sekarang di relawan muncul anggapan, kemarin (Pilbup Bandung 2020) mendukung paslon lain, sekarang berebut menjadi calon sekda di kabinet Bedas. Ini kan ironis. Menurut saya, sekalian saja ngambil sekda dari luar Pemkab Bandung biar lebih clear dan fatsun ke Bupati," tegasnya lagi.
Dia khawatir, pejabat ASN yang tidak clear rekam jejaknya malah bakal menjadi menjadi beban Bupati. Padahal, Pemkab Bandung di bawah kepemimpinan Dadang Supriatna memiliki segudang program dan janji politik kepada masyarakat yang harus direalisasikan. "Sekda itu harus fatsun dan bisa bekerja sama dengan Bupati. Kalau yang tidak clear, dia rentan bermanuver. Saya khawatir nantinya dia nyari celah untuk menjatuhkan Bupati. Kalau seperti itu kan bisa jadi polemik dan berbahaya buat Bupati," tandasnya.
tulis komentar anda