23 Aset Pemerintah Kota Makassar Dikawal KPK

Kendati begitu, Hamzah mengapresiasi langkah Pemkot Makassar bersama KPK dalam menyelamatkan aset-aset yang bermasalah. Dia pun mendorong pemerintah kota untuk menyiapkan anggaran yang besar untuk mensertifikatkan semua aset pemerintah.

"Jangan kan 23, sekian ribu aset Pemkot Makassar sebenarnya harus dikawal KPK. Jadi masih perlu dikawal ini, karena memang lambat. Seperti beberapa tahun kemarin, anggaran yang disiapkan untuk sertifikasi aset tapi ada beberapa yang tertunda," papar dia.

Sebelumnya, Ketua Komisi A DPRD Makassar, Supratman juga tak menampik lemahnya pemerintah kota dalam menyelamatkan aset daerah karena masih banyak aset yang belum memiliki sertifikat.

"Aset kita sekarang butuh sertifikasi, butuh alas hak. Banyak aset kita yang belum punya alas hak," ucap Suptarman.



Dia pun mendorong pemerintah untuk segera melakukan sertifikasi terhadap semua aset pemerintah kota agar tidak mudah diambilalih pihak ketiga.

"Jadi sekarang Dinas Pertanahan, mensertifikatkan semua aset kita termasuk kalau ada pembangunan perumahan, diserahkan dulu 30% baru ditebitkan izinnya," ungkap dia.

Kepala Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Makassar , Rachmat Azis mengatakan ada 23 aset pemkot yang sementara diperjuangkan. Selain dikawal KPK, pemerintah kota juga bekerja sama dengan Jaksa Pengacara Negara (JPN).

"Paling tidak 23 aset ini kita upayakan untuk diselesaikan. Bentuk pengawalan KPK, kita didorong untuk memberikan kepastian hukum terkait semua aset Pemkot Makassar. Jadi jangan dengan mudah melepaskan aset, karena itu aset negara," tegas dia.