Asosiasi Pemerintah Kota Dukung Penuh Inpres Optimalisasi Program Jamsostek
Senin, 12 April 2021 - 10:52 WIB
"Karena pimpinan daerah merupakan sosok pengambil kebijakan dan bertanggung jawab terhadap masyarakat, salah satunya jaminan sosial," katanya.
Direktur Keuangan BP Jamsostek, Asep Rahmat Suwandha berharap, apa yang akan dilakukan oleh Bima Arya mampu menjadikan Kota Bogor sebagai barometer pelaksanaan program Jamsostek dan menjadi contoh bagi pemerintah kota lainnya di Indonesia.
"Sebagai badan penyelenggara tentunya kami akan melaksanakan apa yang sudah diamanahkan kepada kami, tujuan Inpres ini sangat mulia untuk kesejahteraan seluruh pekerja. Kami sangat mengapresiasi komitmen Pak Bima sebagai Walikota Bogor sekaligus Ketua Apeksi dan semoga optimalisasi program jamsostek segera terwujud di seluruh Indonesia," tutur Asep.
Sementara itu, Kepala BP Jamsostek Kantor Cabang Bandung Suci, Tidar Yanto Haroen menambahkan, pihaknya beserta jajaran akan segera berkoordinasi dengan lembaga terkait di Kota Bandung untuk mendukung Inpres ini.
"Kami akan melakukan koordinasi dengan Wali Kota Bandung untuk mendukung pelaksanaan Inpres terkait optimalisasi program Jamsostek di Kota Bandung dan berkoordinasi dengan Kejaksaan Negeri Kota Bandungdalam hal penegakan kepatuhan dan penegakan hukumnya terhadap Badan Usaha, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan pemerintah daerah," katanya.
Diketahui, Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo (Jokowi) telah mengesahkan Inpres Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jamsostek.
Baca juga: Pacu Adaptasi dan Inovasi, Ridwan Kamil: Saatnya Jabar Bergerak Perluas Wilayah
Melalui Inpres tersebut, Presiden Jokowi menginstruksikan seluruh kepala daerah untuk memastikan perlindungan jaminan sosial kepada pekerja di wilayahnya, temasuk pekerja rentan dan pegawai pemerintahan non-ASN.
Baca juga: Ada Instruksi Dari Ridwan Kamil, Pj Bupati Bandung Gerak Cepat Putar Roda Pemerintahan
Inpres Nomor 2 Tahun 2021 tersebut ditujukan kepada seluruh elemen pemerintahan, yakni 19 Menteri, Jaksa Agung, 3 kepala badan termasuk Ketua DJSN tingkat pusat, 34 gubernur, 416 bupati dan 98 wali kota yang tersebar di seluruh Indonesia.
Direktur Keuangan BP Jamsostek, Asep Rahmat Suwandha berharap, apa yang akan dilakukan oleh Bima Arya mampu menjadikan Kota Bogor sebagai barometer pelaksanaan program Jamsostek dan menjadi contoh bagi pemerintah kota lainnya di Indonesia.
"Sebagai badan penyelenggara tentunya kami akan melaksanakan apa yang sudah diamanahkan kepada kami, tujuan Inpres ini sangat mulia untuk kesejahteraan seluruh pekerja. Kami sangat mengapresiasi komitmen Pak Bima sebagai Walikota Bogor sekaligus Ketua Apeksi dan semoga optimalisasi program jamsostek segera terwujud di seluruh Indonesia," tutur Asep.
Sementara itu, Kepala BP Jamsostek Kantor Cabang Bandung Suci, Tidar Yanto Haroen menambahkan, pihaknya beserta jajaran akan segera berkoordinasi dengan lembaga terkait di Kota Bandung untuk mendukung Inpres ini.
"Kami akan melakukan koordinasi dengan Wali Kota Bandung untuk mendukung pelaksanaan Inpres terkait optimalisasi program Jamsostek di Kota Bandung dan berkoordinasi dengan Kejaksaan Negeri Kota Bandungdalam hal penegakan kepatuhan dan penegakan hukumnya terhadap Badan Usaha, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan pemerintah daerah," katanya.
Diketahui, Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo (Jokowi) telah mengesahkan Inpres Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jamsostek.
Baca juga: Pacu Adaptasi dan Inovasi, Ridwan Kamil: Saatnya Jabar Bergerak Perluas Wilayah
Melalui Inpres tersebut, Presiden Jokowi menginstruksikan seluruh kepala daerah untuk memastikan perlindungan jaminan sosial kepada pekerja di wilayahnya, temasuk pekerja rentan dan pegawai pemerintahan non-ASN.
Baca juga: Ada Instruksi Dari Ridwan Kamil, Pj Bupati Bandung Gerak Cepat Putar Roda Pemerintahan
Inpres Nomor 2 Tahun 2021 tersebut ditujukan kepada seluruh elemen pemerintahan, yakni 19 Menteri, Jaksa Agung, 3 kepala badan termasuk Ketua DJSN tingkat pusat, 34 gubernur, 416 bupati dan 98 wali kota yang tersebar di seluruh Indonesia.
Lihat Juga :
tulis komentar anda