Asosiasi Pemerintah Kota Dukung Penuh Inpres Optimalisasi Program Jamsostek
Senin, 12 April 2021 - 10:52 WIB
Ketua Dewan Pengurus Apeksi, Bima Arya Sugiarto mendukung penuh Inpres Optimalisasi Program Jamsostek. Foto/Ist
BANDUNG - Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia ( Apeksi ) mendukung penuh Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek).
Ketua Dewan Pengurus Apeksi, Bima Arya Sugiarto menyambut baik Inpres tersebut. Menurutnya, Inpres tersebut memiliki komitmen sangat kuat untuk melindungi tenaga kerja, baik formal, non-formal, rentan, hingga pegawai pemerintah non-aparatur sipil negara (ASN).
"Ada beberapa hal yang akan kami lakukan, salah satunya menyosialisasikan substansi Inpres ke seluruh anggota karena ini merupakan landasan bagi kita," ujar Arya dalam keterangan resminya, Senin (13/4/2021)
Wali Kota Bogor itu juga bakal melakukan perencanaan penganggaran, melakukan komunikasi dengan para stakeholder agar pola jaminan bisa diterapkan tidak hanya mengandalkan APBD, termasuk menyosialisasikan ke masyarakat luas, terutama segmen pekerja.
Disinggung mengenai upaya mendorong kepesertaan, khususnya bagi para pekerja rentan, Bima mengaku, sudah melakukan komunikasi dengan anggota DPRD Kota Bogor dalam menyusun peraturan daerah.
"Saya sudah meminta untuk disusun regulasinya, kita sudah komunikasi dengan dewan agar segera disusun perda karena sudah ada Inpresnya. Semua akan kita lakukan karena ini juga dalam rangka mengentaskan kemiskinan," tegas Bima.
Senada dengan Bima Arya Sugiarto, Direktur Kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek, Zainudin menjelaskan, pihaknya tengah gencar melakukan sosialisasi, promosi, dan edukasi kepada masyarakat luas terkait program ini serta manfaatnya bagi masyarakat.
"Kami juga akan berkolaborasi dan menjaring partnership, seperti dengan Ketua Apeksi Bima Arya Sugiarto. Kita tidak bisa sendiri, ada tiga pihak yang bakal kita gandeng, yaitu pemerintah, pengusaha dan teman-teman serikat pekerja," jelasnya.
Ke depan, lanjut dia, pihaknya juga akan melakukan komunikasi serta menggerakan tim pusat dan daerah, agar segera melakukan koordinasi dengan pemerintah di masing-masing daerah.
Ketua Dewan Pengurus Apeksi, Bima Arya Sugiarto menyambut baik Inpres tersebut. Menurutnya, Inpres tersebut memiliki komitmen sangat kuat untuk melindungi tenaga kerja, baik formal, non-formal, rentan, hingga pegawai pemerintah non-aparatur sipil negara (ASN).
"Ada beberapa hal yang akan kami lakukan, salah satunya menyosialisasikan substansi Inpres ke seluruh anggota karena ini merupakan landasan bagi kita," ujar Arya dalam keterangan resminya, Senin (13/4/2021)
Wali Kota Bogor itu juga bakal melakukan perencanaan penganggaran, melakukan komunikasi dengan para stakeholder agar pola jaminan bisa diterapkan tidak hanya mengandalkan APBD, termasuk menyosialisasikan ke masyarakat luas, terutama segmen pekerja.
Disinggung mengenai upaya mendorong kepesertaan, khususnya bagi para pekerja rentan, Bima mengaku, sudah melakukan komunikasi dengan anggota DPRD Kota Bogor dalam menyusun peraturan daerah.
"Saya sudah meminta untuk disusun regulasinya, kita sudah komunikasi dengan dewan agar segera disusun perda karena sudah ada Inpresnya. Semua akan kita lakukan karena ini juga dalam rangka mengentaskan kemiskinan," tegas Bima.
Senada dengan Bima Arya Sugiarto, Direktur Kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek, Zainudin menjelaskan, pihaknya tengah gencar melakukan sosialisasi, promosi, dan edukasi kepada masyarakat luas terkait program ini serta manfaatnya bagi masyarakat.
"Kami juga akan berkolaborasi dan menjaring partnership, seperti dengan Ketua Apeksi Bima Arya Sugiarto. Kita tidak bisa sendiri, ada tiga pihak yang bakal kita gandeng, yaitu pemerintah, pengusaha dan teman-teman serikat pekerja," jelasnya.
Ke depan, lanjut dia, pihaknya juga akan melakukan komunikasi serta menggerakan tim pusat dan daerah, agar segera melakukan koordinasi dengan pemerintah di masing-masing daerah.
tulis komentar anda