Mendagri Puji Inovasi Bupati Banyuwangi Dalam Penyaluran Bansos
Minggu, 17 Mei 2020 - 17:23 WIB
Mendagri, Tito Karnavian, bersama Mendesa PDTT, Abdul Halim Iskandar, dan Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo. Foto/Ist.
JAKARTA - Bantuan sosial (Bansos) dan program jaring pengaman sosial menjadi salah satu program penting pemerintah untuk membantu masyarakat kurang mampu akibat dampak COVID-19 .
(Baca juga: Tidak Jelas Tujuannya, Kendaraan Luar Kota Harus Balik Kanan )
Dari sisi anggaran, pemerintah pusat mengalokasikan sekitar Rp110 triliun berasal dari APBN untuk program jaring pengaman sosial dimasa COVID-19 . Selain itu, terdapat juga Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Desa (DD), serta jaring pengaman sosial dan bantuan sosial yang dikelola pemerintah daerah (Pemda) berjumlah sekitar Rp53 triliun bersumber dari hasil refokusing dan realokasi APBD.
Setidaknya terdapat delapan jenis bansos, baik dalam tunai maupun non tunai, yang ditargetkan membantu sekitar 50 juta warga yang membutuhkan akibat dampak COVID-19 .
Pendistribusian bantuan sosial ini tidak mudah, karena harus mengatur puluhan juta warga masyarakat di negara dengan populasi terbesar nomor empat di dunia ini. Apalagi, pemerintah daerah dari tingkat propinsi, kabupaten, kota hingga desa juga melakukan pemberian bantuan sesuai kemampuannya. Sehingga diperlukan validasi data dan sinkronisasi data serta pengaturan waktu penyaluran bantuan antara pusat daerah.
(Baca juga: Tidak Jelas Tujuannya, Kendaraan Luar Kota Harus Balik Kanan )
Dari sisi anggaran, pemerintah pusat mengalokasikan sekitar Rp110 triliun berasal dari APBN untuk program jaring pengaman sosial dimasa COVID-19 . Selain itu, terdapat juga Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Desa (DD), serta jaring pengaman sosial dan bantuan sosial yang dikelola pemerintah daerah (Pemda) berjumlah sekitar Rp53 triliun bersumber dari hasil refokusing dan realokasi APBD.
Setidaknya terdapat delapan jenis bansos, baik dalam tunai maupun non tunai, yang ditargetkan membantu sekitar 50 juta warga yang membutuhkan akibat dampak COVID-19 .
Pendistribusian bantuan sosial ini tidak mudah, karena harus mengatur puluhan juta warga masyarakat di negara dengan populasi terbesar nomor empat di dunia ini. Apalagi, pemerintah daerah dari tingkat propinsi, kabupaten, kota hingga desa juga melakukan pemberian bantuan sesuai kemampuannya. Sehingga diperlukan validasi data dan sinkronisasi data serta pengaturan waktu penyaluran bantuan antara pusat daerah.
Lihat Juga :