BSKDN Kemendagri Rancang Strategi Kebijakan Pembangunan Daerah

MALUKU - Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) merespons laporan terbaru dari Dewan Gubernur Bank Indonesia (BI) yang menguraikan kondisi perekonomian terkini. Sekretaris BSKDN, Noudy R.P. Tendean, menyatakan bahwa pihaknya sedang menyusun strategi kebijakan pembangunan ekonomi daerah yang lebih adaptif dan responsif terhadap perubahan ekonomi nasional dan global.

"Dinamika ekonomi dan keuangan global saat ini berubah dengan cepat, meningkatkan risiko dan ketidakpastian yang menjadi ancaman bagi negara berkembang termasuk Indonesia," ujar Noudy saat membuka Seminar Analisis Strategi Pembangunan Ekonomi Daerah terhadap Laporan Dewan Gubernur BI di Sunlake Waterfront Resort and Convention pada Selasa (25/6/2024).

Noudy menjelaskan bahwa laporan dari Dewan Gubernur BI menunjukkan inflasi yang fluktuatif, terutama di sektor bahan makanan. Selain itu, kenaikan BI Rate menjadi 6,25% bertujuan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah yang kini mencapai Rp16.000 per USD.



"Kondisi ini memerlukan kebijakan yang kuat untuk memitigasi dampak negatif terhadap perekonomian Indonesia dan inflasi bahan makanan yang sangat mempengaruhi daerah-daerah di Indonesia," jelasnya.

Noudy juga mengungkapkan kekhawatirannya terhadap dampak kenaikan BI Rate bagi pelaku ritel dan pemerintah daerah. Hal ini dapat menyebabkan penurunan minat investasi swasta, pengurangan pendapatan pajak, penurunan pertumbuhan UMKM, serta peningkatan pembiayaan daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Seminar ini, menurut Noudy, bertujuan memberikan pengetahuan baru bagi daerah untuk menghadapi kondisi perekonomian global saat ini. "Kami berharap seminar ini menghasilkan strategi pembangunan ekonomi daerah yang tangguh dan mampu beradaptasi dengan kondisi nasional dan global serta menekan laju inflasi," terangnya.

Kepala Biro Perekonomian Provinsi Maluku Utara, Ansar Daaly yang turut hadir sebagai narasumber, menyatakan bahwa pihaknya terus mendorong partisipasi industri kecil menengah dalam hilirisasi nikel dan menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk menarik investasi ke Maluku Utara.

Ansar juga optimistis bahwa tantangan ekonomi global dapat diatasi dengan mengoptimalkan sektor pertambangan dan pertanian yang potensial di Maluku Utara. "Kami melakukan berbagai upaya strategis untuk mengembangkan sektor pertanian, seperti mendorong program CSR (Corporate Social Responsibility) yang melibatkan pelatihan peningkatan kapasitas penduduk sekitar pertambangan," pungkasnya.