BSKDN Kemendagri Rancang Strategi Kebijakan Pembangunan Daerah
Selasa, 25 Juni 2024 - 10:58 WIB
loading...
Sekretaris BSKDN, Noudy R.P. Tendean saat membuka Seminar Analisis Strategi Pembangunan Ekonomi Daerah terhadap Laporan Dewan Gubernur BI. Foto/Ist
A
A
A
MALUKU - Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) merespons laporan terbaru dari Dewan Gubernur Bank Indonesia (BI) yang menguraikan kondisi perekonomian terkini. Sekretaris BSKDN, Noudy R.P. Tendean, menyatakan bahwa pihaknya sedang menyusun strategi kebijakan pembangunan ekonomi daerah yang lebih adaptif dan responsif terhadap perubahan ekonomi nasional dan global.
"Dinamika ekonomi dan keuangan global saat ini berubah dengan cepat, meningkatkan risiko dan ketidakpastian yang menjadi ancaman bagi negara berkembang termasuk Indonesia," ujar Noudy saat membuka Seminar Analisis Strategi Pembangunan Ekonomi Daerah terhadap Laporan Dewan Gubernur BI di Sunlake Waterfront Resort and Convention pada Selasa (25/6/2024).
Noudy menjelaskan bahwa laporan dari Dewan Gubernur BI menunjukkan inflasi yang fluktuatif, terutama di sektor bahan makanan. Selain itu, kenaikan BI Rate menjadi 6,25% bertujuan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah yang kini mencapai Rp16.000 per USD.
Baca Juga: BSKDN Kemendagri Matangkan Rancang Bangun Indeks TKPD
"Kondisi ini memerlukan kebijakan yang kuat untuk memitigasi dampak negatif terhadap perekonomian Indonesia dan inflasi bahan makanan yang sangat mempengaruhi daerah-daerah di Indonesia," jelasnya.
"Dinamika ekonomi dan keuangan global saat ini berubah dengan cepat, meningkatkan risiko dan ketidakpastian yang menjadi ancaman bagi negara berkembang termasuk Indonesia," ujar Noudy saat membuka Seminar Analisis Strategi Pembangunan Ekonomi Daerah terhadap Laporan Dewan Gubernur BI di Sunlake Waterfront Resort and Convention pada Selasa (25/6/2024).
Noudy menjelaskan bahwa laporan dari Dewan Gubernur BI menunjukkan inflasi yang fluktuatif, terutama di sektor bahan makanan. Selain itu, kenaikan BI Rate menjadi 6,25% bertujuan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah yang kini mencapai Rp16.000 per USD.
Baca Juga: BSKDN Kemendagri Matangkan Rancang Bangun Indeks TKPD
"Kondisi ini memerlukan kebijakan yang kuat untuk memitigasi dampak negatif terhadap perekonomian Indonesia dan inflasi bahan makanan yang sangat mempengaruhi daerah-daerah di Indonesia," jelasnya.
Lihat Juga :
