Bawaslu Minta Kades Kampanyekan Lawan Politik Uang di Pilbup Bandung
Senin, 26 Oktober 2020 - 13:11 WIB
"Saya apresiasi setinggi-tingginya atas kesediaan para kades mudah-mudahan agenda ini harus memberikan inspirasi bagi desa lainnya," katanya.
Lebih lanjut Sutarno mengatakan, sikap penolakan terhadap politik uang harus terus disebarkan dan publik bisa terlibat aktif mengawasi seluruh tahapan pilkada dengan memberikan informasi sekecil apapun.
Supaya, pengawas pemilu di desa atau kecamatan bisa melakukan pencegahan dan imbauan, agar pelanggaran bisa ditekan.
"Politik uang adalah kejahatan pemilu dan pilkada yang harus dihilangkan dan ini menjadi musuh kita bersama. Ayo kita lawan bersama-sama dan para kades yang terpilih ini harus menjadi contoh yang baik bagi perangkat desa dan warga lainnya," tandasnya.
Ketua Bawaslu Kabupaten Bandung Kahpiana menambahkan, praktik politik uang dalam pesta demokrasi sudah menjadi musuh demokrasi. (Baca juga: 828 Personel Gabungan Dikerahkan Pada Libur Panjang Maulid Nabi di Cirebon)
Menurutnya, politik bisa mendatangkan malapetaka, di antaranya melahirkan korupsi dan kerugian warganya. (Baca juga: Enam Bencana Terjadi di Majalengka Selama Oktober, 2 Kasus Dampak Gempa Pangandaran)
"Saya berharap 10 kepala desa yang dipilih dari 270 kepala desa lainnya ini merupakan prototipe bagi kepala desa lainnya karena mereka dianggap mempunyai komitmen dalam menjaga sehatnya demokrasi," katanya.
Lebih lanjut Sutarno mengatakan, sikap penolakan terhadap politik uang harus terus disebarkan dan publik bisa terlibat aktif mengawasi seluruh tahapan pilkada dengan memberikan informasi sekecil apapun.
Supaya, pengawas pemilu di desa atau kecamatan bisa melakukan pencegahan dan imbauan, agar pelanggaran bisa ditekan.
"Politik uang adalah kejahatan pemilu dan pilkada yang harus dihilangkan dan ini menjadi musuh kita bersama. Ayo kita lawan bersama-sama dan para kades yang terpilih ini harus menjadi contoh yang baik bagi perangkat desa dan warga lainnya," tandasnya.
Ketua Bawaslu Kabupaten Bandung Kahpiana menambahkan, praktik politik uang dalam pesta demokrasi sudah menjadi musuh demokrasi. (Baca juga: 828 Personel Gabungan Dikerahkan Pada Libur Panjang Maulid Nabi di Cirebon)
Menurutnya, politik bisa mendatangkan malapetaka, di antaranya melahirkan korupsi dan kerugian warganya. (Baca juga: Enam Bencana Terjadi di Majalengka Selama Oktober, 2 Kasus Dampak Gempa Pangandaran)
"Saya berharap 10 kepala desa yang dipilih dari 270 kepala desa lainnya ini merupakan prototipe bagi kepala desa lainnya karena mereka dianggap mempunyai komitmen dalam menjaga sehatnya demokrasi," katanya.
(boy)
tulis komentar anda