Bawaslu Minta Kades Kampanyekan Lawan Politik Uang di Pilbup Bandung
Senin, 26 Oktober 2020 - 13:11 WIB
Ilustrasi/SINDOnews/dok
BANDUNG - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mengajak seluruh kepala desa (kades) untuk mengampanyekan gerakan lawan politik uang di Pemilihan Bupati (Pilbup) Bandung 2020.
Lewat gerakan tersebut, Bawaslu terus menyebarkan virus antibiotik uang di perhelatan Pilbup Bandung 2020, agar menjadi gerakan dan keprihatinan bersama dalam rangka menyelamatkan demokrasi yang terinfeksi penyakit politik uang yang terus menggerogoti sistem imun demokrasi.
Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Jawa Barat Sutarno mengatakan, obrolan tentang bahaya politik uang sudah sering dilakukan, termasuk pada tataran kades.
Akan tetapi, wacana ini perlu terus digelorakan layaknya semangat juang yang dilakukan para pendahulu kita dalam peperangan Bandung Lautan Api, 23 Maret 1946 silam.
"Spirit perlawanan Bandung Lautan Api dengan taktik pembakaran rumah-rumah sebagai bentuk perlawanan perlu terus digelorakan, yang hari ini agar pilkada (Pemilihan kepala daerah) berlangsung umum, bebas, rahasia, dan berkualitasz sehingga masyarakat seluas-luasnya bisa menikmati hasil pembangunan," tutur Sutarno dalam keterangan resminya, Senin (26/10/2020).
Lewat gerakan tersebut, Bawaslu terus menyebarkan virus antibiotik uang di perhelatan Pilbup Bandung 2020, agar menjadi gerakan dan keprihatinan bersama dalam rangka menyelamatkan demokrasi yang terinfeksi penyakit politik uang yang terus menggerogoti sistem imun demokrasi.
Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Jawa Barat Sutarno mengatakan, obrolan tentang bahaya politik uang sudah sering dilakukan, termasuk pada tataran kades.
Akan tetapi, wacana ini perlu terus digelorakan layaknya semangat juang yang dilakukan para pendahulu kita dalam peperangan Bandung Lautan Api, 23 Maret 1946 silam.
"Spirit perlawanan Bandung Lautan Api dengan taktik pembakaran rumah-rumah sebagai bentuk perlawanan perlu terus digelorakan, yang hari ini agar pilkada (Pemilihan kepala daerah) berlangsung umum, bebas, rahasia, dan berkualitasz sehingga masyarakat seluas-luasnya bisa menikmati hasil pembangunan," tutur Sutarno dalam keterangan resminya, Senin (26/10/2020).
Lihat Juga :