Amran Mahmud Berkomitmen Jadikan Wajo Wilayah Bebas Korupsi
Jum'at, 16 Oktober 2020 - 12:13 WIB
Bupati Wajo, Amran Mahmud. Foto: Istimewa
WAJO - Bupati Wajo, Amran Mahmud sejauh ini berkomitmen untuk terus membawa Kabupaten Wajo sebagai daerah Wilayah Bebas Korupsi (WBK).
Pengelolaan keuangan taat asas terus digaungkan. Inspektorat Kabupaten Wajo sebagai garda terdepan pengawasan keuangan daerah diharap mampu mewujudkan tujuan Kabupaten Wajo menjadi WBK.
Sejak terpilih menjadi orang nomor satu di Kabupaten Wajo , Amran mengaku telah berikrar untuk membawa daerah yang dikenal dengan julukan kota sutera, sebagai Kabupaten dengan pengelolaan keuangan bersih dan amanah.
"Sejak awal kami baru dilantik, kami selalu menekankam agar pengelolaan keuangan taat asas agar akuntabel untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih," ujarnya kepada Sindonews, Jumat (16/10/2020).
Dalam setiap kesempatan, Amran mengaku selalu mengingatkan kepada para pemangku kebijakan, untuk selalu berhati-hati dalam mengelola keuangan. Koordinasi bersama inspektorat katanya perlu sering dilakukan.
Selain itu, Pemerintah Daerah juga telah bekerjasama bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar mendapat bimbingan terkait prinsip pengelolan keuangan yang baik, agar dapat terhindar dari kesalahan-kesalahan yang dapat berpotensi mengarah kedalam indikasi korupsi.
"Para pejabat harus selalu fokus pada kerjanya. Kami sudah selalu mengingatkan agar betul-betul mengelola sesuai dengan prinsip pengelolaan keuangan dan melakukan pembinaan melalui inspektorat," tandasnya.
Pengelolaan keuangan taat asas terus digaungkan. Inspektorat Kabupaten Wajo sebagai garda terdepan pengawasan keuangan daerah diharap mampu mewujudkan tujuan Kabupaten Wajo menjadi WBK.
Sejak terpilih menjadi orang nomor satu di Kabupaten Wajo , Amran mengaku telah berikrar untuk membawa daerah yang dikenal dengan julukan kota sutera, sebagai Kabupaten dengan pengelolaan keuangan bersih dan amanah.
"Sejak awal kami baru dilantik, kami selalu menekankam agar pengelolaan keuangan taat asas agar akuntabel untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih," ujarnya kepada Sindonews, Jumat (16/10/2020).
Dalam setiap kesempatan, Amran mengaku selalu mengingatkan kepada para pemangku kebijakan, untuk selalu berhati-hati dalam mengelola keuangan. Koordinasi bersama inspektorat katanya perlu sering dilakukan.
Selain itu, Pemerintah Daerah juga telah bekerjasama bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar mendapat bimbingan terkait prinsip pengelolan keuangan yang baik, agar dapat terhindar dari kesalahan-kesalahan yang dapat berpotensi mengarah kedalam indikasi korupsi.
"Para pejabat harus selalu fokus pada kerjanya. Kami sudah selalu mengingatkan agar betul-betul mengelola sesuai dengan prinsip pengelolaan keuangan dan melakukan pembinaan melalui inspektorat," tandasnya.
(agn)
tulis komentar anda