TNI Diminta Proses Pelaku Penyerangan Polres Tarakan secara Terbuka
loading...
ISSES mendesak TNI mengusut tuntas seluruh anggota yang terlibat dalam aksi penyerangan ke Polres Tarakan, Senin (24/2/2025) malam. Foto/Dok. SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Institute for Security and Strategic Studies (ISSES) mendesak TNI mengusut tuntas oknum anggota TNI yang terlibat dalam aksi penyerangan ke Polres Tarakan, pada Senin (24/2/2025) malam. Seluruh anggota yang terlibat dalam insiden tersebut harus diproses secara terbuka baik untuk pelanggaran pidana maupun disiplin.
Pengamat Militer dari ISSES Khairul Fahmi menegaskan, hal tersebut penting dilakukan agar dapat memberikan efek jera bagi pelaku. Sekaligus peringatan bagi anggota lainnya agar kejadian serupa tidak kembali terulang.
"Setiap anggota yang terlibat dalam bentrokan harus diproses, baik pelanggaran pidana maupun pelanggaran disiplin, dan ini sebaiknya dilakukan secara akuntabel," ujarnya kepada wartawan, Rabu (26/2).
"Proses hukum yang jelas dan tegas akan memberikan efek jera, tidak hanya bagi pelaku langsung, tetapi juga bagi anggota lain agar insiden serupa tidak terulang," jelasnya.
Fahmi menuturkan, jika tidak adanya kejelasan sanksi, akan menimbulkan kesan impunitas ataupun perlindungan terhadap anggota yang bermasalah. Menurutnya, publik mempunyai hak untuk mengetahui sanksi yang diberikan kepada para pelaku penyerangan itu.
Terlebih Fahmi mengatakan aksi yang terjadi merupakan pelanggaran pidana dan telah menimbulkan ketakukan di masyarakat. "Jika hanya diselesaikan secara internal, apalagi tanpa kejelasan sanksi yang diberikan, hal ini dapat menimbulkan kesan impunitas dan justru memperburuk citra institusi di mata publik," tuturnya.
Sebelumnya Pangdam VI/Mulawarman Mayor Jenderal TNI Rudy Rachmat Nugraha mengatakan, pihaknya telah memeriksa sejumlah prajurit yang diduga terlibat. Pangdam menegaskan pihaknya akan menindaklanjuti kejadian tersebut sesuai dengan prosedur yang berlaku.
Pengamat Militer dari ISSES Khairul Fahmi menegaskan, hal tersebut penting dilakukan agar dapat memberikan efek jera bagi pelaku. Sekaligus peringatan bagi anggota lainnya agar kejadian serupa tidak kembali terulang.
"Setiap anggota yang terlibat dalam bentrokan harus diproses, baik pelanggaran pidana maupun pelanggaran disiplin, dan ini sebaiknya dilakukan secara akuntabel," ujarnya kepada wartawan, Rabu (26/2).
"Proses hukum yang jelas dan tegas akan memberikan efek jera, tidak hanya bagi pelaku langsung, tetapi juga bagi anggota lain agar insiden serupa tidak terulang," jelasnya.
Fahmi menuturkan, jika tidak adanya kejelasan sanksi, akan menimbulkan kesan impunitas ataupun perlindungan terhadap anggota yang bermasalah. Menurutnya, publik mempunyai hak untuk mengetahui sanksi yang diberikan kepada para pelaku penyerangan itu.
Terlebih Fahmi mengatakan aksi yang terjadi merupakan pelanggaran pidana dan telah menimbulkan ketakukan di masyarakat. "Jika hanya diselesaikan secara internal, apalagi tanpa kejelasan sanksi yang diberikan, hal ini dapat menimbulkan kesan impunitas dan justru memperburuk citra institusi di mata publik," tuturnya.
Sebelumnya Pangdam VI/Mulawarman Mayor Jenderal TNI Rudy Rachmat Nugraha mengatakan, pihaknya telah memeriksa sejumlah prajurit yang diduga terlibat. Pangdam menegaskan pihaknya akan menindaklanjuti kejadian tersebut sesuai dengan prosedur yang berlaku.
(poe)
Explore More