PSBB Gagal, Bupati Bandung Barat Diminta Evaluasi Kinerja Gugus Tugas
Rabu, 06 Mei 2020 - 18:59 WIB
Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) parsial dari 22 April-6 Mei 2020 di Kabupaten Bandung Barat (KBB) gagal menekan penyebaran COVID-19. SINDOnews/Adi
BANDUNG BARAT - Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) parsial dari 22 April-6 Mei 2020 di Kabupaten Bandung Barat (KBB) gagal menekan penyebaran COVID-19.
Terbukti jumlah warga yang positif COVID-19 hingga Selasa (5/5/2020) ada sebanyak 39 orang dan trennya terus bertambah jika dikalkulasikan dengan hasil rapid test massal yang dilakukan selama PSBB.
"Tren warga terangkit positif Covid-19 yang terus naik, menandakan jika PSBB di KBB gagal total. Ini dikarenakan Ketua Harian Gugus Tugas COVID-19 KBB (Pa Sekda) tidak mampu mengintegrasikan program dari setiap dinas dalam penanganan masalah ini," kata Ketua Satgas Pemuda Tanggap Bencana (Peta) DPD KNPI KBB, Lili Supriatna di Padalarang, Rabu (6/5/2020).
Pihaknya memberikan rapor merah kepada Ketua Harian Gugus Tugas COVID-19 KBB karena dianggap tidak bisa mengintegrasikan seluruh program. Sehingga yang terlihat di lapangan, penanganan COVID-19 di KBB seperti yang berjalan sendiri-sendiri. Padahal ada jalur kewenangan komando yang dimiliki oleh ketua harian gugus tugas dan itu tidak dimaksimalkan.
Lili melihat alokasi anggaran bagi penanganan COVID-19 di KBB yang begitu fantastis yakni mencapai Rp224,4 miliar seperti tidak terlihat. Padahal anggaran sebesar itu digadang-gadang untuk jaring pengaman sosial ekonomi, seperti bantuan sembako maupun Bantuan Langsung Tunai (BLT) Rp121 miliar, untuk pascabencana Rp6,4 miliar, dan dana untuk sektor kesehatan Rp97 miliar.
Dia mencontohkan di Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, hingga di provinsi, aktivitas gugus tugas begitu terlihat day by day, orang ingin tahu data dan report harian terupdate juga ada. Di KBB yang anggarannya terbesar kedua setelah Kota Bandung, orang ingin data saja sulit yang diakibatkan karena pekerjaan dinas tidak terkonsentrasi di gugus tugas.
"Ironisnya, media center atau press room yang menampilkan perkembangan data soal COVID-19 terbaru juga tidak ada. Yang sulitkan temen-temen media juga, masa ketika mau data harus selalu telpon Kadinkes?" sindirnya.
Terbukti jumlah warga yang positif COVID-19 hingga Selasa (5/5/2020) ada sebanyak 39 orang dan trennya terus bertambah jika dikalkulasikan dengan hasil rapid test massal yang dilakukan selama PSBB.
"Tren warga terangkit positif Covid-19 yang terus naik, menandakan jika PSBB di KBB gagal total. Ini dikarenakan Ketua Harian Gugus Tugas COVID-19 KBB (Pa Sekda) tidak mampu mengintegrasikan program dari setiap dinas dalam penanganan masalah ini," kata Ketua Satgas Pemuda Tanggap Bencana (Peta) DPD KNPI KBB, Lili Supriatna di Padalarang, Rabu (6/5/2020).
Pihaknya memberikan rapor merah kepada Ketua Harian Gugus Tugas COVID-19 KBB karena dianggap tidak bisa mengintegrasikan seluruh program. Sehingga yang terlihat di lapangan, penanganan COVID-19 di KBB seperti yang berjalan sendiri-sendiri. Padahal ada jalur kewenangan komando yang dimiliki oleh ketua harian gugus tugas dan itu tidak dimaksimalkan.
Lili melihat alokasi anggaran bagi penanganan COVID-19 di KBB yang begitu fantastis yakni mencapai Rp224,4 miliar seperti tidak terlihat. Padahal anggaran sebesar itu digadang-gadang untuk jaring pengaman sosial ekonomi, seperti bantuan sembako maupun Bantuan Langsung Tunai (BLT) Rp121 miliar, untuk pascabencana Rp6,4 miliar, dan dana untuk sektor kesehatan Rp97 miliar.
Dia mencontohkan di Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, hingga di provinsi, aktivitas gugus tugas begitu terlihat day by day, orang ingin tahu data dan report harian terupdate juga ada. Di KBB yang anggarannya terbesar kedua setelah Kota Bandung, orang ingin data saja sulit yang diakibatkan karena pekerjaan dinas tidak terkonsentrasi di gugus tugas.
"Ironisnya, media center atau press room yang menampilkan perkembangan data soal COVID-19 terbaru juga tidak ada. Yang sulitkan temen-temen media juga, masa ketika mau data harus selalu telpon Kadinkes?" sindirnya.
(nag)
tulis komentar anda