Rancangan Awal Perubahan RPJMD Sulsel 2018-2023 Diteken Gubernur
Senin, 14 September 2020 - 19:53 WIB
Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah saat berada di kantor DPRD Sulsel untuk meneken RPJMD 2018-2023. Foto: Istimewa
MAKASSAR - Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah , melakukan pendandatanganan bersama DPRD Sulsel terkait Nota Kesepakatan terhadap Rancangan Awal Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023 di Kantor DPRD Sulsel, Senin, (14/09/2020).
Selain itu, gubernur juga menyampaikan penjelasan terhadap tiga Ranperda. Yakni, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020;Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2040; dan Ranperda tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat.
"Hal ini merupakan wujud kerja nyata, komitmen dan kerja sama serta sinergitas antara pihak legislatif dan eksekutif dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Sulawesi Selatan ," kata Nurdin Abdullah dalam sambutannya.
Penyusunan Rancangan Awal Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023, dipengaruhi adanya salah satu persoalan, yaitu pandemi COVID-19 yang mewabah ke seluruh dunia, begitu pula di Indonesia dan juga di Provinsi Sulawesi Selatan.
Dengan adanya pandemi COVID-19 tersebut memberikan dampak yang sangat besar terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat secara nasional maupun di Sulawesi Selatan terutama pada sektor ketenagakerjaan dan perdagangan.
Gubernur menyampaikan, pada triwulan II pertumbuhan ekonomi secara nasional menurut provinsi, hanya dua dari 34 provinsi yang mengalami pertumbuhan positif, yaitu hanya Provinsi Papua dan Papua Barat. Untuk Sulsel pertumbuhan ekonomi pada triwulan II-2020 mengalami kontraksi sebesar -3,87 persen.
Berdasarkan sumber pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan triwulan II-2020 (y-on-y), sumber pertumbuhan tertinggi berasal dari Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 0,73 persen, diikuti Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 0,55 persen. Sedangkan kategori Transportasi dan Pergudangan merupakan lapangan usaha yang paling dominan terhadap kontraksi ekonomi Sulawesi Selatan.
Untuk menghadapi berbagai persoalan dan tantangan tersebut, gubernur menyebutkan perlu strategi antara lain pelaksanaan program padat karya pembangunan infrastruktur dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat, dan meningkatkan daya beli masyarakat dengan menciptakan lapangan kerja baru serta meningkatkan aksesibilitas yang mendukung distribusi barang dan jasa.
Selain itu, gubernur juga menyampaikan penjelasan terhadap tiga Ranperda. Yakni, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020;Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2040; dan Ranperda tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat.
"Hal ini merupakan wujud kerja nyata, komitmen dan kerja sama serta sinergitas antara pihak legislatif dan eksekutif dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Sulawesi Selatan ," kata Nurdin Abdullah dalam sambutannya.
Penyusunan Rancangan Awal Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023, dipengaruhi adanya salah satu persoalan, yaitu pandemi COVID-19 yang mewabah ke seluruh dunia, begitu pula di Indonesia dan juga di Provinsi Sulawesi Selatan.
Dengan adanya pandemi COVID-19 tersebut memberikan dampak yang sangat besar terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat secara nasional maupun di Sulawesi Selatan terutama pada sektor ketenagakerjaan dan perdagangan.
Gubernur menyampaikan, pada triwulan II pertumbuhan ekonomi secara nasional menurut provinsi, hanya dua dari 34 provinsi yang mengalami pertumbuhan positif, yaitu hanya Provinsi Papua dan Papua Barat. Untuk Sulsel pertumbuhan ekonomi pada triwulan II-2020 mengalami kontraksi sebesar -3,87 persen.
Berdasarkan sumber pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan triwulan II-2020 (y-on-y), sumber pertumbuhan tertinggi berasal dari Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 0,73 persen, diikuti Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 0,55 persen. Sedangkan kategori Transportasi dan Pergudangan merupakan lapangan usaha yang paling dominan terhadap kontraksi ekonomi Sulawesi Selatan.
Untuk menghadapi berbagai persoalan dan tantangan tersebut, gubernur menyebutkan perlu strategi antara lain pelaksanaan program padat karya pembangunan infrastruktur dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat, dan meningkatkan daya beli masyarakat dengan menciptakan lapangan kerja baru serta meningkatkan aksesibilitas yang mendukung distribusi barang dan jasa.
tulis komentar anda