Pj Gubernur Jawa Timur Ajak Semua Pihak Sukseskan Pilkada Serentak
Rabu, 05 Juni 2024 - 15:30 WIB
"Semua aparatur negara harus menjunjung tinggi netralitas, harus netral," tegasnya.
Dia mengatakan, upaya menyukseskan Pilgub Jatim 2024 bisa dilakukan dengan berbagai cara, seperti mengantisipasi segala potensi gangguan Pilgub Jatim, menaati semua aturan, dan mempercepat pencairan pendanaan pilkada serentak 2024.
Sementara untuk langkah antisipatif terhadap terjadinya gangguan Pilkada 2024 dapat dilakukan dengan beberapa cara, seperti menghindari politisasi birokrasi dan posisi ASN harus netral. Kemudian, menghindari politik uang, mobilisasi isu SARA, intimidasi di ruang publik dan media, serta tidak menggunakan ujaran kebencian, hoaks maupun kampanye hitam.
Adhy menuturkan, pelanggaran pilkada harus ditindak secara tegas dan menggunakan jalur hukum.
"Setiap pelanggaran pilkada harus ditindak tegas, dan ketika terjadi sengketa hasil pilkada serentak semua pihak harus menggunakan jalur hukum untuk menyelesaikannya," jelasnya.
Di kesempatan ini, Adhy mengungkapkan bahwa Pemprov Jatim telah mengalokasikan anggaran pada pelaksanaan pilgub dan pilkada serentak 2024 di Jatim sebesar Rp1,08 triliun. Dana tersebut teralokasikan untuk KPU Jatim sebesar Rp845 miliar, Bawaslu Jatim Rp111,35 miliar, Polda Jatim Rp110 miliar, dan Kodam V/Brawijaya Rp20 miliar.
"Dana tersebut sudah dicairkan pada tahun 2023 sebesar Rp600 miliar atau sudah sekitar 40 persen," katanya.
Lebih lanjut, Adhy menambahkan, saat ini sedang diproses pencairan dana hibah untuk pilkada 2024. Oleh sebab itu, dia mendorong bupati/wali kota untuk segera melakukan percepatan pencairan pendanaan pilkada serentak 2024 di wilayah masing-masing.
"Mohon juga dibantu dengan memberikan bantuan-bantuan yang dibutuhkan penyelenggara dan aparat pengamanan agar pilkada berjalan lancar dan sukses," pintanya.
Menurutnya, keberhasilan pelaksanaan pilkada serentak 2024 dapat dilihat dari beberapa indikator, yaitu pilkada berlangsung aman, lancar sesuai aturan yang berlaku, partisipasi pemilih yang tinggi, serta tidak terjadi konflik berpotensi merusak persatuan dan kesatuan, terutama konflik kekerasan.
Adhy berharap, pilkada ini dapat melahirkan kepala daerah yang sesuai dengan pilihan masyarakat.
Dia mengatakan, upaya menyukseskan Pilgub Jatim 2024 bisa dilakukan dengan berbagai cara, seperti mengantisipasi segala potensi gangguan Pilgub Jatim, menaati semua aturan, dan mempercepat pencairan pendanaan pilkada serentak 2024.
Sementara untuk langkah antisipatif terhadap terjadinya gangguan Pilkada 2024 dapat dilakukan dengan beberapa cara, seperti menghindari politisasi birokrasi dan posisi ASN harus netral. Kemudian, menghindari politik uang, mobilisasi isu SARA, intimidasi di ruang publik dan media, serta tidak menggunakan ujaran kebencian, hoaks maupun kampanye hitam.
Adhy menuturkan, pelanggaran pilkada harus ditindak secara tegas dan menggunakan jalur hukum.
"Setiap pelanggaran pilkada harus ditindak tegas, dan ketika terjadi sengketa hasil pilkada serentak semua pihak harus menggunakan jalur hukum untuk menyelesaikannya," jelasnya.
Di kesempatan ini, Adhy mengungkapkan bahwa Pemprov Jatim telah mengalokasikan anggaran pada pelaksanaan pilgub dan pilkada serentak 2024 di Jatim sebesar Rp1,08 triliun. Dana tersebut teralokasikan untuk KPU Jatim sebesar Rp845 miliar, Bawaslu Jatim Rp111,35 miliar, Polda Jatim Rp110 miliar, dan Kodam V/Brawijaya Rp20 miliar.
"Dana tersebut sudah dicairkan pada tahun 2023 sebesar Rp600 miliar atau sudah sekitar 40 persen," katanya.
Lebih lanjut, Adhy menambahkan, saat ini sedang diproses pencairan dana hibah untuk pilkada 2024. Oleh sebab itu, dia mendorong bupati/wali kota untuk segera melakukan percepatan pencairan pendanaan pilkada serentak 2024 di wilayah masing-masing.
"Mohon juga dibantu dengan memberikan bantuan-bantuan yang dibutuhkan penyelenggara dan aparat pengamanan agar pilkada berjalan lancar dan sukses," pintanya.
Menurutnya, keberhasilan pelaksanaan pilkada serentak 2024 dapat dilihat dari beberapa indikator, yaitu pilkada berlangsung aman, lancar sesuai aturan yang berlaku, partisipasi pemilih yang tinggi, serta tidak terjadi konflik berpotensi merusak persatuan dan kesatuan, terutama konflik kekerasan.
Adhy berharap, pilkada ini dapat melahirkan kepala daerah yang sesuai dengan pilihan masyarakat.
tulis komentar anda