Pj Gubernur Jawa Timur Ajak Semua Pihak Sukseskan Pilkada Serentak
Rabu, 05 Juni 2024 - 15:30 WIB
loading...
Pj Gubernur Jatim Adhy Karyono menghadiri peluncuran pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur 2024 di halaman Grand City Convention and Exhibition Surabaya, Selasa malam (4/6/2024). (Foto: dok Pemprov Jatim)
A
A
A
SURABAYA - Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur (Jatim) Adhy Karyono menghadiri peluncuran pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur 2024 di halaman Grand City Convention and Exhibition Surabaya, Selasa malam (4/6/2024).
Peluncuran ditandai dengan penekanan sirine oleh Pj Gubernur Adhy bersama Komisioner KPU RI, Komisioner KPU Jatim, dan Forkopimda Jatim sebagai tanda dimulainya tahapan pilgub Jatim 2024.
Acara ini juga sekaligus peluncuran maskot Pilgub Jatim 2024, Si Jali yang merupakan kependekan dari Jatim Memilih.
Pj Gubernur Adhy mengapresiasi atas diselenggarakannya peluncuran pemilihan Gubernur dan Wagub Jatim 2024 dengan nuansa yang berbeda dan lebih dekat dengan masyarakat.
Menurutnya, dengan tagline yang diusung, yaitu Pilgub Jatim Seneng Bareng, maka pihak penyelenggara dan masyarakat diharapkan bersama-sama menyambutnya dengan senang.
"Kita memulai tahapan pemilihan Gubernur dan Wagub Jatim ini dengan cara yang keren dan berbeda. Artinya, kita memulai bahwa pesta demokrasi itu betul-betul pestanya masyarakat, pestanya rakyat. Seneng bareng jadi taglinenya. Mudah-mudahan dengan diawali tahapan pertama yang membuat senang masyarakat, maka proses semuanya berjalan dengan baik, damai, aman dan tidak ada persoalan," ujarnya.
Dalam kesempatan ini, Pj Gubernur Adhy juga mengajak semua pihak ikut menyukseskan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 di Jawa Timur. Pilkada serentak ini termasuk Pilgub yang akan dilaksanakan pada 27 November 2024.
"Mari semua pihak ikut serta dalam menyukseskan Pilkada serentak tahun ini di Jawa Timur. Ada pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati, dan wakil bupati, juga wali kota dan wakil wali kota. Suksesnya Pilkada kita, mencerminkan kualitas demokrasi di Jawa Timur," katanya.
Dia menambahkan, semua pihak harus ikut berperan dan menaati aturan yang berlaku, mulai dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), sampai saksi. Adhy meminta agar semua proses yang ada dilakukan dengan jujur, adil dan netral.
Adhy juga meminta agar masyarakat yang mempunyai hak pilih harus dijaga, tidak diintimidasi serta dijamin kebebasannya. Begitu pula Aparatur Negara, baik itu Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri harus ikut memperkuat sinergitas dalam menyukseskan setiap tahapan pemilu.
"Semua aparatur negara harus menjunjung tinggi netralitas, harus netral," tegasnya.
Dia mengatakan, upaya menyukseskan Pilgub Jatim 2024 bisa dilakukan dengan berbagai cara, seperti mengantisipasi segala potensi gangguan Pilgub Jatim, menaati semua aturan, dan mempercepat pencairan pendanaan pilkada serentak 2024.
Sementara untuk langkah antisipatif terhadap terjadinya gangguan Pilkada 2024 dapat dilakukan dengan beberapa cara, seperti menghindari politisasi birokrasi dan posisi ASN harus netral. Kemudian, menghindari politik uang, mobilisasi isu SARA, intimidasi di ruang publik dan media, serta tidak menggunakan ujaran kebencian, hoaks maupun kampanye hitam.
Adhy menuturkan, pelanggaran pilkada harus ditindak secara tegas dan menggunakan jalur hukum.
"Setiap pelanggaran pilkada harus ditindak tegas, dan ketika terjadi sengketa hasil pilkada serentak semua pihak harus menggunakan jalur hukum untuk menyelesaikannya," jelasnya.
Di kesempatan ini, Adhy mengungkapkan bahwa Pemprov Jatim telah mengalokasikan anggaran pada pelaksanaan pilgub dan pilkada serentak 2024 di Jatim sebesar Rp1,08 triliun. Dana tersebut teralokasikan untuk KPU Jatim sebesar Rp845 miliar, Bawaslu Jatim Rp111,35 miliar, Polda Jatim Rp110 miliar, dan Kodam V/Brawijaya Rp20 miliar.
"Dana tersebut sudah dicairkan pada tahun 2023 sebesar Rp600 miliar atau sudah sekitar 40 persen," katanya.
Lebih lanjut, Adhy menambahkan, saat ini sedang diproses pencairan dana hibah untuk pilkada 2024. Oleh sebab itu, dia mendorong bupati/wali kota untuk segera melakukan percepatan pencairan pendanaan pilkada serentak 2024 di wilayah masing-masing.
"Mohon juga dibantu dengan memberikan bantuan-bantuan yang dibutuhkan penyelenggara dan aparat pengamanan agar pilkada berjalan lancar dan sukses," pintanya.
Menurutnya, keberhasilan pelaksanaan pilkada serentak 2024 dapat dilihat dari beberapa indikator, yaitu pilkada berlangsung aman, lancar sesuai aturan yang berlaku, partisipasi pemilih yang tinggi, serta tidak terjadi konflik berpotensi merusak persatuan dan kesatuan, terutama konflik kekerasan.
Adhy berharap, pilkada ini dapat melahirkan kepala daerah yang sesuai dengan pilihan masyarakat.
"Mari kita jaga semuanya, semua kondusif dan akhirnya kita mendapatkan kepala daerah yang betul-betul yang diinginkan masyarakat," harapnya.
Peluncuran ditandai dengan penekanan sirine oleh Pj Gubernur Adhy bersama Komisioner KPU RI, Komisioner KPU Jatim, dan Forkopimda Jatim sebagai tanda dimulainya tahapan pilgub Jatim 2024.
Acara ini juga sekaligus peluncuran maskot Pilgub Jatim 2024, Si Jali yang merupakan kependekan dari Jatim Memilih.
Pj Gubernur Adhy mengapresiasi atas diselenggarakannya peluncuran pemilihan Gubernur dan Wagub Jatim 2024 dengan nuansa yang berbeda dan lebih dekat dengan masyarakat.
Menurutnya, dengan tagline yang diusung, yaitu Pilgub Jatim Seneng Bareng, maka pihak penyelenggara dan masyarakat diharapkan bersama-sama menyambutnya dengan senang.
"Kita memulai tahapan pemilihan Gubernur dan Wagub Jatim ini dengan cara yang keren dan berbeda. Artinya, kita memulai bahwa pesta demokrasi itu betul-betul pestanya masyarakat, pestanya rakyat. Seneng bareng jadi taglinenya. Mudah-mudahan dengan diawali tahapan pertama yang membuat senang masyarakat, maka proses semuanya berjalan dengan baik, damai, aman dan tidak ada persoalan," ujarnya.
Dalam kesempatan ini, Pj Gubernur Adhy juga mengajak semua pihak ikut menyukseskan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 di Jawa Timur. Pilkada serentak ini termasuk Pilgub yang akan dilaksanakan pada 27 November 2024.
"Mari semua pihak ikut serta dalam menyukseskan Pilkada serentak tahun ini di Jawa Timur. Ada pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati, dan wakil bupati, juga wali kota dan wakil wali kota. Suksesnya Pilkada kita, mencerminkan kualitas demokrasi di Jawa Timur," katanya.
Dia menambahkan, semua pihak harus ikut berperan dan menaati aturan yang berlaku, mulai dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), sampai saksi. Adhy meminta agar semua proses yang ada dilakukan dengan jujur, adil dan netral.
Adhy juga meminta agar masyarakat yang mempunyai hak pilih harus dijaga, tidak diintimidasi serta dijamin kebebasannya. Begitu pula Aparatur Negara, baik itu Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri harus ikut memperkuat sinergitas dalam menyukseskan setiap tahapan pemilu.
"Semua aparatur negara harus menjunjung tinggi netralitas, harus netral," tegasnya.
Dia mengatakan, upaya menyukseskan Pilgub Jatim 2024 bisa dilakukan dengan berbagai cara, seperti mengantisipasi segala potensi gangguan Pilgub Jatim, menaati semua aturan, dan mempercepat pencairan pendanaan pilkada serentak 2024.
Sementara untuk langkah antisipatif terhadap terjadinya gangguan Pilkada 2024 dapat dilakukan dengan beberapa cara, seperti menghindari politisasi birokrasi dan posisi ASN harus netral. Kemudian, menghindari politik uang, mobilisasi isu SARA, intimidasi di ruang publik dan media, serta tidak menggunakan ujaran kebencian, hoaks maupun kampanye hitam.
Adhy menuturkan, pelanggaran pilkada harus ditindak secara tegas dan menggunakan jalur hukum.
"Setiap pelanggaran pilkada harus ditindak tegas, dan ketika terjadi sengketa hasil pilkada serentak semua pihak harus menggunakan jalur hukum untuk menyelesaikannya," jelasnya.
Di kesempatan ini, Adhy mengungkapkan bahwa Pemprov Jatim telah mengalokasikan anggaran pada pelaksanaan pilgub dan pilkada serentak 2024 di Jatim sebesar Rp1,08 triliun. Dana tersebut teralokasikan untuk KPU Jatim sebesar Rp845 miliar, Bawaslu Jatim Rp111,35 miliar, Polda Jatim Rp110 miliar, dan Kodam V/Brawijaya Rp20 miliar.
"Dana tersebut sudah dicairkan pada tahun 2023 sebesar Rp600 miliar atau sudah sekitar 40 persen," katanya.
Lebih lanjut, Adhy menambahkan, saat ini sedang diproses pencairan dana hibah untuk pilkada 2024. Oleh sebab itu, dia mendorong bupati/wali kota untuk segera melakukan percepatan pencairan pendanaan pilkada serentak 2024 di wilayah masing-masing.
"Mohon juga dibantu dengan memberikan bantuan-bantuan yang dibutuhkan penyelenggara dan aparat pengamanan agar pilkada berjalan lancar dan sukses," pintanya.
Menurutnya, keberhasilan pelaksanaan pilkada serentak 2024 dapat dilihat dari beberapa indikator, yaitu pilkada berlangsung aman, lancar sesuai aturan yang berlaku, partisipasi pemilih yang tinggi, serta tidak terjadi konflik berpotensi merusak persatuan dan kesatuan, terutama konflik kekerasan.
Adhy berharap, pilkada ini dapat melahirkan kepala daerah yang sesuai dengan pilihan masyarakat.
"Mari kita jaga semuanya, semua kondusif dan akhirnya kita mendapatkan kepala daerah yang betul-betul yang diinginkan masyarakat," harapnya.
(skr)
Lihat Juga :
