Mahasiswa Pangkep Minta Pemerintah Transparan Kelola Dana COVID-19
Senin, 10 Agustus 2020 - 18:31 WIB
Ketua Umum IPPM Pangkep, Wahyu Rezki menjelaskan, transparansi yang mereka inginkan yaitu penggunaan dana yang secara data memenuhi unsur akuntabilitas.
"Transpirasi dengan prinsip good and clean governence, minimal ada portal untuk memuat realisasi anggaran yang ada," ucapnya.
Para mahasiswa juga menilai kinerja pansus yang dibentuk DPRD Pangkep dalam melakukan pengawasan terhadap anggaran COVID-19 tidak efektif. Selain itu, pemerintah Pangkep juga didesak untuk mengeluarkan status zona perwilayah.
"Mempertegas kinerja pansus COVID-19 atau bubarkan saja. Mendesak pemda mengumumkan secara terbuka status zona pada setiap wilayah," kata Wahyu.
Menanggapi tuntutan itu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pangkep, Kallang Ambo Dalle mengatakan, aksi unjuk rasa itu didasari atas kesalahpahaman. Kallang bilang, para mahasiswa menganggap tim yang masuk ke gugus tugas tidak mendapatkan insentif, padahal semua sudah dibayarkan.
"Transpirasi dengan prinsip good and clean governence, minimal ada portal untuk memuat realisasi anggaran yang ada," ucapnya.
Para mahasiswa juga menilai kinerja pansus yang dibentuk DPRD Pangkep dalam melakukan pengawasan terhadap anggaran COVID-19 tidak efektif. Selain itu, pemerintah Pangkep juga didesak untuk mengeluarkan status zona perwilayah.
"Mempertegas kinerja pansus COVID-19 atau bubarkan saja. Mendesak pemda mengumumkan secara terbuka status zona pada setiap wilayah," kata Wahyu.
Menanggapi tuntutan itu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pangkep, Kallang Ambo Dalle mengatakan, aksi unjuk rasa itu didasari atas kesalahpahaman. Kallang bilang, para mahasiswa menganggap tim yang masuk ke gugus tugas tidak mendapatkan insentif, padahal semua sudah dibayarkan.
Lihat Juga :