Wagub Banten Dukung Ketersediaan Jaringan Listrik di Pulau Tunda
Jum'at, 07 Agustus 2020 - 14:43 WIB
Wakil Gubernur Banten, Andika Hazrumy menyatakan, persoalan akses listrik di Pulau Tunda sudah disampaikan ke Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Foto/Okezone
BANTEN - Sejumlah wilayah yang tak jauh dari ibu kota Jakarta hingga kini masih ada yang belum teraliri listrik . Pulau Tunda di Kabupaten Serang, Banten adalah salah satunya. Terhadap hal ini. Pemerintah Provonsi Banten menegaskan dukungan terhadap ketersediaan listrik bagi semua warga, termasuk warga di pulau tersebut.
Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy menyatakan, persoalan akses listrik di Pulau Tunda sudah disampaikan ke Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Banten. "Informasi terkait persoalan listrik di Palau Tunda sudah masuk ke Dinas ESDM," katanya dalam keterangan tertulis, Jumat (7/8/2020). (Baca juga: Nenek Buta Huruf Menang Gugatan di PTUN, Air Mata Langsung Meleleh)
Andika mengatakan, pihaknya sudah berkordinasi dengan pihak terkait, agar Desa Wargasara, Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, teraliri listrik dengan baik. "Jadi nanti kita kordinasikan. Tinggal bagaimana nanti dikordinasikan agar dapat tadi, menuntaskan persoalan yang ada di sana," jelasnya. (Baca juga: Cegah COVID-19, Warga Pasuruan Ramai-ramai Minum Probiotik)
Sebelumnya, Kepala Desa Wargasara, Hasim mengatakan, masyarakat di Pulau Tunda selama ini belum bisa menikmati listrik selama 24 jam penuh seperti yang dialami masyarakat lainnya di Tanah Air. Dalam satu hari satu malam, jika Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) berfungsi, maka masyarakat bisa menikmati listrik sekitar 5 jam saja, yakni pada malam hari mulai pukul 18.00 sampai dengan pukul 22.00.
Selanjutnya untuk penerangan lampu dari malam hingga pagi, rumah-rumah warga di
pulau berpenduduk 1000 orang lebih itu bergantung kepada listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). Pembangkit ini bertenaga 25 Kilovolt amper yang hanya bisa menyediakan arus listrik selama 2 atau 3 jam saja untuk sekitar 300 rumah di Pulau Tunda, termasuk fasilitas umum.
"Memang persoalan listrik masih menjadi kendala sebagian besar masyarakat Pulau Tunda. Namun bagi yang ekonominya mampu, mereka menggunakan genset untuk kebutuhan listrik mereka sehari-hari," jelas Hasim.
Sementara itu, DPR dan pemerintah sepakat perlu percepatan pemenuhan kebutuhan listrik, untuk bisa memberikan akses tenaga listrik bagi seluruh rakyat. Jelang 75 tahun Indonesia merdeka, kondisi Pulau Tunda dan lainnya, menyadarkan bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Salah satunya elektrifikasi di keseluruhan wilayah negeri. Pandemi COVID-19 juga membuktikan bahwa listrik menjadi penopang kehidupan masyarakat.
Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Sartono mengakui, faktanya memang masing ada masyarakat Indonesia yang belum dapat menikmati listrik. Padahal, listrik telah menjadi salah satu kebutuhan mendasar bagi hidup masyarakat. Berbagai aktivitas, baik sosial, ekonomi, hingga pendidikan sangat tergantung dengan adanya aliran listrik. "Kita dalam posisi memberikan support dan dukungan kepada pemerintah untuk memberikan dampak positif kepada masyarakat. Kita dukung melalui politik anggaran," ujarnya.
Sedangkan Sekjen Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Anwar Sanusi menyatakan, pemenuhan kebutuhan akan listrik sudah sangat mendesak. Hal itu karena hampir seluruh aktivitas ekonomi kerakyatan berbasis listrik. "Mau tidak mau, elektrifikasi merupakan variabel dominan untuk menggerakkan perekonomian masyarakat," katanya.
Dia menegaskan bahwa elektrifikasi bukan sebatas penerangan, namun harus dilihat secara luas. Oleh karena itu, berbagai upaya perlu terus dilakukan untuk terciptanya pemerataan listrik. "Bukan sekedar penerangan, tapi jadi faktor kegiatan produksi dan produktifitas masyarakat. Misalnya untuk mesin-mesin tepat guna di pedesaan," katanya.
Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy menyatakan, persoalan akses listrik di Pulau Tunda sudah disampaikan ke Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Banten. "Informasi terkait persoalan listrik di Palau Tunda sudah masuk ke Dinas ESDM," katanya dalam keterangan tertulis, Jumat (7/8/2020). (Baca juga: Nenek Buta Huruf Menang Gugatan di PTUN, Air Mata Langsung Meleleh)
Andika mengatakan, pihaknya sudah berkordinasi dengan pihak terkait, agar Desa Wargasara, Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, teraliri listrik dengan baik. "Jadi nanti kita kordinasikan. Tinggal bagaimana nanti dikordinasikan agar dapat tadi, menuntaskan persoalan yang ada di sana," jelasnya. (Baca juga: Cegah COVID-19, Warga Pasuruan Ramai-ramai Minum Probiotik)
Sebelumnya, Kepala Desa Wargasara, Hasim mengatakan, masyarakat di Pulau Tunda selama ini belum bisa menikmati listrik selama 24 jam penuh seperti yang dialami masyarakat lainnya di Tanah Air. Dalam satu hari satu malam, jika Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) berfungsi, maka masyarakat bisa menikmati listrik sekitar 5 jam saja, yakni pada malam hari mulai pukul 18.00 sampai dengan pukul 22.00.
Selanjutnya untuk penerangan lampu dari malam hingga pagi, rumah-rumah warga di
pulau berpenduduk 1000 orang lebih itu bergantung kepada listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). Pembangkit ini bertenaga 25 Kilovolt amper yang hanya bisa menyediakan arus listrik selama 2 atau 3 jam saja untuk sekitar 300 rumah di Pulau Tunda, termasuk fasilitas umum.
"Memang persoalan listrik masih menjadi kendala sebagian besar masyarakat Pulau Tunda. Namun bagi yang ekonominya mampu, mereka menggunakan genset untuk kebutuhan listrik mereka sehari-hari," jelas Hasim.
Sementara itu, DPR dan pemerintah sepakat perlu percepatan pemenuhan kebutuhan listrik, untuk bisa memberikan akses tenaga listrik bagi seluruh rakyat. Jelang 75 tahun Indonesia merdeka, kondisi Pulau Tunda dan lainnya, menyadarkan bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Salah satunya elektrifikasi di keseluruhan wilayah negeri. Pandemi COVID-19 juga membuktikan bahwa listrik menjadi penopang kehidupan masyarakat.
Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Sartono mengakui, faktanya memang masing ada masyarakat Indonesia yang belum dapat menikmati listrik. Padahal, listrik telah menjadi salah satu kebutuhan mendasar bagi hidup masyarakat. Berbagai aktivitas, baik sosial, ekonomi, hingga pendidikan sangat tergantung dengan adanya aliran listrik. "Kita dalam posisi memberikan support dan dukungan kepada pemerintah untuk memberikan dampak positif kepada masyarakat. Kita dukung melalui politik anggaran," ujarnya.
Sedangkan Sekjen Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Anwar Sanusi menyatakan, pemenuhan kebutuhan akan listrik sudah sangat mendesak. Hal itu karena hampir seluruh aktivitas ekonomi kerakyatan berbasis listrik. "Mau tidak mau, elektrifikasi merupakan variabel dominan untuk menggerakkan perekonomian masyarakat," katanya.
Dia menegaskan bahwa elektrifikasi bukan sebatas penerangan, namun harus dilihat secara luas. Oleh karena itu, berbagai upaya perlu terus dilakukan untuk terciptanya pemerataan listrik. "Bukan sekedar penerangan, tapi jadi faktor kegiatan produksi dan produktifitas masyarakat. Misalnya untuk mesin-mesin tepat guna di pedesaan," katanya.
(shf)
tulis komentar anda