Mendagri Imbau Pemda Gelar Gerakan Pangan Murah
Selasa, 17 Oktober 2023 - 20:16 WIB
JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (pemda) menggelar gerakan pangan murah (GPM) dengan menggunakan anggaran belanja tidak terduga (BTT).
Langkah ini untuk pengendalian inflasi yang selama ini telah dilakukan pemerintah pusat. Mendagri menjelaskan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat dengan sejumlah menteri dan kepala lembaga negara meminta agar daerah tidak hanya mengandalkan kebijakan dari pemerintah pusat.
Pemda diharapkan dapat melaksanakan terobosan di daerah masing-masing. Sehinga semua daerah tidak hanya mengandalkan kegiatan dan intervensi dari pusat.
"Daerah juga bisa melakukan intervensi sendiri, dan saya lihat banyak yang dilakukan daerah-daerah. Gunakan dana reguler dari pangan, dinas pangan pertanian misalnya, juga dari dinas sosial yang ada di provinsi, kabupaten/kota, serta gunakan dari dana anggaran BTT," kata Tito Karnavian saat menghadiri Gerakan Pangan Murah Serentak dalam rangka Hari Pangan Sedunia di Jakarta, dikutip Selasa (17/10/2023).
Dia mendorong daerah tidak ragu menggunakan anggaran BTT untuk penanganan inflasi. Daerah juga diimbau terus menjalin koordinasi dengan kejaksaan di wilayah masing-masing.
Menurut Mendagri, bila semua daerah bergerak secara serentak untuk melaksanakan GPM, hal ini akan berkontribusi terhadap terkendalinya harga pangan.
“Kalau dilakukan serempak se-Indonesia, di samping di titik yang sudah disampaikan oleh Kepala Badan Pangan, yang diinisiasi oleh Badan Pangan, semuanya bergerak untuk membantu masyarakat yang kurang mampu. Makanya (ini akan) sangat memberikan andil untuk menurunkan harga pangan stabilisasi harga pangan dan untuk membantu masyarakat,” tambahnya.
Lebih lanjut, Mendagri berpesan agar upaya pengendalian perlu terus dioptimalkan semua pihak. Dirinya juga mengapresiasi gelaran GPM yang diinisiasi Bapanas. Dia menekankan, Kemendagri bersama Pemda bakal terus bekerja sama dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pasokan.
“Ini kira-kira mohon dipahami untuk rekan-rekan kepala daerah supaya rekan-rekan bisa memahami dan rekan-rekan pasti kalau bisa mengendalikan harga rekan-rekan kepala daerah pasti akan dicintai oleh masyarakatnya,” tandasnya.
Langkah ini untuk pengendalian inflasi yang selama ini telah dilakukan pemerintah pusat. Mendagri menjelaskan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat dengan sejumlah menteri dan kepala lembaga negara meminta agar daerah tidak hanya mengandalkan kebijakan dari pemerintah pusat.
Baca Juga
Pemda diharapkan dapat melaksanakan terobosan di daerah masing-masing. Sehinga semua daerah tidak hanya mengandalkan kegiatan dan intervensi dari pusat.
"Daerah juga bisa melakukan intervensi sendiri, dan saya lihat banyak yang dilakukan daerah-daerah. Gunakan dana reguler dari pangan, dinas pangan pertanian misalnya, juga dari dinas sosial yang ada di provinsi, kabupaten/kota, serta gunakan dari dana anggaran BTT," kata Tito Karnavian saat menghadiri Gerakan Pangan Murah Serentak dalam rangka Hari Pangan Sedunia di Jakarta, dikutip Selasa (17/10/2023).
Dia mendorong daerah tidak ragu menggunakan anggaran BTT untuk penanganan inflasi. Daerah juga diimbau terus menjalin koordinasi dengan kejaksaan di wilayah masing-masing.
Menurut Mendagri, bila semua daerah bergerak secara serentak untuk melaksanakan GPM, hal ini akan berkontribusi terhadap terkendalinya harga pangan.
“Kalau dilakukan serempak se-Indonesia, di samping di titik yang sudah disampaikan oleh Kepala Badan Pangan, yang diinisiasi oleh Badan Pangan, semuanya bergerak untuk membantu masyarakat yang kurang mampu. Makanya (ini akan) sangat memberikan andil untuk menurunkan harga pangan stabilisasi harga pangan dan untuk membantu masyarakat,” tambahnya.
Lebih lanjut, Mendagri berpesan agar upaya pengendalian perlu terus dioptimalkan semua pihak. Dirinya juga mengapresiasi gelaran GPM yang diinisiasi Bapanas. Dia menekankan, Kemendagri bersama Pemda bakal terus bekerja sama dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pasokan.
“Ini kira-kira mohon dipahami untuk rekan-rekan kepala daerah supaya rekan-rekan bisa memahami dan rekan-rekan pasti kalau bisa mengendalikan harga rekan-rekan kepala daerah pasti akan dicintai oleh masyarakatnya,” tandasnya.
(shf)
tulis komentar anda