Mendagri Minta Pemda Ciptakan Birokrasi Antiribet, Jangan Buat Rakyat Frustrasi

BANDUNG - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta, pemerintah daerah (pemda) di Jawa Barat tidak membuat birokrasi berbelit yang bisa membuat masyarakat frustrasi.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian menegaskan hal itu dalam rapat koordinasi kepala daerah se-Jabar, yang digelar di Aula Barat, Gedung Sate, Kota Bandung, Jumat (19/7/2024).



"Makanya dibentuk mulai dari mal pelayanan publik, kemudian juga diberikan akses kepada perbankan diperkenalkan. Bank daerah Jabar ini salah satu bank yang paling sehat di Indonesia, otomatis juga bisa menjadi peluang untuk memberikan kredit dengan biaya ringan kepada yang kurang mampu," kata Tito.

Selain itu, pihaknya juga mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan pemda di Jabar untuk terus meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

"Dari realisasi pendapatan Jawa Barat relatif cukup bagus semua, di atas nasional dari segi belanja rata-rata juga di atas nasional, tapi ada beberapa daerah yang belanjanya di bawah nasional," ucapnya.

Tito mengungkapkan, salah satu cara untuk meningkatkan pendapatan adalah dengan menghidupkan sektor swasta.



"Bukan hanya (pengusaha) besar, (pengusaha) sedang kemudian menengah, kecil dan termasuk yang pedagang harian ultra mikro ini, semua kepala daerah mendorong supaya mereka bisa hidup," ungkapnya.

Tito menilai, jika sektor riil swasta hidup, maka secara otomatis retribusi dan pendapatan dari pajak pun akan meningkat menjadi PAD.