Gubernur Sulsel Minta Disdukcapil Urus Cepat Identitas Warga Terdampak Bencana
Senin, 03 Agustus 2020 - 20:07 WIB
Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah. Foto/Istimewa
MAKASSAR - Gubernur Sulsel , Nurdin Abdullah, meminta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) segera mengambil langkah-langkah cepat untuk menyediakan identitas masyarakat yang terdampak bencana, seperti di Bantaeng dan Lutra. Terlebih saat ini dimana identitas itu sangat diperlukan menjelang Pilkada Serentak 2020 .
Gubernur Nurdin menyampaikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulsel sudah meninjau langsung keadaan masyarakat yang terdampak musibah banjir, termasuk di Kabupaten Bantaeng dan Luwu Utara. Dari kunjungan kerja itulah terungkap adanya masalah, dimana banyak identitas warga yang hilang saat bencana.
“KPU Provinsi sudah turun melihat kondisi, tapi memang masalah yang dihadapi adalah banyaknya warga yang terdampak itu kehilangan KTP, tidak punya KK. Makanya saya bilang cepat Catatan Sipil mengambil langkah-langkah cepat bagaimana mereka segera memiliki identitas,” ungkapnya, Gubernur Nurdin (3/8/2020).
Menurut dia, untuk Disdukcapil di daerah harus segera mengambil langkah-langkah tersebut. Tentunya dengan berkoordinasi dengan pemerintah di tingkat RT, RW, Desa, dan Dusun.
“Catatan Sipil di sana (Kabupaten) harus mengambil langkah cepat, minimal pastikan orang ini beralamat disitu kan, tentu RT, RW, Desa dan Dusun yang memberi jaminan itu,” harapnya.
Ia menjelaskan pendataan masyarakat yang terdampak musibah banjir tersebut dianggapnya cukup mudah. Sebab sampai saat ini, masyarakat di Masamba, Kabupaten Lutra, masih berada di pengungsian atau rumah hunian sementara.
“Sekarang di pengungsian lebih gampang, karena mereka semua ada di pengungsian. Apalagi sebentar lagi huntara (hunian sementara) sudah bisa dihuni. Ini juga butuh surat keterangan domisili,” jelasnya.
Untuk itu, lanjutnya, Ketua KPU Sulsel datang melaporkan bagaimana perkembangan tahapan pilkada kepada Gubernur Sulsel.
“KPU secara rutin melaporkan tahapan-tahapan yang sudah dilakukan termasuk anggaran yang kurang. Jadi saya sampaikan, penyelenggaraan Pilkada itu kita tidak boleh kekurangan anggaran, nanti apapun upayanya harus dipenuhi,” pungkasnya.
Pengurangan anggaran memang sebelumnya sempat dibahas melalui refocusing anggaran, namun saat ini sudah dikembalikan. “Kemarin ada refocusing. Sebenarnya tidak ada kekurangan, tapi saya sampaikan refocusing itu kita akan kembalikan lagi,” tutupnya.
Gubernur Nurdin menyampaikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulsel sudah meninjau langsung keadaan masyarakat yang terdampak musibah banjir, termasuk di Kabupaten Bantaeng dan Luwu Utara. Dari kunjungan kerja itulah terungkap adanya masalah, dimana banyak identitas warga yang hilang saat bencana.
“KPU Provinsi sudah turun melihat kondisi, tapi memang masalah yang dihadapi adalah banyaknya warga yang terdampak itu kehilangan KTP, tidak punya KK. Makanya saya bilang cepat Catatan Sipil mengambil langkah-langkah cepat bagaimana mereka segera memiliki identitas,” ungkapnya, Gubernur Nurdin (3/8/2020).
Menurut dia, untuk Disdukcapil di daerah harus segera mengambil langkah-langkah tersebut. Tentunya dengan berkoordinasi dengan pemerintah di tingkat RT, RW, Desa, dan Dusun.
“Catatan Sipil di sana (Kabupaten) harus mengambil langkah cepat, minimal pastikan orang ini beralamat disitu kan, tentu RT, RW, Desa dan Dusun yang memberi jaminan itu,” harapnya.
Ia menjelaskan pendataan masyarakat yang terdampak musibah banjir tersebut dianggapnya cukup mudah. Sebab sampai saat ini, masyarakat di Masamba, Kabupaten Lutra, masih berada di pengungsian atau rumah hunian sementara.
“Sekarang di pengungsian lebih gampang, karena mereka semua ada di pengungsian. Apalagi sebentar lagi huntara (hunian sementara) sudah bisa dihuni. Ini juga butuh surat keterangan domisili,” jelasnya.
Untuk itu, lanjutnya, Ketua KPU Sulsel datang melaporkan bagaimana perkembangan tahapan pilkada kepada Gubernur Sulsel.
“KPU secara rutin melaporkan tahapan-tahapan yang sudah dilakukan termasuk anggaran yang kurang. Jadi saya sampaikan, penyelenggaraan Pilkada itu kita tidak boleh kekurangan anggaran, nanti apapun upayanya harus dipenuhi,” pungkasnya.
Pengurangan anggaran memang sebelumnya sempat dibahas melalui refocusing anggaran, namun saat ini sudah dikembalikan. “Kemarin ada refocusing. Sebenarnya tidak ada kekurangan, tapi saya sampaikan refocusing itu kita akan kembalikan lagi,” tutupnya.
(tri)
tulis komentar anda