Jokowi dan Ridwan Kamil Bahas Tranportasi Cekungan Bandung, Ini Hasilnya
Kamis, 03 Agustus 2023 - 13:26 WIB
JAKARTA - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil tengah menyiapkan solusi untuk warga Bandung Raya agar dapat mengurangi kemacetan. Salah satunya transportasi pada kawasan Cekungan Bandung.
Ridwan Kamil mengungkapkan hal itu usai rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) membahas rencana pengembangan transportasi terpadu kawasan cekungan Bandung di Istana Negara, Jakarta.
"Alhamdulillah tadi rapat pembahasan rencana tranportasi massal di cekungan Bandung Raya telah mendapatkan respons positif. Bandung Raya ini perhari ini kemacetannya 40 persen. Kalau kita tidak melakukan apa-apa 2037 seluruh kota akan macet total jadi buka pintu sudah macet," kata gubernur yang akrab disapa Kang Emil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (8/3/2023).
Kang Emil pun menyiapkan lima solusi salah satunya dengan mempersiapkan badan pengelola cekungan Bandung.
"Jadi lima kota yang selama ini ingin punya egosektoral sekarang bisa dikendalikan dikoordinasikan oleh badan pengelola cekungan Bandung Barat yang lahir oleh Perpres dari Pak Jokowi di tahun 2018," paparnya.
Solusi lainnya, lanjut di, yakni perkeretaapian dan Bus rapid transit (BRT). Namun karena banyaknya cekungan, Ridwan juga menyarankan adanya Cable Car atau kereta gantung.
"Dan insya Allah satu dua dari gagasan ini akan kami presentasikan diakhir bulan kembali kepada pak Presiden. Di mana yang paling mudah akan kita eksekusi sehingga di masa presiden Pak Jokowi ada satu dua infrastruktur transportasi publik di Bandung Raya bisa diselesaikan dengan berbagai dukungan dari berbagai pihak," kata Kang Emil.
Meski begitu, dia mengakui anggaran daerah tidak pernah bisa cukup untuk membiayai proyek-proyek transportasi massal tersebut.
"Kita butuh kurang lebih Rp100 triliunan untuk menyelesaikan menaikkan dari 13 persen warga naik public transport menjadi 50 persen warga Bandung Raya naik Public Transport. Jadi perhari ini hanya 13 persen warga cekungan Bandung yang naik public transport nah dinaikkan ke 50 persen costnya tidak murah tapi harus dilakukan," urainya.
"Karena semakin ditunda nanti harganya akan bertambah mahal seperti halnya MRT sekarang yang juga harganya berbeda dengan MRT pertama di Jakarta," pungkas Ridwan Kamil.
Ridwan Kamil mengungkapkan hal itu usai rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) membahas rencana pengembangan transportasi terpadu kawasan cekungan Bandung di Istana Negara, Jakarta.
Baca Juga
"Alhamdulillah tadi rapat pembahasan rencana tranportasi massal di cekungan Bandung Raya telah mendapatkan respons positif. Bandung Raya ini perhari ini kemacetannya 40 persen. Kalau kita tidak melakukan apa-apa 2037 seluruh kota akan macet total jadi buka pintu sudah macet," kata gubernur yang akrab disapa Kang Emil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (8/3/2023).
Kang Emil pun menyiapkan lima solusi salah satunya dengan mempersiapkan badan pengelola cekungan Bandung.
"Jadi lima kota yang selama ini ingin punya egosektoral sekarang bisa dikendalikan dikoordinasikan oleh badan pengelola cekungan Bandung Barat yang lahir oleh Perpres dari Pak Jokowi di tahun 2018," paparnya.
Solusi lainnya, lanjut di, yakni perkeretaapian dan Bus rapid transit (BRT). Namun karena banyaknya cekungan, Ridwan juga menyarankan adanya Cable Car atau kereta gantung.
Baca Juga
"Dan insya Allah satu dua dari gagasan ini akan kami presentasikan diakhir bulan kembali kepada pak Presiden. Di mana yang paling mudah akan kita eksekusi sehingga di masa presiden Pak Jokowi ada satu dua infrastruktur transportasi publik di Bandung Raya bisa diselesaikan dengan berbagai dukungan dari berbagai pihak," kata Kang Emil.
Meski begitu, dia mengakui anggaran daerah tidak pernah bisa cukup untuk membiayai proyek-proyek transportasi massal tersebut.
"Kita butuh kurang lebih Rp100 triliunan untuk menyelesaikan menaikkan dari 13 persen warga naik public transport menjadi 50 persen warga Bandung Raya naik Public Transport. Jadi perhari ini hanya 13 persen warga cekungan Bandung yang naik public transport nah dinaikkan ke 50 persen costnya tidak murah tapi harus dilakukan," urainya.
"Karena semakin ditunda nanti harganya akan bertambah mahal seperti halnya MRT sekarang yang juga harganya berbeda dengan MRT pertama di Jakarta," pungkas Ridwan Kamil.
(shf)
tulis komentar anda