Pemuda Muslimin Sumbar: Pemprov Gagal Tingkatkan Mutu SDM

Sabtu, 25 Juli 2020 - 20:21 WIB
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumatera Barat (Sumbar) berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan penurunan. (Ist)
PADANG - Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumatera Barat (Sumbar) berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan penurunan. Hal itu mendapatkan kritik dari ketua Pemuda Muslimin Indonesia Sumbar, Ardinal Bandaro Putiah.

Di tengah zaman yang terus menuntut kualitas manusia agar semakin tinggi, Aridinal sangat menyayangkan hal itu. Terlebih saat ini Sumatra Barat dipimpin oleh gubernur yang terkenal peduli akan isu pendidikan.

"Gubernur itu keilmuannya psikologi, sebelumnya perduli tentang pendidikan. Jadi lucu pas kita lihat hasil statistik seperti itu," kata Ardinal, di Padang, Senin (7/24/2020).



Lebih lanjut, Ardinal khawatir jika kondisi seperti sekarang berlanjut akanmembuat Sumbar Daya Manusia (SDM) di Sumbar rendah. Akibatnya masyarakat Sumbar akan kalah bersaing dengan orang dari luar daerah

"Bagaimanapun yang penting adalah kesiapan SDM. Jika sektor ekonomi tidak diiringi SDM yang mumpuni dari daerah itu, akhirnya masyarakat daerah itu akan kalah dari luar," tambah Ardinal.

Di masa Pandemi seperti membuat Ardinal semakin khawatir akan mutu SDM Sumbar bertambah. Pasalnya, menurut Ardinal tidak semua wilayah di Sumatra Barat mampu menjalankan proses belajar-mengajar secara daring yang disebabkan berbagai kendala.

"Jangankan daring. Sebelum daring saja kondisinya sudah seperti itu, semua daerah kan gak dapat sinyal. Itu akan semakin membuat disparitas mutu pendidikan semakin tinggi," tutur Ardinal.

Menurut Ardinal, kebijakan pemerintah pusat terkait belajar secara daring tak diterapkan secara mentah-mentah oleh pemerintah daerah. Seharusnya pemerintah daerah yang mengerti kondisi wilayahnya dapat memetakan dan mengambil kebijakan yang sesuai agar tidak semakin menyusahkan para siswa. (Baca: Maju di Pilgub Sumbar, Wali Kota Padang Dikritik).

"Kebijakan nasional itu kan tidak selalu bisa diterapkan dengan kondisi di daerah tertentu. pemerintah daerah itu sudah memetakan, mana daerah yang bisa, karena pemerintah daerah itu lebih mengerti kondisi lokal," terang Ardinal
(nag)
tulis komentar anda
Follow
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Video Rekomendasi
Berita Terkait
Rekomendasi
Terpopuler
Berita Terkini More Content