Paripurna LKPJ, Pemkot Parepare Diminta Tak Abaikan Rekomendasi Dewan
Selasa, 28 April 2020 - 15:55 WIB
Suasana rapat paripurna di ruang rapat DPRD Kota Parepare, yang diikuti Wawali Parepare, Pangerang Rahim melalui konferensi video. Foto: SINDOnews/Darwiaty Dalle
PAREPARE - Wakil Wali Kota Parepare, Pangerang Rahim, mengikuti rapat paripurna penyampaian rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota Parepare Tahun 2019 melalui konferensi video, Selasa (28/4/2020).
Dalam rapat tersebut, Pangerang mengapresiasi ketua dan anggota Panitia Khusus (Pansus) LKPj, yang telah bekerja secara maksimal untuk merampungkan pembahasan dan pencermatan terhadap LKPj tersebut.
"Saya sangat memahami bahwa dari beberapa tahapan pembahasan yang telah dilakukan dalam waktu yang sangat terbatas dan tentu dihadapkan dengan berbagai kendala di tengah pandemi ini. Namun tidak menyurutkan semangat anggota dewan untuk menyelesaikan LKPj Tahun 2019 ini," papar Pangerang.
Baca juga: Legislator Parepare Salurkan Sembako ke Warga Prasejahtera Non-BDT dan PKH
Rapat paripurna, jelas Pangerang, adalah cerminan sinergitas pemerintah daerah di Kota Parepare, sebagaimana dalam UU Nomor 23 Tahun 2014, bahwa DPRD dan Kepala Daerah berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
Sehingga, kata Pangerang, yang diharapkan menjadi perhatian dalam pembahasan LKPj, di antaranya pengelolaan keuangan, perencanaan dan pelaksanan kegiatan, serta peningkatan kompetensi sumber daya aparatur, dengan melakukan penyempurnaan ke depannya, dengan tetap memperhatikan aturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam rapat tersebut, Pangerang mengapresiasi ketua dan anggota Panitia Khusus (Pansus) LKPj, yang telah bekerja secara maksimal untuk merampungkan pembahasan dan pencermatan terhadap LKPj tersebut.
"Saya sangat memahami bahwa dari beberapa tahapan pembahasan yang telah dilakukan dalam waktu yang sangat terbatas dan tentu dihadapkan dengan berbagai kendala di tengah pandemi ini. Namun tidak menyurutkan semangat anggota dewan untuk menyelesaikan LKPj Tahun 2019 ini," papar Pangerang.
Baca juga: Legislator Parepare Salurkan Sembako ke Warga Prasejahtera Non-BDT dan PKH
Rapat paripurna, jelas Pangerang, adalah cerminan sinergitas pemerintah daerah di Kota Parepare, sebagaimana dalam UU Nomor 23 Tahun 2014, bahwa DPRD dan Kepala Daerah berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
Sehingga, kata Pangerang, yang diharapkan menjadi perhatian dalam pembahasan LKPj, di antaranya pengelolaan keuangan, perencanaan dan pelaksanan kegiatan, serta peningkatan kompetensi sumber daya aparatur, dengan melakukan penyempurnaan ke depannya, dengan tetap memperhatikan aturan perundang-undangan yang berlaku.
Lihat Juga :