Kinerja Elit Partai Politik Buruk
Jum'at, 20 Februari 2015 - 10:39 WIB
Kinerja Elit Partai Politik Buruk
A
A
A
SURABAYA - Lembaga Survei Indonesia (LSI) menyesalkan lemahnya keterikatan antara masyarakat Indonesia dengan partai politik (parpol) karena setiap dilakukan pemilihan umum selalu menghasilkan pemenang yang berbeda.
“Survei ini melibatkan 1.220 responden di 34 provinsi dan hasilnya kinerja elit partai politik di tingkat nasional buruk,“ katanya, dalam Diskusi Publik Lembaga Survei Indonesia bertajuk “Partai Politik di mata Publik: Trah Politik dan Modernisasi Partai Politik“, di Surabaya, kemarin. Menurut dia, partai politik juga dinilainya sangat masif terekspos media massa yang memiliki jangkauan luas. Akibatnya, hal itu dengan cepat melemahkan ikatan pemilih dengan partai politik.
“Padahal saat itu partai politik menjadi salah satu saluran aspirasi untuk harapan kemajuan Indonesia,“ ujarnya. Anggota Fraksi PKB DPRD Jawa Timur, Ka'bil Mubarok, menjelaskan, PKB tidak akan ditinggalkan rakyat pendukungnya. Penyebabnya partai politik berbasis warga Nahdyin itu selalu memperjuangkan kepentingan pendukungnya. “Bahkan, PKB ditangan tokoh muda, Muhaimin Iskandar menunjukkan prestasi yang luar biasa. Tapi memang tidak banyak diekspos,“ katanya.
Anggota Fraksi PDIP DPRD Jatim, Sri Untari, menambahkan, sebagai parpol dengan dukungan wong cilik maka PDIP tetap berdiri di depan mengawal kepentingan rakyat. Selain itu, pemilih partai PDIP adalah masyarakat fanatik. “Kondisi ini menunjukkan PDIP merupakan partai politik berbasis kerakyatan. Dan pengkaderan PDIP juga terus berjalan serta bisa menempatkan Joko Widodo sebagai presiden dari PDIP,“ katanya.
Walau diguncang dengan sejumlah isu diawal pemerintahannya, imbuh dia, kinerja Presiden Joko Widodo tetap berada pada persepsi positif oleh masyarakat. Performa itu terlihat dari survei yang dilakukan LSI terhadap 100 hari kinerja pemerintahan Joko Widodo. “Misal tentang diterbitkannya Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS),“ katanya.
Ketua Fraksi Partai Demokrat Hartoyo menyebutkan sebagai partai politik pemenang pemilu 2009 pihaknya tetap bekerja mengawal kepentingan rakyat. Persentasenya pemerintahan SBY ternyata masih bagus,“ tegasnya. Di bagian lain, Dodi juga menyoroti ketegasan Menteri Perikanan dan Kelautan Susi Pudjiastuti mampu mendongkrak persepsi positif masyarakat terhadap kinerja pada awal pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Hal penting yang mendongkraknya, yakni ketegasan Susi memerangi peredaran ikan ilegal dengan menenggelamkan kapal asing yang mencuri ikan di perairan Indonesia,“ ujarnya. Dia menjelaskan, penilaian tersebut didasarkan survei yang dilakukan LSI terhadap 100 hari kinerja pemerintahan Jokowi. Survei digelar 10-18 Januari 2015, dengan jumlah sampel 1.220 responden dari seluruh provinsi di Indonesia dan margin error plus minus 2,9%.
“Secara umum hasilnya menunjukkan bahwa 62% masyarakat masih memersepsikan positif kinerja 100 hari pemerintahan Jokowi,“ katanya. Kondisi itu, kata dia, hampir setara dengan persepsi positif masyarakat terhadap kinerja awal pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat dua periode memimpin Indonesia, yakni pada 2004 dan 2009.
Menurut dia, faktor lain ikut mempengaruhi kepercayaan publik adalah keberadaan dan pemberlakuan Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Dengan demikian, kata dia, rakyat Indonesia mayoritas masih percaya terhadap kinerja Jokowi dan Jusuf Kalla dalam membangun bangsa Indonesia ke depan.
“Jokowi memiliki cara untuk menunjukkan bahwa sebagai presiden dia mampu menyelesaikan berbagai masalah dan isu yang paling mutakhir, yakni konflik antara Polri dan KPK,“ katanya.
Ihya’ ulumuddin/ant
“Survei ini melibatkan 1.220 responden di 34 provinsi dan hasilnya kinerja elit partai politik di tingkat nasional buruk,“ katanya, dalam Diskusi Publik Lembaga Survei Indonesia bertajuk “Partai Politik di mata Publik: Trah Politik dan Modernisasi Partai Politik“, di Surabaya, kemarin. Menurut dia, partai politik juga dinilainya sangat masif terekspos media massa yang memiliki jangkauan luas. Akibatnya, hal itu dengan cepat melemahkan ikatan pemilih dengan partai politik.
“Padahal saat itu partai politik menjadi salah satu saluran aspirasi untuk harapan kemajuan Indonesia,“ ujarnya. Anggota Fraksi PKB DPRD Jawa Timur, Ka'bil Mubarok, menjelaskan, PKB tidak akan ditinggalkan rakyat pendukungnya. Penyebabnya partai politik berbasis warga Nahdyin itu selalu memperjuangkan kepentingan pendukungnya. “Bahkan, PKB ditangan tokoh muda, Muhaimin Iskandar menunjukkan prestasi yang luar biasa. Tapi memang tidak banyak diekspos,“ katanya.
Anggota Fraksi PDIP DPRD Jatim, Sri Untari, menambahkan, sebagai parpol dengan dukungan wong cilik maka PDIP tetap berdiri di depan mengawal kepentingan rakyat. Selain itu, pemilih partai PDIP adalah masyarakat fanatik. “Kondisi ini menunjukkan PDIP merupakan partai politik berbasis kerakyatan. Dan pengkaderan PDIP juga terus berjalan serta bisa menempatkan Joko Widodo sebagai presiden dari PDIP,“ katanya.
Walau diguncang dengan sejumlah isu diawal pemerintahannya, imbuh dia, kinerja Presiden Joko Widodo tetap berada pada persepsi positif oleh masyarakat. Performa itu terlihat dari survei yang dilakukan LSI terhadap 100 hari kinerja pemerintahan Joko Widodo. “Misal tentang diterbitkannya Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS),“ katanya.
Ketua Fraksi Partai Demokrat Hartoyo menyebutkan sebagai partai politik pemenang pemilu 2009 pihaknya tetap bekerja mengawal kepentingan rakyat. Persentasenya pemerintahan SBY ternyata masih bagus,“ tegasnya. Di bagian lain, Dodi juga menyoroti ketegasan Menteri Perikanan dan Kelautan Susi Pudjiastuti mampu mendongkrak persepsi positif masyarakat terhadap kinerja pada awal pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Hal penting yang mendongkraknya, yakni ketegasan Susi memerangi peredaran ikan ilegal dengan menenggelamkan kapal asing yang mencuri ikan di perairan Indonesia,“ ujarnya. Dia menjelaskan, penilaian tersebut didasarkan survei yang dilakukan LSI terhadap 100 hari kinerja pemerintahan Jokowi. Survei digelar 10-18 Januari 2015, dengan jumlah sampel 1.220 responden dari seluruh provinsi di Indonesia dan margin error plus minus 2,9%.
“Secara umum hasilnya menunjukkan bahwa 62% masyarakat masih memersepsikan positif kinerja 100 hari pemerintahan Jokowi,“ katanya. Kondisi itu, kata dia, hampir setara dengan persepsi positif masyarakat terhadap kinerja awal pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat dua periode memimpin Indonesia, yakni pada 2004 dan 2009.
Menurut dia, faktor lain ikut mempengaruhi kepercayaan publik adalah keberadaan dan pemberlakuan Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Dengan demikian, kata dia, rakyat Indonesia mayoritas masih percaya terhadap kinerja Jokowi dan Jusuf Kalla dalam membangun bangsa Indonesia ke depan.
“Jokowi memiliki cara untuk menunjukkan bahwa sebagai presiden dia mampu menyelesaikan berbagai masalah dan isu yang paling mutakhir, yakni konflik antara Polri dan KPK,“ katanya.
Ihya’ ulumuddin/ant
(ars)
