Menpan Keluhkan P2T Pemprov

Rabu, 19 November 2014 - 12:52 WIB
Menpan Keluhkan P2T...
Menpan Keluhkan P2T Pemprov
A A A
SURABAYA - Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Yuddi Chrisnandi kemarin menyamar sebagai investor yang akan mendirikan pabrik gula di Jatim.

Politikus Partai Hanura ini sengaja mendatangi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (P2T) Pemprov Jatim untuk melihat langsung kegiatan di sana.

”Saya sampaikan keinginan saya itu kepada petugas. Namun, bukannya menjelaskan, saya malah disodori brosur. Nah , ini kan kurang tepat,” ujarnya seusai sidak bersama Gubernur Jatim Soekarwo kemarin. Menurut Yuddi, belum adanya informasi detail tentang proses investasi bisa dilihat dari layanan publik tersebut.

”Mestinya ada peta daerah investasi yang ditempatkan pada frontline atau kantordepan. Jadi, caloninvestor memahami setiap wilayah di Jatim yang memiliki potensi untuk dilakukan investasi,” katanya. Tidak hanya itu, kata dia, petugasdi frontline juga harus membekalinya pengetahuan dan wawasan potensi investasi di Jatim.

Demikian juga dengan petugas keamanan hingga cleaning . Jadi, ketika ada yang bertanya, mereka bisa menjelaskan secara general kepada calon investor. Mestinya, lanjut Yuddi, petugas harus bisa menjelaskan secara gamblang hal apa pun yang berkenaan dengan investasi. Misalnya, daerah mana saja yang cocok, bentuk investasinya apa, hingga kendalanya. Karena itu, pihaknya berharap ada perbaikan untuk hal itu. ”Ini penting untuk memberi kepastian bagi investor,” tandasnya.

Selain P2T, Yuddi juga melakukan sidak di Kantor Samsat Bersama di Manyar. Berbeda dengan P2T, Yudi memberi pujian untuk layanan pajak kendaraan bermotor di kantor ini. Menurut dia, layanan tersebut sudah cukup bagus dan cepat. ”Kami lihat sudah cukup inovatif. Beberapa layanan sudah menggunakan teknologi sehingga mengurangi pertemuan orang dengan orang yang berpotensi memunculkan penyimpangan,” ungkapnya.

Gubernur Jatim Soekarwo mengakui kekurangan tersebut. Pihaknya berjanji melakukan perbaikan terhadap seluruh layanan publik. ”Prinsipnya, investor harus diberi kepastian dalam berinvestasi sehingga mereka betah. Apalagi, Jatim adalah daerah potensial,” katanya.

Soekarwo mengaku ada banyak wilayah yang potensial untuk pengembangan usaha, diantaranya Surabaya, Gresik Sidoarjo, Jombang, Nganjuk, Ngawi, Caruban, Banyuwangi, Probolinggo, dan beberapa daerah potensial lainnya sesuai dengan karakteristik wilayahnya.

Untuk diketahui, sidak kemarin dilakukan Menpan-RB untuk melihat secara langsung kinerja aparatur pemerintah dalam melayani masyarakat dengan baik, profesional, dan ramah. Menpan juga ingin memastikan bahwa informasi yang diperlukan masyarakat tersedia dengan baik.

Ihyaihya ulumuddin
(ars)
Berita Terkait
DPW PKS Jawa Timur Siap...
DPW PKS Jawa Timur Siap Sinergi dan Kolaborasi Bangun Jawa Timur
Inflasi Jawa Timur September...
Inflasi Jawa Timur September Tertinggi di Pulau Jawa
China Mendominasi Impor...
China Mendominasi Impor Jawa Timur
Hari Pertama PPKM, 792...
Hari Pertama PPKM, 792 Warga Jatim Positif COVID-19
Gubernur Khofifah dan...
Gubernur Khofifah dan Dubes Finlandia Jajaki Potensi Kerjasama Pendidikan dan Teknologi
BPH Migas bersama Anggota...
BPH Migas bersama Anggota Komisi VII DPR RI Gelar Sosialisasi
Berita Terkini
Bripka Dedy Wiratama...
Bripka Dedy Wiratama yang Bekingi Kampung Narkoba Samarinda Dipecat
3 jam yang lalu
GBK Diprediksi Dipadati...
GBK Diprediksi Dipadati Puluhan Ribu Pengunjung Akhir Pekan Ini, Dishub Siapkan Rekayasa Lalin
3 jam yang lalu
Soal Aturan Baru Kemenkes,...
Soal Aturan Baru Kemenkes, Bupati Bondowoso Komitmen Lindungi Petani Tembakau
3 jam yang lalu
Mengukur Kunci Sukses...
Mengukur Kunci Sukses Daerah, RGSS Resmi Hadir
3 jam yang lalu
Lampung Kukuhkan Diri...
Lampung Kukuhkan Diri sebagai Sentra Semangka Nasional
4 jam yang lalu
PPP Banten Gelar Mukerwil...
PPP Banten Gelar Mukerwil V, Fokus Konsolidasi Hadapi Verifikasi Pemilu 2029
4 jam yang lalu
Infografis
Pemprov DKI Jakarta...
Pemprov DKI Jakarta Diskon Bayar PBB-P2 Tahun 2025
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved