Sapi Jatim Masih Bebas Keluar Provinsi
Sabtu, 22 Agustus 2015 - 10:18 WIB
Sapi Jatim Masih Bebas Keluar Provinsi
A
A
A
SURABAYA - Janji Pemprov Jatim untuk menutup lalu lintas perdagangan sapi ke luar provinsi ternyata hanya isapan jempol. Pasalnya, pengiriman sapi dari Jatim ke luar daerah masih terjadi, di antaranya dari Probolinggo dan Tuban.
“Begitu Gubernur menge luarkan larangan sapi keluar, kami langsung cek ke lapangan, ternyata masih ada sapi yang di bawa ke luar. Saya lihat sendiri, ada puluhan sapi diangkut dengan truk menuju Jawa Barat. Lalu, larangan itu di mana?” ungkap Ketua Paguyuban Pedagang Daging Sapi Jatim Mutowif kemarin.
Mutowif curiga, janganjangan penutupan lalu lintas per dagangan sapi ke luar provinsi hanya disampaikan secara lisan. Tidak berupa surat tertulis dan ditujukan kepada instansi terkait di kabupaten/kota sehingga distribusi sapi ke luar daerah pun jalan terus. “Fakta ini menunjukkan bahwa Pemprov Jatim tidak serius dalam menjaga stabilitas harga.
Buktinya, sapi masih bisa keluar provinsi,” tukasnya. Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jatim Maskur belum bisa dikonfirmasi atas fakta tersebut. Namun, Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf (Gus Ipul) memastikan bahwa harga daging sapi di Jatim masih tetap sta bil karena pasokan yang berlebih.
“Kalau tidak salah, populasi sapi kita masih 4,2 juta ekor sehingga ini akan aman sampai Idul Adha nanti. Harga daging di pasar juga masih normal di kisaran Rp95.000-Rp100.000/kg,” katanya. Sementara itu, kalangan DPRD Jatim berang menyusul kebi jak an pemerintah pusat yang membuka kran impor sapi, yakni 50.000 ekor sapi pada Agus tus, 75.000 ekor sapi pada catur wulan pertama, dan 250.000 ekor sapi pada catur wulan kedua.
Anggota Komisi B DPRD Jatim Pranaya Yudha Mahardhika menegaskan, keputusan pemerintah pusat yang terus menggelontor impor sapi itu sangat ironis di tengah Jatim ditunjuk sebagai wilayah yang surplus. Bahkan, fakta tersebut semakin menunjukkan kalau pe merintah tidak berpihak pada peternak lokal. “Presiden pernah berjanji stop impor sapi demi kedaulatan pangan.
Tetapi, apa yang terjadi saat memimpin, Presiden me lupakan semua janjinya, bahkan membuka lebar kran impor. Yang mengagetkan lagi, belum satu tahun pemerin tahan Jokowi, impor sudah mencapai 375.000 sapi,” ujar politikus Partai Golkar ini.
Wakil Ketua Komisi B DPRD Jatim Kaíbil Mubarok menambahkan, kebijakan pemerintah atas impor sapi tidak akan berimbas ke Jatim bila pemerintah provinsi ketat melakukan proteksi. “Saat ini sudah ada Surat Edaran (SE) 520/2012 terkait Pelarangan Impor Sapi. Nah , Pemprov Jatim harus konsisten dengan kebijakan ini. Dengan begitu, berapa pun sapi impor yang masuk tidak akan berimbas,” tandasnya.
Kaíbil menyebutkan, saat ini po pulasi sapi di Jatim masih sekitar 4 juta, sementara kebutuhan di Jatim hanya sekitar 700 sapi. Ini masih cukup,” ungkap politikus asal PKB Jatim ini. Meski begitu, pihaknya minta Pemprov Jatim untuk menghitung ulang populasi yang ada, baik yang betina, jantan, yang hamil, maupun yang siap potong.
Selanjutnya, bagi pihakpihak terkait juga melakukan pengawasan terhadap pihakpihak yang mencoba mendatangkan impor untuk diberikan sanksi berat. “Pihak-pihak terkait juga harus berkoordinasi dengan aparat keamanan untuk melakukan penjagaan di wilayah perbatasan. Karena wilayah tersebut sangat rentan untuk dimasuki sapi impor,” tandasnya.
Ihya ulumuddin
“Begitu Gubernur menge luarkan larangan sapi keluar, kami langsung cek ke lapangan, ternyata masih ada sapi yang di bawa ke luar. Saya lihat sendiri, ada puluhan sapi diangkut dengan truk menuju Jawa Barat. Lalu, larangan itu di mana?” ungkap Ketua Paguyuban Pedagang Daging Sapi Jatim Mutowif kemarin.
Mutowif curiga, janganjangan penutupan lalu lintas per dagangan sapi ke luar provinsi hanya disampaikan secara lisan. Tidak berupa surat tertulis dan ditujukan kepada instansi terkait di kabupaten/kota sehingga distribusi sapi ke luar daerah pun jalan terus. “Fakta ini menunjukkan bahwa Pemprov Jatim tidak serius dalam menjaga stabilitas harga.
Buktinya, sapi masih bisa keluar provinsi,” tukasnya. Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jatim Maskur belum bisa dikonfirmasi atas fakta tersebut. Namun, Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf (Gus Ipul) memastikan bahwa harga daging sapi di Jatim masih tetap sta bil karena pasokan yang berlebih.
“Kalau tidak salah, populasi sapi kita masih 4,2 juta ekor sehingga ini akan aman sampai Idul Adha nanti. Harga daging di pasar juga masih normal di kisaran Rp95.000-Rp100.000/kg,” katanya. Sementara itu, kalangan DPRD Jatim berang menyusul kebi jak an pemerintah pusat yang membuka kran impor sapi, yakni 50.000 ekor sapi pada Agus tus, 75.000 ekor sapi pada catur wulan pertama, dan 250.000 ekor sapi pada catur wulan kedua.
Anggota Komisi B DPRD Jatim Pranaya Yudha Mahardhika menegaskan, keputusan pemerintah pusat yang terus menggelontor impor sapi itu sangat ironis di tengah Jatim ditunjuk sebagai wilayah yang surplus. Bahkan, fakta tersebut semakin menunjukkan kalau pe merintah tidak berpihak pada peternak lokal. “Presiden pernah berjanji stop impor sapi demi kedaulatan pangan.
Tetapi, apa yang terjadi saat memimpin, Presiden me lupakan semua janjinya, bahkan membuka lebar kran impor. Yang mengagetkan lagi, belum satu tahun pemerin tahan Jokowi, impor sudah mencapai 375.000 sapi,” ujar politikus Partai Golkar ini.
Wakil Ketua Komisi B DPRD Jatim Kaíbil Mubarok menambahkan, kebijakan pemerintah atas impor sapi tidak akan berimbas ke Jatim bila pemerintah provinsi ketat melakukan proteksi. “Saat ini sudah ada Surat Edaran (SE) 520/2012 terkait Pelarangan Impor Sapi. Nah , Pemprov Jatim harus konsisten dengan kebijakan ini. Dengan begitu, berapa pun sapi impor yang masuk tidak akan berimbas,” tandasnya.
Kaíbil menyebutkan, saat ini po pulasi sapi di Jatim masih sekitar 4 juta, sementara kebutuhan di Jatim hanya sekitar 700 sapi. Ini masih cukup,” ungkap politikus asal PKB Jatim ini. Meski begitu, pihaknya minta Pemprov Jatim untuk menghitung ulang populasi yang ada, baik yang betina, jantan, yang hamil, maupun yang siap potong.
Selanjutnya, bagi pihakpihak terkait juga melakukan pengawasan terhadap pihakpihak yang mencoba mendatangkan impor untuk diberikan sanksi berat. “Pihak-pihak terkait juga harus berkoordinasi dengan aparat keamanan untuk melakukan penjagaan di wilayah perbatasan. Karena wilayah tersebut sangat rentan untuk dimasuki sapi impor,” tandasnya.
Ihya ulumuddin
(bbg)
