Pemkab Gowa Siapkan Layanan Rapid Test Gratis untuk Warga
loading...
A
A
A
SUNGGUMINASA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gowa menyiapkan layanan rapid test massal gratis bagi warganya yang hendak melakukan perjalanan ke Kota Makassar.
Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan mengatakan, kebijakan ini diambil setelah Pj Wali Kota Makassar , Rudy Djamaluddin menandatangani Perwali Nomor 36 Tahun 2020, tentang Percepatan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
"Kita akan lakukan rapid test secara massal, esok Senin (13/7/2020) yang dipusatkan di Gedung Haji Bate, untuk membantu masyarakat yang akan melakukan perjalanan ke Makassar," ungkapnya, pada pertemuan virtual, Minggu (12/7/2020).
Pertemuan virtual itu diikuti, Wakil Bupati Gowa Abd Rauf Malaganni Kr Kio, Sekda Gowa Muchlis, Inspektorat Kamsinah, Kepala Bapeda Taufiq Mursad, Kadis Kesehatan Hasanuddin, Kadis DPKD Karim Dania dan Kadis Kominfo-SP Arifuddin Saeni.
Mengingat jumlah ketersediaan alat yang ada, maka direncanakan pelayanan rapid test gratis hanya 100 hingga 200 orang perhari.
"Ini pun kita akan seleksi ketat, kalau cuman sekadar jalan-jalan, ya silakan balik ke rumah," ujarnya.
Seperti diketahui, pembatasan orang masuk ke Makassar pada perwali tersebut disebutkan pada Bab V, tentang Pembatasan Pergerakan Lintas Antar Daerah. Pada pasal 6 ayat 1 disebutkan, setiap orang yang masuk ke dalam dan keluar Kota Makassar, wajib melengkapi diri dengan surat keterangan rekomendasi COVID-19 dari gugus tugas dan/atau rumah sakit/puskesmas daerah asal dan berlaku selama 14 hari setelah diterbitkan.
Sementara di Pasal 6 ayat 2 juga menyebutkan bahwa ketentuan yang dimaksud pada Pasal 6 ayat 1, berlaku bagi setiap orang yang memasuki Kota Makassar, dengan menggunakan kendaraan umum dan/atau pribadi melalui transportasi darat, laut dan udara.
Di sisi lain, aturan yang mewajibkan orang membawa surat bebas COVID-19, tidak berlaku bagi orang-orang tertentu. Hal ini tertuang dalam pasal 6 ayat 3 Perwali.
Ketentuan sebagaimana yang dimaksud pasal 1, dapat dikecualikan kepada:
a. ASN yang bekerja di Kota Makassar
b. TNI/Polri yang bekerja di Makassar.
c. Karyawan swasta yang bekerja di Makassar.
d. Buruh yang bekerja di Makassar
e. Pedagang yang berdagang di Makassar.
f. Penduduk yang berdomisili di Maminasata (Makassar, Maros, Sungguminasa, Takalar) yang bekerja di Makassar.
Ketentuan yang dimaksud pada ayat 3 huruf a, b dan c wajib memperlihatkan bukti diri bahwa benar bekerja di Kota Makassar kepada petugas.
Sementara itu, pada ketentuan lainnya yang dimaksud pada ayat 3 huruf d dan e tersebut, wajib memperlihatkan surat keterangan lurah/kepala desa asal, bahwa benar adalah buruh yang bekerja di Makassar dan pedagang yang menjajakan dagangannya di Makassar.
Sementara ketentuan yang dimaksud pada ayat (3) huruf f wajib memperlihatkan identitas bahwa benar adalah penduduk yang berdomisili/menetap di Makassar, Maros, Gowa dan Takalar.
Bupati Adnan juga mendorong para camat untuk membuat posko di perbatasan kecamatan masing-masing, untuk mengantisipasi masyarakatnya yang akan melakukan perjalanan ke Makassar, seperti pedagang sayur dan pekerja lainnya yang membutuhkan surat keterangan.
Posko yang terbentuk ini selain melakukan pemeriksaan, juga sudah menyediakan form bepergian yang akan dipakai memasuki kota Makassar.
"Kan ada enam item yang membolehkan orang luar masuk Makassar dengan menggunakan form," ujar Adnan.
Foto: Covid-19 Tak Surutkan Minat Berwisata di Bukit Bollangi Kabupaten Gowa
Adnan juga merencanakan untuk meminta bantuan Gubernur Sulsel , Nurdin Abdullah agar Gowa dapat dibantu rapid test, mengingat keterbatasan alat tersebut di Gowa.
"Kami akan coba meminta ke Bapak Gubernur, mudah-mudahan dapat bantuan rapid test," katanya.
Sementara itu, Rina warga BTN Aura Kecamatan Pallangga menyambut baik rapid test massal yang akan digelar oleh Pemkab Gowa. Menurutnya, kebijakan itu sangat membantu warga yang memang membutuhkan.
"Kami mengapresiasi langkah Pemkab Gowa. Soalnya kalau rapid test sendiri mahal," tandasnya.
Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan mengatakan, kebijakan ini diambil setelah Pj Wali Kota Makassar , Rudy Djamaluddin menandatangani Perwali Nomor 36 Tahun 2020, tentang Percepatan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
"Kita akan lakukan rapid test secara massal, esok Senin (13/7/2020) yang dipusatkan di Gedung Haji Bate, untuk membantu masyarakat yang akan melakukan perjalanan ke Makassar," ungkapnya, pada pertemuan virtual, Minggu (12/7/2020).
Pertemuan virtual itu diikuti, Wakil Bupati Gowa Abd Rauf Malaganni Kr Kio, Sekda Gowa Muchlis, Inspektorat Kamsinah, Kepala Bapeda Taufiq Mursad, Kadis Kesehatan Hasanuddin, Kadis DPKD Karim Dania dan Kadis Kominfo-SP Arifuddin Saeni.
Mengingat jumlah ketersediaan alat yang ada, maka direncanakan pelayanan rapid test gratis hanya 100 hingga 200 orang perhari.
"Ini pun kita akan seleksi ketat, kalau cuman sekadar jalan-jalan, ya silakan balik ke rumah," ujarnya.
Seperti diketahui, pembatasan orang masuk ke Makassar pada perwali tersebut disebutkan pada Bab V, tentang Pembatasan Pergerakan Lintas Antar Daerah. Pada pasal 6 ayat 1 disebutkan, setiap orang yang masuk ke dalam dan keluar Kota Makassar, wajib melengkapi diri dengan surat keterangan rekomendasi COVID-19 dari gugus tugas dan/atau rumah sakit/puskesmas daerah asal dan berlaku selama 14 hari setelah diterbitkan.
Sementara di Pasal 6 ayat 2 juga menyebutkan bahwa ketentuan yang dimaksud pada Pasal 6 ayat 1, berlaku bagi setiap orang yang memasuki Kota Makassar, dengan menggunakan kendaraan umum dan/atau pribadi melalui transportasi darat, laut dan udara.
Di sisi lain, aturan yang mewajibkan orang membawa surat bebas COVID-19, tidak berlaku bagi orang-orang tertentu. Hal ini tertuang dalam pasal 6 ayat 3 Perwali.
Ketentuan sebagaimana yang dimaksud pasal 1, dapat dikecualikan kepada:
a. ASN yang bekerja di Kota Makassar
b. TNI/Polri yang bekerja di Makassar.
c. Karyawan swasta yang bekerja di Makassar.
d. Buruh yang bekerja di Makassar
e. Pedagang yang berdagang di Makassar.
f. Penduduk yang berdomisili di Maminasata (Makassar, Maros, Sungguminasa, Takalar) yang bekerja di Makassar.
Ketentuan yang dimaksud pada ayat 3 huruf a, b dan c wajib memperlihatkan bukti diri bahwa benar bekerja di Kota Makassar kepada petugas.
Sementara itu, pada ketentuan lainnya yang dimaksud pada ayat 3 huruf d dan e tersebut, wajib memperlihatkan surat keterangan lurah/kepala desa asal, bahwa benar adalah buruh yang bekerja di Makassar dan pedagang yang menjajakan dagangannya di Makassar.
Sementara ketentuan yang dimaksud pada ayat (3) huruf f wajib memperlihatkan identitas bahwa benar adalah penduduk yang berdomisili/menetap di Makassar, Maros, Gowa dan Takalar.
Bupati Adnan juga mendorong para camat untuk membuat posko di perbatasan kecamatan masing-masing, untuk mengantisipasi masyarakatnya yang akan melakukan perjalanan ke Makassar, seperti pedagang sayur dan pekerja lainnya yang membutuhkan surat keterangan.
Posko yang terbentuk ini selain melakukan pemeriksaan, juga sudah menyediakan form bepergian yang akan dipakai memasuki kota Makassar.
"Kan ada enam item yang membolehkan orang luar masuk Makassar dengan menggunakan form," ujar Adnan.
Foto: Covid-19 Tak Surutkan Minat Berwisata di Bukit Bollangi Kabupaten Gowa
Adnan juga merencanakan untuk meminta bantuan Gubernur Sulsel , Nurdin Abdullah agar Gowa dapat dibantu rapid test, mengingat keterbatasan alat tersebut di Gowa.
"Kami akan coba meminta ke Bapak Gubernur, mudah-mudahan dapat bantuan rapid test," katanya.
Sementara itu, Rina warga BTN Aura Kecamatan Pallangga menyambut baik rapid test massal yang akan digelar oleh Pemkab Gowa. Menurutnya, kebijakan itu sangat membantu warga yang memang membutuhkan.
"Kami mengapresiasi langkah Pemkab Gowa. Soalnya kalau rapid test sendiri mahal," tandasnya.
(luq)