Khofifah Targetkan Tahun Depan Seluruh Kabupaten/Kota di Jatim Raih Penghargaan Peduli HAM

SURABAYA - Dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur (Jatim) hanya 23 kabupaten/kota yang mencapai indikator peduli Hak Asasi Manusia (HAM) dari Kementerian Hukum (Kemenkum) dan HAM. Indikator ini mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2021 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli HAM.

“Setiap tahunnya memang kita melakukan pelaporan. Alhamdulillah tahun ini hasilnya cukup memuaskan. Sebanyak 23 kabupaten/kota se-Jatim telah mencapai indikator penilaian peduli HAM," kata Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa pada Puncak Peringatan Hari HAM Sedunia Tahun 2022 di Jakarta, Senin (12/12/2022).

Khofifah berharap, tahun depan capaian kepedulian HAM di seluruh kabupaten/kota di Jatim akan terus meningkat. Bahkan di tahun 2023 mendatang, dirinya mentargetkan 100 persen atau 38 kabupaten/kota se-Jatim seluruhnya menjadi peduli HAM.

“Kami juga melakukan koordinasi dengan Kanwil Kemenkumham untuk mengetahui mana yang perlu kami tingkatkan dan mana yang harus dievaluasi ulang,” ujarnya.

baca juga: 2 Meninggal Dunia, Kejati Jatim Bidik Tersangka Lain Kasus Dugaan Korupsi Waduk Wiyung

Ke-23 kabupaten/kota di Jatim yang mendapat penghargaan dari Menteri Hukum dan HAM atas penguatan, perlindungan dan penegakan HAM bagi masyarakat diantaranya, Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, Tulungagung, Kediri, Lumajang, Jember, Bondowoso, Situbondo, Nganjuk, Magetan, Tuban, Lamongan, Gresik, Bangkalan, Kota Kediri, Kota Malang, Kota Blitar, Kota Mojokerto, Kota Madiun, Kota Surabaya dan Kota Batu.

Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin menyampaikan bahwa pemerintah mendorong upaya pemulihan yang bertanggung jawab baik secara hukum, lingkungan dan sosial serta tetap menjunjung tinggi nilai-nilai HAM.

"Kita ingin lindungi hak-hak wong cilik di pelosok tanah air, para petani dan buruh tani, nelayan, dan warga miskin, dari gerakan yang memarginalkan hak-hak dasar rakyat kecil,” ujarnya

Ma’ruf Amin meminta pemerintah daerah melakukan berbagai langkah dalam pelaksanaan dan penegakan HAM didaerah masing-masing. Pertama, untuk menempatkan setiap kebijakan dalam konteks pemajuan, penghormatan dan perlindungan, dan pemenuhan HAM. Kedua, dalam konteks keindonesiaan yang majemuk, penting sekali untuk tetap menegakkan nilai dan praktik toleransi, moderasi, dan kesetiakawanan sesama warga bangsa.

“Karena sikap dan perilaku intoleransi hanya menyebabkan runtuhnya sendi-sendi hak asasi manusia. Harus ada rambu-rambu dalam menerapkan konsep HAM dalam konteks keindonesiaan, kemanusiaan, dan kebangsaan,” terangnya