Kesal Dana Desa Dipotong, Kades Nyaris Adu Jotos dengan Anggota DPRD
loading...
A
A
A
BUTON TENGAH - Sejumlah kepala desa ( kades ) di Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara (Sultra) melakukan protes ke DPRD setempat karena kesal dana desa dipotong . Bahkan kades nyaris adu jotos dengan anggota dewan.
Keributan sempat terjadi saat rapat dengar pendapat antara anggota DPRD Kabupaten Buton Tengah dengan sejumlah kepala desa yang tergabung dalam perkumpulan aparatur pemerintah desa seluruh Indonesia (Papdesi) Buton Tengah.
Sejumlah kepala desa pun nyaris adu jotos dengan anggota DPRD Buton Tengah karena emosi dan tidak ada titik temu dalam pertemuan tersebut.
Para kepala desa ini protes karena terjadi pengurangan anggaran dana desa (ADD) sebesar Rp7 Miliar untuk semua desa yang ditetapkan oleh DPRD Buton Tengah saat rapat penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2023.
Para kepala desa menggangap pemotongan anggaran dana desa ini terlalu besar. “Padahal anggaran ini bisa digunakan untuk membayar honor perangkat masjid, tokoh agama, tokoh adat dan beberapa keperluan desa lainnya,” kata Ketua Papdesi Buton Tengah, Muh Zariun.
Sebelum mendatangi kantor DPRD Kabupaten Buton Tengah, sejumlah kepala desa memboikot kegiatan reses yang dilakukan oleh anggota DPRD di daerah pemilihan mereka.
Boikot ini dilakukan sebagai salah satu bentuk protes yang dilakukan oleh kepala desa. Karena tidak ada penjelasan dari pihak terkait baik Pemerintah Kabupaten Buton Tengah maupun DPRD Buton Tengah.
Keributan sempat terjadi saat rapat dengar pendapat antara anggota DPRD Kabupaten Buton Tengah dengan sejumlah kepala desa yang tergabung dalam perkumpulan aparatur pemerintah desa seluruh Indonesia (Papdesi) Buton Tengah.
Sejumlah kepala desa pun nyaris adu jotos dengan anggota DPRD Buton Tengah karena emosi dan tidak ada titik temu dalam pertemuan tersebut.
Para kepala desa ini protes karena terjadi pengurangan anggaran dana desa (ADD) sebesar Rp7 Miliar untuk semua desa yang ditetapkan oleh DPRD Buton Tengah saat rapat penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2023.
Para kepala desa menggangap pemotongan anggaran dana desa ini terlalu besar. “Padahal anggaran ini bisa digunakan untuk membayar honor perangkat masjid, tokoh agama, tokoh adat dan beberapa keperluan desa lainnya,” kata Ketua Papdesi Buton Tengah, Muh Zariun.
Sebelum mendatangi kantor DPRD Kabupaten Buton Tengah, sejumlah kepala desa memboikot kegiatan reses yang dilakukan oleh anggota DPRD di daerah pemilihan mereka.
Boikot ini dilakukan sebagai salah satu bentuk protes yang dilakukan oleh kepala desa. Karena tidak ada penjelasan dari pihak terkait baik Pemerintah Kabupaten Buton Tengah maupun DPRD Buton Tengah.
(nic)