Ini Jawaban Plh Bupati Hulu Sungai Utara atas Pertanyaan Fraksi DPRD
Selasa, 01 November 2022 - 17:08 WIB
loading...
A
A
A
Terkait dengan evaluasi RPJMD, ia sampaikan bahwa dalam setiap penyusunan RKPD, selalu dilengkapi dengan hasil evaluasi pelaksanaan APBD Tahun sebelumnya, dengan data yang tersaji adalah tahun N-2 ( N minus 2), artinya kalau dokumen yang disusun adalah tahun 2023, berarti RKPD Tahun 2023 dilengkapi dengan data-data capaian kinerja sampai dengan tahun 2021. Ini merupakan capaian Kinerja RPJMD tahun keempat.
Secara periodesasi ia tegaskan belum bisa dikatakan apakah RPJMD Periode 2017-2022 sudah tercapai atau belum, karena belum dilakukan evaluasi secara menyeluruh. Sampai dengan tahun ini belum dilaksanakan evaluasi terhadap capaian kinerja RPJMD, dan baru akan dilaksanakan evaluasi pada tahun 2023 nanti.
Adapun masalah dengan pemenuhan Belanja Wajib (Mandatory Spending) ia katakan
sebagaimana RAPBD tahun 2023 bahwa untuk alokasi Pendidikan, Kesehatan dan Alokasi Dana Desa sudah dapat dipenuhi, yakni untuk alokasi Pendidikan sebesar 20,10%, alokasi Kesehatan sebesar 36,68%, dan alokasi ADD sebesar 12,75%.
"Sedangkan untuk Belanja Infrastruktur baru dapat kita anggarkan sebesar 6,10%, hal ini disebabkan masih adanya beban yang ditanggung Pemerintah Daerah, yakni untuk pembayaran bunga dan cicilan pokok utang di tahun anggaran 2023. Terkait dengan target penurunan angka kemiskinan pada tahun 2023 Penurunan
Angka Kemiskinan berdasarkan RPD 2023-2026 kita targetkan sebesar 6,73% dengan pagu anggaran sekitar 69 Milyar Rupiah, yang tersebar di berbagai SKPD, dengan berbagai program dan kegiatan, " katanya.
Pemerintah Daerah optimis bisa mencapai target tersebut, pihaknya sudah mendapatkan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Hulu Sungai Utara by name by address.
Berdasarkan data tersebut, program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan kedepan akan lebih terarah dan tepat sasaran. "Dalam upaya penurunan angka kemiskinan, kita akan melakukan berbagai upaya Perlindungan Sosial, diantaranya pemberian stimulant bantuan sosial, dengan menyasar kepada keluarga miskin dari berbagai SKPD terkait. Dan dalam upaya meningkatkan pendapatan warga miskin, kita lakukan pemberian bantuan sosial dalam bentuk pemberdayaan sosial berupa bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP), " ucapnya.
Secara periodesasi ia tegaskan belum bisa dikatakan apakah RPJMD Periode 2017-2022 sudah tercapai atau belum, karena belum dilakukan evaluasi secara menyeluruh. Sampai dengan tahun ini belum dilaksanakan evaluasi terhadap capaian kinerja RPJMD, dan baru akan dilaksanakan evaluasi pada tahun 2023 nanti.
Adapun masalah dengan pemenuhan Belanja Wajib (Mandatory Spending) ia katakan
sebagaimana RAPBD tahun 2023 bahwa untuk alokasi Pendidikan, Kesehatan dan Alokasi Dana Desa sudah dapat dipenuhi, yakni untuk alokasi Pendidikan sebesar 20,10%, alokasi Kesehatan sebesar 36,68%, dan alokasi ADD sebesar 12,75%.
"Sedangkan untuk Belanja Infrastruktur baru dapat kita anggarkan sebesar 6,10%, hal ini disebabkan masih adanya beban yang ditanggung Pemerintah Daerah, yakni untuk pembayaran bunga dan cicilan pokok utang di tahun anggaran 2023. Terkait dengan target penurunan angka kemiskinan pada tahun 2023 Penurunan
Angka Kemiskinan berdasarkan RPD 2023-2026 kita targetkan sebesar 6,73% dengan pagu anggaran sekitar 69 Milyar Rupiah, yang tersebar di berbagai SKPD, dengan berbagai program dan kegiatan, " katanya.
Pemerintah Daerah optimis bisa mencapai target tersebut, pihaknya sudah mendapatkan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Hulu Sungai Utara by name by address.
Berdasarkan data tersebut, program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan kedepan akan lebih terarah dan tepat sasaran. "Dalam upaya penurunan angka kemiskinan, kita akan melakukan berbagai upaya Perlindungan Sosial, diantaranya pemberian stimulant bantuan sosial, dengan menyasar kepada keluarga miskin dari berbagai SKPD terkait. Dan dalam upaya meningkatkan pendapatan warga miskin, kita lakukan pemberian bantuan sosial dalam bentuk pemberdayaan sosial berupa bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP), " ucapnya.
Lihat Juga :
