Sindikat Perdagangan 4.228 Ekor Burung Ilegal Asal Kalimantan Dibongkar
loading...
Sebanyak 4.228 ekor burung ilegal asal Kalimantan disita tim operasi Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum KLHK Wilayah Jawa Bali dan Nusa Tenggara di Sidoarjo.Foto/ist
A
A
A
SIDOARJO - Ribuan ekor burung ilegal berbagai jenis diamankan tim operasi Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum (Gakkum) KLHK Wilayah Jawa Bali dan Nusa Tenggara (Jabalnusra) di Sidoarjo, Jawa Timur.
Burung-burung sebanyak 4.228 ekor tersebut berasal dari Kalimantan Selatan dan dikirim ke Pulau Jawa melalui Pelabuhan Telaga Biru di Bangkalan, Madura. Selain mengamankan ribuan satwa burung, tim juga mengamankan 1 orang pemilik satwa inisial AFI dan 3 orang sebagai sopir, yaitu AH, AF, RB serta 4 mobil untuk mengangkut satwa burung tersebut.
Pengungkapan ini berawal informasi dari masyarakat terkait perdagangan satwa liar secara illegal di Wilayah Kabupaten Sidoarjo. Berdasarkan informasi tesebut, Balai Gakkum KLHK Wilayah Jabalnusra melakukan pendalaman dan menindaklanjuti dengan melakukan operasi.
Baca juga: Tim Ekspedisi 77 Sukses Kibarkan 77 Bendera Merah Putih di Puncak Gunung Arjuno
Pada Senin, 15 Agustus sekitar jam 09.15 WIB, tim operasi berhasil mengamankan 4.228 ekor satwa burung berbagai jenis dilindungi dan tidak dilindungi dalam kondisi hidup dan mati di rumah Sdr. AFI di RT/RW 006/003, Desa Ganting, Kec. Gedangan, Kab. Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur.
Berdasarkan keterangan AFI, burung-burung tersebut rencananya didistribusikan ke penjual di beberapa daerah, di antaranya yaitu Kediri (Jawa Timur) dan Karanganyar (Jawa Tengah). Kegiatan ini dilakukan AFI sejak awal 2022 lalu.
![Sindikat Perdagangan 4.228 Ekor Burung Ilegal Asal Kalimantan Dibongkar]()
Balai Pengamanan dan Gakkum KLHK Jabalnusra merilis kasus penyelundupan burung ilegal.Foto/ist
Hasil identifikasi petugas, jenis burung terdiri dari burung yang dilindungi dan burung yang tidak dilindungi. Burung yang dilindungi yaitu Cica Daun Besar (Chloropsis sonnerati) 596 ekor, Tiong Emas (Gracula religiosa) 125 ekor, Gelatik Jawa (Lonchura oryzivora) 110 ekor, Serindit Melayu (Loriculus galgulus) 45 ekor, Tangkar Ongklet (Platylophus galericulatus) 31 ekor, Cica Daun Kecil (Chloropsis cyanopogon) 6 ekor.
Sedangkan burung tidak dilindungi yaitu Merbah Belukar (Pycnonotus plumosus) 72 ekor, Sikatan Bakau (Cyornis rufigastra) 32 ekor, Kucica Hutan (Copsychus malabaricus) 31 ekor, Kucica Kampung (Copsychus saularis) 17 ekor, Yuhina Kalimantan (Staphida everetti) 11 ekor, Burung-Madu Pengantin (Leptocoma sperata) 2.363 ekor, Manyar Jambul (Ploceus manyar) 785 ekor, dan Kacembang Gadung (Irena puella) 4 ekor.
Kepala Balai Gakkum Wilayah Jabalnusra, Taqiuddin mengatakan, penanganan kasus ini menerapkan pendekatan multidoor, yaitu untuk burung-burung yang dilindungi Undang-Undang ditangani oleh Penyidik Balai Gakkum Jabalnusra dengan menerapkan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1990, sedangkan untuk burung-burung yang tidak dilindungi ditangani oleh Penyidik Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya dengan menerapkan Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2019.
“Dalam perkara ini Penyidik Balai Gakkum KLHK wilayah Jabalnusra telah menetapkan Sdr. AFI sebagai tersangka dan saat ini masih dilakukan pemeriksaan dan pengembangan untuk mengungkap keterlibatan pihak lain yang merupakan jaringan perdagangan tumbuhan satwa liar. Terhadap tersangka Sdr. AFI telah dilakukan penahanan di RUTAN Polda Jawa Timur,” kata Taqiuddin.
Penyidik Balai Gakkum KLHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara menjerat tersangka AFI dengan Pasal 40 ayat 2 jo. Pasal 21 ayat 2 huruf a Undang – Undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan ancaman kurungan penjara paling lama 5 tahun dan denda maksimum Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).
Plt Direktur Pencegahan dan Pengamanan LHK - Polhut Ahli Utama, Sustyo Iriyono menegaskan, pengungkapan kasus ini merupakan wujud koordinasi, sinergitas serta komitmen bersama dengan Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya, Balai Besar KSDA Jawa Timur, Polda Jawa Timur.
Menurutnya, ini merupakan komitmen dalam penyelamatan tumbuhan dan satwa liar sebagai kekayaan sumber daya hayati. Hilangnya sumberdaya hayati bukan hanya menimbulkan kerugian ekonomi maupaun ekologi bagi Indonesia, tapi juga kerugian bagi dunia.
"Penindakan ini diharapkan dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku. Kami tidak akan berhenti menindak pelaku kejahatan terhadap lingkungan hidup dan kehutanan", tegas Sustyo di Jakarta, Kamis (18/8/2022).
Dirjen Penegakan Hukum KLHK, Rasio Ridho Sani menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Kepala Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya, Kepala BBKSDA Jawa Timur, Dirreskrimsus Polda Jawa Timur atas dukungannya dalam penindakan kasus ini.
“Kami akan terus mendalami kasus ini termasuk untuk menindak tegas pelaku lain yang terlibat. Kejahatan terhadap tumbuhan dan satwa liar (TSL) dilindungi harus ditindak tegas. Kejahatan ini merupakan kejahatan serius dan luar biasa, pelaku harus dihukum maksimal seberat-beratnya”, tegas Rasio Sani.
Burung-burung sebanyak 4.228 ekor tersebut berasal dari Kalimantan Selatan dan dikirim ke Pulau Jawa melalui Pelabuhan Telaga Biru di Bangkalan, Madura. Selain mengamankan ribuan satwa burung, tim juga mengamankan 1 orang pemilik satwa inisial AFI dan 3 orang sebagai sopir, yaitu AH, AF, RB serta 4 mobil untuk mengangkut satwa burung tersebut.
Pengungkapan ini berawal informasi dari masyarakat terkait perdagangan satwa liar secara illegal di Wilayah Kabupaten Sidoarjo. Berdasarkan informasi tesebut, Balai Gakkum KLHK Wilayah Jabalnusra melakukan pendalaman dan menindaklanjuti dengan melakukan operasi.
Baca juga: Tim Ekspedisi 77 Sukses Kibarkan 77 Bendera Merah Putih di Puncak Gunung Arjuno
Pada Senin, 15 Agustus sekitar jam 09.15 WIB, tim operasi berhasil mengamankan 4.228 ekor satwa burung berbagai jenis dilindungi dan tidak dilindungi dalam kondisi hidup dan mati di rumah Sdr. AFI di RT/RW 006/003, Desa Ganting, Kec. Gedangan, Kab. Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur.
Berdasarkan keterangan AFI, burung-burung tersebut rencananya didistribusikan ke penjual di beberapa daerah, di antaranya yaitu Kediri (Jawa Timur) dan Karanganyar (Jawa Tengah). Kegiatan ini dilakukan AFI sejak awal 2022 lalu.
Balai Pengamanan dan Gakkum KLHK Jabalnusra merilis kasus penyelundupan burung ilegal.Foto/ist
Hasil identifikasi petugas, jenis burung terdiri dari burung yang dilindungi dan burung yang tidak dilindungi. Burung yang dilindungi yaitu Cica Daun Besar (Chloropsis sonnerati) 596 ekor, Tiong Emas (Gracula religiosa) 125 ekor, Gelatik Jawa (Lonchura oryzivora) 110 ekor, Serindit Melayu (Loriculus galgulus) 45 ekor, Tangkar Ongklet (Platylophus galericulatus) 31 ekor, Cica Daun Kecil (Chloropsis cyanopogon) 6 ekor.
Sedangkan burung tidak dilindungi yaitu Merbah Belukar (Pycnonotus plumosus) 72 ekor, Sikatan Bakau (Cyornis rufigastra) 32 ekor, Kucica Hutan (Copsychus malabaricus) 31 ekor, Kucica Kampung (Copsychus saularis) 17 ekor, Yuhina Kalimantan (Staphida everetti) 11 ekor, Burung-Madu Pengantin (Leptocoma sperata) 2.363 ekor, Manyar Jambul (Ploceus manyar) 785 ekor, dan Kacembang Gadung (Irena puella) 4 ekor.
Kepala Balai Gakkum Wilayah Jabalnusra, Taqiuddin mengatakan, penanganan kasus ini menerapkan pendekatan multidoor, yaitu untuk burung-burung yang dilindungi Undang-Undang ditangani oleh Penyidik Balai Gakkum Jabalnusra dengan menerapkan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1990, sedangkan untuk burung-burung yang tidak dilindungi ditangani oleh Penyidik Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya dengan menerapkan Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2019.
“Dalam perkara ini Penyidik Balai Gakkum KLHK wilayah Jabalnusra telah menetapkan Sdr. AFI sebagai tersangka dan saat ini masih dilakukan pemeriksaan dan pengembangan untuk mengungkap keterlibatan pihak lain yang merupakan jaringan perdagangan tumbuhan satwa liar. Terhadap tersangka Sdr. AFI telah dilakukan penahanan di RUTAN Polda Jawa Timur,” kata Taqiuddin.
Penyidik Balai Gakkum KLHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara menjerat tersangka AFI dengan Pasal 40 ayat 2 jo. Pasal 21 ayat 2 huruf a Undang – Undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dengan ancaman kurungan penjara paling lama 5 tahun dan denda maksimum Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).
Plt Direktur Pencegahan dan Pengamanan LHK - Polhut Ahli Utama, Sustyo Iriyono menegaskan, pengungkapan kasus ini merupakan wujud koordinasi, sinergitas serta komitmen bersama dengan Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya, Balai Besar KSDA Jawa Timur, Polda Jawa Timur.
Menurutnya, ini merupakan komitmen dalam penyelamatan tumbuhan dan satwa liar sebagai kekayaan sumber daya hayati. Hilangnya sumberdaya hayati bukan hanya menimbulkan kerugian ekonomi maupaun ekologi bagi Indonesia, tapi juga kerugian bagi dunia.
"Penindakan ini diharapkan dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku. Kami tidak akan berhenti menindak pelaku kejahatan terhadap lingkungan hidup dan kehutanan", tegas Sustyo di Jakarta, Kamis (18/8/2022).
Dirjen Penegakan Hukum KLHK, Rasio Ridho Sani menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Kepala Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya, Kepala BBKSDA Jawa Timur, Dirreskrimsus Polda Jawa Timur atas dukungannya dalam penindakan kasus ini.
“Kami akan terus mendalami kasus ini termasuk untuk menindak tegas pelaku lain yang terlibat. Kejahatan terhadap tumbuhan dan satwa liar (TSL) dilindungi harus ditindak tegas. Kejahatan ini merupakan kejahatan serius dan luar biasa, pelaku harus dihukum maksimal seberat-beratnya”, tegas Rasio Sani.
(msd)
Explore More