Gubernur dan 24 Kepala Daerah di Sulsel Dukung ETPD
Selasa, 02 Agustus 2022 - 17:49 WIB
loading...
A
A
A
Berdasarkan hasil pemetaan Indeks ETPD TP2DD pada semester II 2021, 11 Pemda, termasuk Pemprov Sulsel , sudah masuk kategori digital.
Saat ini, lanjutnya, kanal pembayaran non-tunai sudah tersedia secara massif di Sulsel baik di ritel modern maupun di pasar tradisional.
Meeting yang dipandu Wakil Ketua Harian TP2DD Sulsel, Tautoto TR juga dihadiri Kepala Badan Pendapatan Daerah Sulsel H. Sumardi, M.Si serta OPD pengelola pendapatan asli daerah (PAD) di Sulsel.
Hadir sebagai narasumber yakni Analis Kebijakan Ahli Madya Kementerian Dalam Negeri Ni Putu Myari Artha, M.Si., Kepala Sub Direktorat Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah Kementerian Keuangan Republik Indonesia Radies Kusprihanto Purbo, PhD, dan Plt. Direktur Utama Bank Sulselbar Yulis Suandi.
Baca juga:Pemprov Optimistis Proyek Strategis Nasional di Sulsel Tak Dicoret
Menurut Causa, dengan dukungan Bank Sulselbar , saat ini sudah terdapat 8.648 QRIS untuk melayani pembayaran pajak dan retribusi di Sulsel meski yang digunakan baru 12,1 persen.
Ia menambahkan, peran TP2DD dalam meningkatkan PAD sudah terlihat hasilnya. Jika dibandingkan semester I 2021 dan semester I 2022, terdapat peningkatan signifikan pada pembayaran pajak dan retribusi melalui kanal pembayaran nontunai seperti mobile banking, Qris, retail, dan e-commerce.
Untuk pembayaran pajak mengalami peningkatan sebesar 36 persen atau naik dari Rp 25,7 miliar menjadi Rp 34,84 miliar. Sementara penerimaan retribusi nontunai (semuanya melalui QRIS) sebesar Rp 5.393 persen atau meningkat dari Rp 19,94 juta menjadi Rp 1,1 miliar pada periode yang sama.
“Kami akan fokus ke ekosistem ekonomi. Pada tahun ini layanan Qris akan hadir di 30 pasar tradisional di Sulsel,” katanya.
Sementara Ni Putu Myari mengatakan, transaksi nontunai memudahkan masyarakat dan lebih dipercaya karena transparan.
Baca juga:Pemprov Sulsel Komitmen Tuntaskan Persoanal Anak Tidak Sekolah
Saat ini, lanjutnya, kanal pembayaran non-tunai sudah tersedia secara massif di Sulsel baik di ritel modern maupun di pasar tradisional.
Meeting yang dipandu Wakil Ketua Harian TP2DD Sulsel, Tautoto TR juga dihadiri Kepala Badan Pendapatan Daerah Sulsel H. Sumardi, M.Si serta OPD pengelola pendapatan asli daerah (PAD) di Sulsel.
Hadir sebagai narasumber yakni Analis Kebijakan Ahli Madya Kementerian Dalam Negeri Ni Putu Myari Artha, M.Si., Kepala Sub Direktorat Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah Kementerian Keuangan Republik Indonesia Radies Kusprihanto Purbo, PhD, dan Plt. Direktur Utama Bank Sulselbar Yulis Suandi.
Baca juga:Pemprov Optimistis Proyek Strategis Nasional di Sulsel Tak Dicoret
Menurut Causa, dengan dukungan Bank Sulselbar , saat ini sudah terdapat 8.648 QRIS untuk melayani pembayaran pajak dan retribusi di Sulsel meski yang digunakan baru 12,1 persen.
Ia menambahkan, peran TP2DD dalam meningkatkan PAD sudah terlihat hasilnya. Jika dibandingkan semester I 2021 dan semester I 2022, terdapat peningkatan signifikan pada pembayaran pajak dan retribusi melalui kanal pembayaran nontunai seperti mobile banking, Qris, retail, dan e-commerce.
Untuk pembayaran pajak mengalami peningkatan sebesar 36 persen atau naik dari Rp 25,7 miliar menjadi Rp 34,84 miliar. Sementara penerimaan retribusi nontunai (semuanya melalui QRIS) sebesar Rp 5.393 persen atau meningkat dari Rp 19,94 juta menjadi Rp 1,1 miliar pada periode yang sama.
“Kami akan fokus ke ekosistem ekonomi. Pada tahun ini layanan Qris akan hadir di 30 pasar tradisional di Sulsel,” katanya.
Sementara Ni Putu Myari mengatakan, transaksi nontunai memudahkan masyarakat dan lebih dipercaya karena transparan.
Baca juga:Pemprov Sulsel Komitmen Tuntaskan Persoanal Anak Tidak Sekolah
Lihat Juga :
