Angka Kemiskinan dan Pengangguran di Natuna Naik Akibat APBD Tersendat

Senin, 18 Juli 2022 - 15:38 WIB
loading...
Angka Kemiskinan dan Pengangguran di Natuna Naik Akibat APBD Tersendat
ilustrasi
A A A
NATUNA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka kemiskinan di Kabupaten Natuna pada 2021 naik menjadi 4,95 persen atau hampir 4 ribu jiwa. Sementara hingga Agustus 2021, tingkat pengangguran juga tercatat naik menjadi 5,15 persen atau 2.192 jiwa dari jumlah angkatan kerja sebesar 42.535 jiwa.

Kepala BPS Kabupaten Natuna, Wahyu Dwi Sugianto mengatakan, pandemi Covid-19 berdampak pada melambatnya pertumbuhan ekonomi serta meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan. "Efek dari Covid-19 menurunkan daya beli masyarakat. Namun kalau Covid-19 ini hanya sebagian aja," ujar Wahyu Dwi Sugianto, Senin (18/07/2022).

Wahyu menuturkan pada tahun 2020, BPS mencatat angka kemiskinan sebesar 4,43 persen atau hampir 3.500 jiwa. Sedangkan Agustus 2020, angka pengangguran di Kabupaten Natuna terdata 1.644 jiwa atau 4,10 persen dari 40.130 jiwa angka kerja.

Baca juga: Cegah Penularan COVID-19, Masuk Wilayah Kepri Wajib Vaksin Booster

Data tersebut berasal dari sample hasil survei sensus Nasional (Susenas). Survei tersebut dilakukan dua kali dalam satu tahun. "Memang secara provinsi mengalami kenaikan. Tapi di Natuna tidak setinggi di daerah lain," katanya.

Selain Covid-19, indikasi penyebab naiknya angka kemiskinan dan pengangguran di Kabupaten Natuna adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang tersendat. Pasalnya perekonomian di Kabupaten Natuna sangat bergantung pada program pemerintah daerah.

"Anggaran jadi poin utama dalam kegiatan apapun, tergantung penggunaan atau pengelolaan. Tapi kita kan tidak sampai ke situ karena kita melihat hasil evaluasi dan prosesnya agar berjalan lancar," katanya.

BPS Kabupaten Natuna sudah menyampaikan data angka kemiskinan dan pengangguran tersebut ke Pemerintah Kabupaten Natuna. Menurutnya, pemerintah akan memprioritaskan dalam menangani masalah ini.

"Ini jadi perhatian bupati dan jadi prioritas meski rendah dibandingkan daerah lain. Nanti dalam hal ini, pemda akan melakukan pengentasan kemiskinan," paparnya
(msd)
Komentar
Copyright © 2022 SINDOnews.com
read/ rendering in 0.2524 seconds (11.210#12.26)