Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
MA Cabut Hak Politik Bupati Bandung Barat Non-Aktif Aa Umbara
loading...
A
A
A
"Kami apresiasi majelis hakim MA yang mengabulkan permohonan kasasi jaksa KPK," papar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri.
KPK menilai, putusan hakim MA untuk mencabut hak politik dari Aa Umbara tepat sesuai tuntutan Jaksa KPK.
"Terutama dalam hal dikabulkannya pencabutan hak politik terdakwa sebagaimana tuntutan tim jaksa KPK," kata dia.
Atas putusan tersebut, Ali mengatakan, perkara sudah berkekuatan hukum tetap dan pihaknya siap melakukan eksekusi atas putusan tersebut.
"Dengan demikian saat ini putusan dimaksud telah berkekuatan hukum tetap dan berikutnya jaksa eksekutor KPK akan laksanakan putusan dimaksud," katanya.
Diketahui, Aa Umbara terjerat kasus korupsi dana bansos COVID-19 di Kabupaten Bandung Barat. Dalam tuntutannya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK menuntut hukuman 7 tahun penjara untuk Aa Umbara. Namun, hakim menjatuhkan vonis 5 tahun penjara.
Aa Umbara yang tidak menerima vonis hakim, kemudian mengajukan banding ke PT Bandung. Namun, PT Bandung justru menguatkan vonis 5 tahun penjara untuk Aa Umbara. Atas putusan PT Bandung tersebut, KPK pun kemudian mengajukan kasasi ke MA.
KPK menilai, putusan hakim MA untuk mencabut hak politik dari Aa Umbara tepat sesuai tuntutan Jaksa KPK.
"Terutama dalam hal dikabulkannya pencabutan hak politik terdakwa sebagaimana tuntutan tim jaksa KPK," kata dia.
Atas putusan tersebut, Ali mengatakan, perkara sudah berkekuatan hukum tetap dan pihaknya siap melakukan eksekusi atas putusan tersebut.
"Dengan demikian saat ini putusan dimaksud telah berkekuatan hukum tetap dan berikutnya jaksa eksekutor KPK akan laksanakan putusan dimaksud," katanya.
Diketahui, Aa Umbara terjerat kasus korupsi dana bansos COVID-19 di Kabupaten Bandung Barat. Dalam tuntutannya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK menuntut hukuman 7 tahun penjara untuk Aa Umbara. Namun, hakim menjatuhkan vonis 5 tahun penjara.
Aa Umbara yang tidak menerima vonis hakim, kemudian mengajukan banding ke PT Bandung. Namun, PT Bandung justru menguatkan vonis 5 tahun penjara untuk Aa Umbara. Atas putusan PT Bandung tersebut, KPK pun kemudian mengajukan kasasi ke MA.
(san)
Explore More