MA Cabut Hak Politik Bupati Bandung Barat Non-Aktif Aa Umbara

BANDUNG - Mahkamah Agung (MA) mencabut hak politik Bupati Bandung Barat non-aktif, Aa Umbara sebagai imbas kasus korupsi dana bantuan sosial (bansos) COVID-19 yang menjeratnya.

Keputusan tersebut diambil hakim MA atas atas kasasi yang diajukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun Aa Umbara. Putusan dibacakan oleh hakim MA yang diketuai Eddy Army, dan dua hakim anggota, yakni Yohanes Priyana dan Ansori.

Hakim MA menolak kasasi yang diajukan oleh Aa Umbara maupun oleh KPK. Selain menolak, hakim MA memperbaiki putusan banding yang sebelumnya dibacakan oleh Pengadilan Tinggi (PT) Bandung.



"Memperbaiki putusan pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan putusan pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut mengenai pidana tambahan menjadi menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak terdakwa untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun sejak terdakwa selesai menjalani pidana," tulis hakim MA, dalam keterangannya, Jumat (15/7/2022).

Dalam pertimbangannya, hakim MA menyebut, pencabutan hak politik Aa Umbara mengacu pada kasasi yang diajukan KPK. Dalam putusan Pengadilan Tipikor Bandung, kata hakim MA, pidana tambahan itu tidak dimasukkan ke dalam amar putusan.

"Sehingga, putusan Pengadilan Negeri Bandung tersebut layak menurut hakim untuk diperbaiki mengenai penjatuhan pidana tambahan pencabutan hak politik untuk dipilih selama jangka waktu tertentu setelah terdakwa selesai menjalani pidananya," jelas hakim MA.



"Dengan alasan bahwa terdakwa selaku pimpinan daerah telah melanggar etika good goverment dengan memanfaatkan kedudukan dan jabatan untuk kepentingan diri sendiri, apalagi berkaitan dengan penanganan tanggal darurat yang menjadi lingkup kewenangannya (Ketua gugus tugas tingkat II/kabupaten) serta mengkhianati amanah rakyat yang memilihnya," papar hakim MA menambahkan.

Sementara itu, KPK mengapresiasi putusan MA yang mengabulkan kasasi yang diajukan Jaksa KPK.

"Kami apresiasi majelis hakim MA yang mengabulkan permohonan kasasi jaksa KPK," papar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri.

KPK menilai, putusan hakim MA untuk mencabut hak politik dari Aa Umbara tepat sesuai tuntutan Jaksa KPK.



"Terutama dalam hal dikabulkannya pencabutan hak politik terdakwa sebagaimana tuntutan tim jaksa KPK," kata dia.

Atas putusan tersebut, Ali mengatakan, perkara sudah berkekuatan hukum tetap dan pihaknya siap melakukan eksekusi atas putusan tersebut.

"Dengan demikian saat ini putusan dimaksud telah berkekuatan hukum tetap dan berikutnya jaksa eksekutor KPK akan laksanakan putusan dimaksud," katanya.



Diketahui, Aa Umbara terjerat kasus korupsi dana bansos COVID-19 di Kabupaten Bandung Barat. Dalam tuntutannya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK menuntut hukuman 7 tahun penjara untuk Aa Umbara. Namun, hakim menjatuhkan vonis 5 tahun penjara.

Aa Umbara yang tidak menerima vonis hakim, kemudian mengajukan banding ke PT Bandung. Namun, PT Bandung justru menguatkan vonis 5 tahun penjara untuk Aa Umbara. Atas putusan PT Bandung tersebut, KPK pun kemudian mengajukan kasasi ke MA.