Pemkab Luwu Timur Dukung Upaya AKPSI Meminta Normalisasi TBS Sawit
Kamis, 07 Juli 2022 - 20:55 WIB
loading...
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Audit Perkebunan Sawit se-Indonesia di Jakarta. Foto: Humas Pemkab Luwu Timur
A
A
A
JAKARTA - Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit se-Indonesia (AKPSI) menggelar rapat koordinasi (rakor) Audit Perkebunan Sawit se-Indonesia, Kamis (7/7/2022). Rakor digelar di Puri Agung Grand Hotel Sahid Jaya Sudirman Jakarta.
Rakor tersebut bertujuan untuk menyamakan persepsi dalam rangka perbaikan tata kelola sawit nasional, mulai dari sektor hulu maupun hilir.
Baca juga: Budiman Paparkan Program Prioritas saat Hadiri Rakerwil KAHMI Sulsel
AKPSI merupakan wadah yang dibentuk sebagai media komunikasi dan koordinasi bagi seluruh kabupaten penghasil sawit. Total ada 154 daerah di 18 provinsi seluruh Indonesia yang masuk dalam keanggotaan ini.
Rakor ini juga diikuti oleh para Kepala Daerah Penghasil Sawit se-Indonesia, Kepala Dinas yang membidangi perkebunan, Kepala Dinas Kehutanan, dan Perangkat Daerah yang menangani Pemberdayaan Masyarakat Desa.
Sekjen AKPSI, Kamsol pada rakor itu, merekomendasikan 13 poin penting. Di antaranya meminta kepada pemerintah pusat untuk segera melakukan normalisasi harga tandan buah segar (TBS) sawit paling lambat dua minggu ke depan, melalui perbaikan tata kelola ekspor crude palm oil (CPO) dengan memperhatikan kepentingan pekebun, perusahaan dan pemerintah.
Rakor tersebut bertujuan untuk menyamakan persepsi dalam rangka perbaikan tata kelola sawit nasional, mulai dari sektor hulu maupun hilir.
Baca juga: Budiman Paparkan Program Prioritas saat Hadiri Rakerwil KAHMI Sulsel
AKPSI merupakan wadah yang dibentuk sebagai media komunikasi dan koordinasi bagi seluruh kabupaten penghasil sawit. Total ada 154 daerah di 18 provinsi seluruh Indonesia yang masuk dalam keanggotaan ini.
Rakor ini juga diikuti oleh para Kepala Daerah Penghasil Sawit se-Indonesia, Kepala Dinas yang membidangi perkebunan, Kepala Dinas Kehutanan, dan Perangkat Daerah yang menangani Pemberdayaan Masyarakat Desa.
Sekjen AKPSI, Kamsol pada rakor itu, merekomendasikan 13 poin penting. Di antaranya meminta kepada pemerintah pusat untuk segera melakukan normalisasi harga tandan buah segar (TBS) sawit paling lambat dua minggu ke depan, melalui perbaikan tata kelola ekspor crude palm oil (CPO) dengan memperhatikan kepentingan pekebun, perusahaan dan pemerintah.
Lihat Juga :
