Ketua DPP KNPI Sarankan Pemerintah Daerah Cabut Izin Holywings

JAKARTA - Kontroversi Holywings terus berlanjut setelah pernah ditutup sementara saat membuat keonaran dengan melanggar jam operasional dalam PPKM di Jakarta. Kini, Holywings kembali membuat gaduh dan viral dengan membuat promo miras berbau SARA.

Menanggapi hal itu, Ketua Umum DPP KNPI Haris Pertama geram atas keonaran yang kerap dilakukan oleh Hollywing. ”Permintaan maaf tidak cukup, apa yang dilakukan Hollywing sudah kelewat batas dengan menistakan agama,” kata Haris kepada SINDOnews, Sabtu (25/6/2022).

Terlebih belum genap satu tahun Hollywing membuat keonaran dengan melanggar PPKM level 3 di Jakarta saat itu, kini sudah berulah lagi dan bukan hanya 1 outlet saja seperti di Kemang tapi juga ada outlet di Bogor yang berulah.

”Kami serukan kepada pihak Pemerintah Daerah yang terdapat outlet Hollywing agar ijin usaha seluruh cabang Hollywing harus dicabut dan ditutup permanen, karena sudah meresahkan masyarakat,” ucapnya.

Aparat kepolisian juga harus menjerat pemilik usaha Hollywings dengan sanksi pidana, bukan hanya enam pegawai Hollywings yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. ”Pemilik Hollywing harus bertanggungjawab atas kekisruhan ini, dan segera ditetapkan sebagai tersangka,” tegasnya.

Pemilik usaha Hollywing harus mempertanggung jawabkan perbuatannya, dengan dijerat pasal berlapis yakni Pasal 14 Ayat 1 dan Ayat 2 UU RI No 1 Tahun 1946 dan juga Pasal 156 atau Pasal 156 a KUHP.

Kemudian Pasal 28 Ayat 2 UU RI No 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No 11 Tahun 2008 tentang ITE. Adapun ancaman maksimal 10 tahun kurungan penjara. Atas perbuatannya tersebut, KNPI akan segera membuat laporan kepolisian.

”Mereka harus dikenakan sanksi hukum yang seberat-beratnya, jeratan pasalnya berlapis dan jelas sudah menebarkan kebencian dan penghinaan kepada umat beragama khususnya umat Islam dan Kristen dengan membawa nama Muhammad dan Maria dalam promosi produk miras ,” jelasnya.

Haris mengimbau dalam membuka usaha apapun wajib menghormati umat beragama. ”Indonesia sebagai bangsa yang majemuk dan pluralis. Hormatilah suku, agama, ras dan antar golongan yang berbeda. Jangan kita rusak hanya untuk mencari keuntungan pribadi,” tegasnya.