Fahsar Paparkan Strategi Antisipasi Daerah Rawan Konflik Jelang Tahun Politik
Jum'at, 10 Juni 2022 - 16:33 WIB
loading...
Bupati Bone, Andi Fahsar Mahdin Padjalangi, menjadi pembicara dalam Seminar Nasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unhas di Gedung Ipteks Unhas, Kamis (9/6/2022) kemarin. Foto/Istimewa
A
A
A
MAKASSAR - Bupati Bone, Andi Fahsar Mahdin Padjalangi, menjadi pembicara dalam Seminar Nasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin (Unhas) di Gedung Ipteks Unhas, Kamis (9/6/2022) kemarin. Seminar tersebut mengusung tema 'Stabilitas Politik Menjelang Pemilu Serentak 2024'.
Pada kesempatan itu, Bupati Fahsar mengurai sekaligus memaparkan strategi mengantisipasi daerah rawan konflik. Di samping itu, ia juga membeberkan model potensi kerawanan menjelang tahun politik. Terlebih, pada 2024 akan diselenggerakan serentak mulai Pileg, Pilpres hingga Pilkada.
Baca Juga: Bawaslu dan Polda Sulsel Koordinasi Pelaksanaan Pilkada
Adapun potensi kerawanan itu meliputi politik identitas yang dapat memicu polarisasi negatif dalam masyarakat karena sentimen tertentu. Selanjutnya, relasi kuasa yang menjadi stigma tertentu yang cenderung negatif, terutama pada Pilkada Serentak.
"Kemudian kampanye hitam di media sosial dapat meningkatkan potensi konflik terbuka di dunia nyata, money politic berimplikasi pada aturan penyelenggara, dan netralitas ASN atau penyelenggara pemilu berpotensi melakukan penyalahgunaan wewenang
dan anggaran," ungkapnya.
Selanjutnya, Bupati Fahsar mengungkap solusi atau antisipasi guna mencegah konflik di daerah rawan. Di antaranya yakni pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dan penguatan pegulasi, memaksimalkan pencegahan dan bersikap tegas, serta konsisten terhadap praktik politik uang.
Lalu perlu adanya dukungan teknis yang optimal dari Pemda, TNI dan POLRI saat distribusi logistik, meningkatkan koordinasi antara Bawaslu dan KPU, penambahan waktu penghitungan suara dan penambahan insentif penyelenggara pemilu.
Pada kesempatan itu, Bupati Fahsar mengurai sekaligus memaparkan strategi mengantisipasi daerah rawan konflik. Di samping itu, ia juga membeberkan model potensi kerawanan menjelang tahun politik. Terlebih, pada 2024 akan diselenggerakan serentak mulai Pileg, Pilpres hingga Pilkada.
Baca Juga: Bawaslu dan Polda Sulsel Koordinasi Pelaksanaan Pilkada
Adapun potensi kerawanan itu meliputi politik identitas yang dapat memicu polarisasi negatif dalam masyarakat karena sentimen tertentu. Selanjutnya, relasi kuasa yang menjadi stigma tertentu yang cenderung negatif, terutama pada Pilkada Serentak.
"Kemudian kampanye hitam di media sosial dapat meningkatkan potensi konflik terbuka di dunia nyata, money politic berimplikasi pada aturan penyelenggara, dan netralitas ASN atau penyelenggara pemilu berpotensi melakukan penyalahgunaan wewenang
dan anggaran," ungkapnya.
Selanjutnya, Bupati Fahsar mengungkap solusi atau antisipasi guna mencegah konflik di daerah rawan. Di antaranya yakni pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dan penguatan pegulasi, memaksimalkan pencegahan dan bersikap tegas, serta konsisten terhadap praktik politik uang.
Lalu perlu adanya dukungan teknis yang optimal dari Pemda, TNI dan POLRI saat distribusi logistik, meningkatkan koordinasi antara Bawaslu dan KPU, penambahan waktu penghitungan suara dan penambahan insentif penyelenggara pemilu.
Lihat Juga :
