Pengamat Sebut Rencana Kenaikan Tarif Taksi Daring Butuh Kajian Mendalam

MAKASSAR - Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan berencana melakukan pengaturan kembali tarif layanan taksi daring yang akan diberlakukan pada semua aplikasi. Tarif yang akan ditetapkan sebesar Rp6.500 per kilometer.

Selain itu, juga diatur tarif untuk jarak 1 kilometer - 3 kilometer, atau 3 kilometer ke bawah, maka penumpang akan diwajibkan langsung membayar biaya Rp19.500 dengan asumsi 3 kilometer dikali Rp6.500.



Pengamat Kebijakan Publik, Rizal Pauzi, menilai rencana penetapan tarif batas atas tersebut tidak rasional. Pasalnya saat ini kondisi perekonomian masyarakat masih dalam masa pemulihan pascapandemi. Penetapan tarif yang lebih tinggi tersebut dinilai bisa berdampak pada banyak hal, termasuk inflasi dan mobilitas masyarakat.

Akademisi Prodi Administrasi Publik Universitas Hasanuddin (Unhas) itu juga menyebut penetapan kebijakan tersebut tidak didasari oleh kajian. Olehnya itu, dikhawatirkan tarif yang ditetapkan tidak sesuai dengan tingkat kemampuan dan kemauan masyarakat untuk membayar.

Kalau pun ada rencana kenaikan, kata dia, harus dan memang butuh kajian yang mendalam dulu. Dalam rumusannya ada ATP (ability to pay) dan WTP (willingness to pay), bagaimana kemampuan dan keinginan masyarakat untuk membayar, serta harus mempertimbangkan daya beli masyarakat.

"Kalau pun dilakukan kajian, saya rasa rencana penetapan tarif ini belum representatif, karena daya beli masyarakat yang masih rendah. Butuh dua sampai tiga tahun ke depan agar kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat kembali normal," imbuhnya.

Daripada menetapkan tarif yang berpotensi membebani masyarakat, Rizal menyarankan pemerintah daerah agar memperkuat fungsi pengawasan terhadap operasional transportasi daring.

"Seperti identitas pengemudi yang tidak sesuai dengan yang terdaftar di aplikasi, kualitas layanan, dan kendaraan yang tidak sesuai standar. Itu yang tidak disentuh untuk diawasi," ungkapnya.

Pengawasan terhadap pengemudi transportasi daring ini dianggap penting untuk memastikan keamanan masyarakat saat menggunakan transportasi online.

"Saya belum lakukan riset mendalam soal ini, tapi memang ada salah satu aplikator transportasi daring paling banyak mendapat keluhan. Kalau pemerintah terus didesak tarif, kualitas layanannya juga belum tentu baik," paparnya.

Selain itu, kepada pemerintah pusat, Rizal menyarakan adanya undang-undang khusus yang mengatur transportasi online.

"Sebab salah satu kendalanya saat ini terlalu banyak instansi yang mengurusi, aplikasinya diurusi oleh Kominfo, kendaraannya oleh Dinas Perhubungan, juga tidak ada sharing anggaran yang jelas untuk pemerintah daerah dan pusat," pungkasnya.

Kepala Bidang Advokasi Komisi Pengawas Persaingan Usaha Kanwil VI, Yunan Andika Putra, mengatakan kenaikan tarif ini akan menimbulkan kerugian bagi masyarakat selaku konsumen pengguna jasa. Pasalnya, masyarakat sudah tidak bisa mempunyai pilihan atau opsi lain dalam memilih aplikasi transportasi.

"Contoh, saat ini masyarakat masih bisa mendapatkan pilihan, ketika di aplikasi A adanya sekian dengan titik yang sama di aplikasi B juga sekian, maka masyarakat bisa memilih. Tapi ketika sudah ditetapkan satu harga, konsumen sudah tidak bisa mendapatkan pilihan itu lagi," katanya.



Di samping itu dari sisi persaingan usaha juga dinilai tidak akan tumbuh karena sudah dibatasi. Walaupun di sisi persaingan yang lain masih memungkinkan dengan adanya perbedaan layanan, keamanan, diskon, promo dan sebagainya.

"Itu yang kami jaga baik-baik. Tapi ketika pemerintah sudah menetapkan tarif dan penetapan tarif itu berdasarkan regulasi peraturan perundang-undangan, maka KPPU akan turut mengawasi kebijakan itu," jelas Yunan.