Tuntut Keadilan, Ketum Kadin Jabar Ajukan Banding Usai Divonis 1,5 Tahun Bui
loading...
Ketum Kadin Jabar, Tatan Pria Sudjana mengajukan banding atas vonis 1,5 tahun bui dalam kasus korupsi dana hibah Pemprov Jabar. Foto: Dok/SINDOnews
A
A
A
BANDUNG - Ketua Umum (Ketum) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Barat, Tatan Pria Sudjana menuntut keadilan seusai divonis 1,5 tahun penjara dalam kasus penyalahgunaan dana hibah Pemprov Jabar.
Ragga Bimantara, kuasa hukum Tatan Pria Sudjana menyatakan, untuk meraih keadilan tersebut, kliennya mengajukan banding. Opsi bandung dipilih kliennya karena beberapa unsur dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) ditolak majelis hakim.
Dalam amar putusannya, kata Ragga, majelis hakim menyebutkan bahwa tingkat kesalahan terdakwa pada kategori sedang karena perannya sebagai Ketum Kadin dalam kasus pengelolaan dan penggunaan dana hibah program Penguatan Kelembagaan Kadin Jabar itu.
"Dalam pertimbangan putusan yang dibacakan, majelis hakim menyimpulkan bahwa Tatan tidak menikmati keuntungan sebagaimana dituduhkan JPU. Bahkan, majelis membebaskan Tatan dari dakwaan primer JPU," tegas Ragga dalam keterangannya, Kamis (19/5/2022).
Tidak hanya itu, lanjut Ragga, unsur kerugian negara yang dituduhkan oleh JPU kepada kliennya juga ditolak majelis hakim, sehingga tidak ada pembayaran uang pengganti dari terdakwa.
JPU sendiri meminta Tatan mengembalikan dana hibah sebesar Rp1,4 miliar. Namun, kata Ragga, hal tersebut ditolak majelis hakim karena dana yang berasal dari kerugian negara tersebut dihitung tidak ada kegiatan.
Majelis hakim melakukan actual cost untuk menghitung nilai kerugian negara. Dari perhitungan tersebut, terdapat kerugian negara sebesar Rp388 juta lebih sebagai akibat adanya perbedaan kegiatan antara naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) dengan proposal yang diajukan.
Ragga Bimantara, kuasa hukum Tatan Pria Sudjana menyatakan, untuk meraih keadilan tersebut, kliennya mengajukan banding. Opsi bandung dipilih kliennya karena beberapa unsur dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) ditolak majelis hakim.
Dalam amar putusannya, kata Ragga, majelis hakim menyebutkan bahwa tingkat kesalahan terdakwa pada kategori sedang karena perannya sebagai Ketum Kadin dalam kasus pengelolaan dan penggunaan dana hibah program Penguatan Kelembagaan Kadin Jabar itu.
"Dalam pertimbangan putusan yang dibacakan, majelis hakim menyimpulkan bahwa Tatan tidak menikmati keuntungan sebagaimana dituduhkan JPU. Bahkan, majelis membebaskan Tatan dari dakwaan primer JPU," tegas Ragga dalam keterangannya, Kamis (19/5/2022).
Tidak hanya itu, lanjut Ragga, unsur kerugian negara yang dituduhkan oleh JPU kepada kliennya juga ditolak majelis hakim, sehingga tidak ada pembayaran uang pengganti dari terdakwa.
JPU sendiri meminta Tatan mengembalikan dana hibah sebesar Rp1,4 miliar. Namun, kata Ragga, hal tersebut ditolak majelis hakim karena dana yang berasal dari kerugian negara tersebut dihitung tidak ada kegiatan.
Majelis hakim melakukan actual cost untuk menghitung nilai kerugian negara. Dari perhitungan tersebut, terdapat kerugian negara sebesar Rp388 juta lebih sebagai akibat adanya perbedaan kegiatan antara naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) dengan proposal yang diajukan.
Explore More