Tuntut Keadilan, Ketum Kadin Jabar Ajukan Banding Usai Divonis 1,5 Tahun Bui
Jum'at, 20 Mei 2022 - 06:05 WIB
loading...
Ketum Kadin Jabar, Tatan Pria Sudjana mengajukan banding atas vonis 1,5 tahun bui dalam kasus korupsi dana hibah Pemprov Jabar. Foto: Dok/SINDOnews
A
A
A
BANDUNG - Ketua Umum (Ketum) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Barat, Tatan Pria Sudjana menuntut keadilan seusai divonis 1,5 tahun penjara dalam kasus penyalahgunaan dana hibah Pemprov Jabar.
Ragga Bimantara, kuasa hukum Tatan Pria Sudjana menyatakan, untuk meraih keadilan tersebut, kliennya mengajukan banding. Opsi bandung dipilih kliennya karena beberapa unsur dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) ditolak majelis hakim.
Baca juga: Terbukti Korupsi Dana Hibah, Ketum Kadin Jabar Divonis 1 Tahun 6 Bulan Penjara
Dalam amar putusannya, kata Ragga, majelis hakim menyebutkan bahwa tingkat kesalahan terdakwa pada kategori sedang karena perannya sebagai Ketum Kadin dalam kasus pengelolaan dan penggunaan dana hibah program Penguatan Kelembagaan Kadin Jabar itu.
"Dalam pertimbangan putusan yang dibacakan, majelis hakim menyimpulkan bahwa Tatan tidak menikmati keuntungan sebagaimana dituduhkan JPU. Bahkan, majelis membebaskan Tatan dari dakwaan primer JPU," tegas Ragga dalam keterangannya, Kamis (19/5/2022).
Ragga Bimantara, kuasa hukum Tatan Pria Sudjana menyatakan, untuk meraih keadilan tersebut, kliennya mengajukan banding. Opsi bandung dipilih kliennya karena beberapa unsur dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) ditolak majelis hakim.
Baca juga: Terbukti Korupsi Dana Hibah, Ketum Kadin Jabar Divonis 1 Tahun 6 Bulan Penjara
Dalam amar putusannya, kata Ragga, majelis hakim menyebutkan bahwa tingkat kesalahan terdakwa pada kategori sedang karena perannya sebagai Ketum Kadin dalam kasus pengelolaan dan penggunaan dana hibah program Penguatan Kelembagaan Kadin Jabar itu.
"Dalam pertimbangan putusan yang dibacakan, majelis hakim menyimpulkan bahwa Tatan tidak menikmati keuntungan sebagaimana dituduhkan JPU. Bahkan, majelis membebaskan Tatan dari dakwaan primer JPU," tegas Ragga dalam keterangannya, Kamis (19/5/2022).
Lihat Juga :
