16 DPC di Sulsel Minta DPP Demokrat Bentuk Tim Pencari Fakta 

DPP juga diminta berani memberi sanksi kepada Ketua BPOKK Herman Khairon karena secara sengaja menutup-nutupi fakta musda Demokrat.

Lebih lanjut, Amirullah menjelaskan, dasar gugatan kelompok 16 DPC ini tak lain dari dinamika saat Musda 2021 lalu yang tidak sesuai AD/ART Partai.

Berdasarkan jalannya Musda, Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Ni’matullah ditolak 16 DPC dan ada resume sidangnya.

“Kita gugat karena menyalahi asas demokrasi. Kelompok 16 DPC ini solid dan menyatakan siap melawan putusan DPP,” terang Amirullah.

Terkahir dia mengatakan, gugatan ini, disepakati oleh 16 DPC sebagai langkah terhormat untuk menyelamatkan marwah Demokrat sebagai partai Demokratis serta independen dari segala bentuk intervensi dari luar.

"Setelah semua alasan bisa terang benderang lewat Mahkamah Partai nanti, kami sebagai kader berharap bisa ikut menjelaskan kepada publik soal rasionalisasi keputusan DPP tersebut," kata Ketua Demokrat Takalar, Japri Y Timbo.

"Sekarang kami sangat tidak tahan dengan olok-olok publik karena keputusan yang memang sangat mencederai nilai-nilai Demokratis ini," pungkasnya.

Sebelumnya Ketua DPC Demokrat Sinjai, Muhammad Nasyit Umar juga secara tegas menyangkan putusan DPP yang menunjuk Ni’matullah.