BPJS: Cakupan Kepesertaan JKN-KIS di Luwu Utara Capai 74,24 Persen
Selasa, 26 April 2022 - 06:52 WIB
loading...
Bupati Lutra, Indah Putri Indriani, ikut menghadiri kegiatan BPJS Kesehatan Cabang Palopo yakni Forum Komunikasi Kepentingan Tingkat Utama Lutra di Ruang Rapat Sekka Lutra, Senin (25/4/2022) kemarin. Foto/Dok Pemkab Luwu Utara .
A
A
A
LUWU UTARA - BPJS Kesehatan terus menggenjot cakupan kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) di Kabupaten Luwu Utara (Lutra). Sejauh ini, total peserta mencapai 244.956 orang atau setara 74,24 persen dari jumlah penduduk di daerah berjuluk Bumi Lamaranginang.
Hal tersebut disampaikan oleh Kepala BPJS Kesehatan Cabang Palopo, Harbu Hakim, pada Forum Komunikasi Kepentingan Tingkat Utama Lutra di Ruang Rapat Sekka Lutra, Senin (25/4/2022) kemarin. Turut hadir dalam kegiatan itu yakni Bupati Lutra, Indah Putri Indriani.
Baca Juga: Kader JKN, Pejuang Keberlangsungan Jaminan Kesehatan Nasional
"Total kepesertaan JKN-KIS di Kabupaten Luwu Utara per 22 April 2022 sebanyak 244.956 jiwa atau 74,24% dari jumlah penduduk semester dua tahun 2021 sebanyak 329.934 jiwa," kata Harbu.
Ia mengimbuhkan adapun pelaksanaan kegiatan di Lutra bertujuan guna mereview program JKN-KIS. Terdapat tiga dasar atau latar belakang program tersebut. Pertama, melindungi kesehatan adalah hak dasar warga negara.
"Kedua skema asuransi sosial untuk meringankan beban individu juga negara. Ketiga kepesertaan bersifat wajib sehingga perlu dipastikan semua bergotong royong," sebut dia.
Lebih lanjut, Harbu bilang ada 11 instruksi Presiden kepada Bupati dan Wali Kota dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program JKN. Di antaranya yaitu menyusun dan menetapkan regulasi mengalokasikan anggaran, dan memastikan setiap penduduk yang berada di wilayahnya terdaftar sebagai peserta aktif.
Kemudian, memastikan seluruh pelayanan terpadu satu pintu, mendorong peserta pekerja penerima upah penyelenggara negara, dan memastikan seluruh pekerja termasuk pegawai pemerintah dengan status non ASN peserta aktif.
Bupati Indah menanggapi hal tersebut, dengan menyebut bahwa BPJS Kesehatan mengacu pada tagline berupa dengan gotong royong semua tertolong, maka artinya pihaknya tidak sendirian. Olehnya itu, kini semua potensi pembiayaan berupaya dioptimalkan guna memaksimalkan cakupan kepesertaan program JKN-KIS.
"Artinya semua potensi pembiayaan semua kita dorong untuk kemudian kita optimalkan. Tadi kita sudah lihat sampai sejauh ini target, capaian, dan tantangannya. Itu PR kita di masing-masing bidang kita harapkan hadir, bukan hanya sekedar hadir tetapi bagaimana menindaklanjuti terkait manfaat validasi data," jelasnya.
Baca Juga: Pemkab Sidrap Berkomitmen Optimalisasi Program JKN
Orang nomor satu di Lutra itu juga mengharapkan adanya pemberian subsidi. Sehingga, faskes tingkat pertama di wilayahnya mendapatkan subsidi, begitu pula dengan tindak lanjut rujukan ke rumah sakit.
"Saya ingin kita semua peduli dalam bentuk tindak lanjut. Mesti ada progres yang bisa kita ukur dari setiap pertemuan, regulasinya kita lihat before after dan dukungan juga dari BPJS Kesehatan tentunya," pungkasnya.
Hal tersebut disampaikan oleh Kepala BPJS Kesehatan Cabang Palopo, Harbu Hakim, pada Forum Komunikasi Kepentingan Tingkat Utama Lutra di Ruang Rapat Sekka Lutra, Senin (25/4/2022) kemarin. Turut hadir dalam kegiatan itu yakni Bupati Lutra, Indah Putri Indriani.
Baca Juga: Kader JKN, Pejuang Keberlangsungan Jaminan Kesehatan Nasional
"Total kepesertaan JKN-KIS di Kabupaten Luwu Utara per 22 April 2022 sebanyak 244.956 jiwa atau 74,24% dari jumlah penduduk semester dua tahun 2021 sebanyak 329.934 jiwa," kata Harbu.
Ia mengimbuhkan adapun pelaksanaan kegiatan di Lutra bertujuan guna mereview program JKN-KIS. Terdapat tiga dasar atau latar belakang program tersebut. Pertama, melindungi kesehatan adalah hak dasar warga negara.
"Kedua skema asuransi sosial untuk meringankan beban individu juga negara. Ketiga kepesertaan bersifat wajib sehingga perlu dipastikan semua bergotong royong," sebut dia.
Lebih lanjut, Harbu bilang ada 11 instruksi Presiden kepada Bupati dan Wali Kota dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program JKN. Di antaranya yaitu menyusun dan menetapkan regulasi mengalokasikan anggaran, dan memastikan setiap penduduk yang berada di wilayahnya terdaftar sebagai peserta aktif.
Kemudian, memastikan seluruh pelayanan terpadu satu pintu, mendorong peserta pekerja penerima upah penyelenggara negara, dan memastikan seluruh pekerja termasuk pegawai pemerintah dengan status non ASN peserta aktif.
Bupati Indah menanggapi hal tersebut, dengan menyebut bahwa BPJS Kesehatan mengacu pada tagline berupa dengan gotong royong semua tertolong, maka artinya pihaknya tidak sendirian. Olehnya itu, kini semua potensi pembiayaan berupaya dioptimalkan guna memaksimalkan cakupan kepesertaan program JKN-KIS.
"Artinya semua potensi pembiayaan semua kita dorong untuk kemudian kita optimalkan. Tadi kita sudah lihat sampai sejauh ini target, capaian, dan tantangannya. Itu PR kita di masing-masing bidang kita harapkan hadir, bukan hanya sekedar hadir tetapi bagaimana menindaklanjuti terkait manfaat validasi data," jelasnya.
Baca Juga: Pemkab Sidrap Berkomitmen Optimalisasi Program JKN
Orang nomor satu di Lutra itu juga mengharapkan adanya pemberian subsidi. Sehingga, faskes tingkat pertama di wilayahnya mendapatkan subsidi, begitu pula dengan tindak lanjut rujukan ke rumah sakit.
"Saya ingin kita semua peduli dalam bentuk tindak lanjut. Mesti ada progres yang bisa kita ukur dari setiap pertemuan, regulasinya kita lihat before after dan dukungan juga dari BPJS Kesehatan tentunya," pungkasnya.
(tri)
Lihat Juga :
