Pro Kontra DOB Dinilai Lumrah, Tokoh GKII Papua Sebut Pemekaran Membuka Daerah Terisolir

Senin, 18 April 2022 - 15:09 WIB
loading...
Pro Kontra DOB Dinilai Lumrah, Tokoh GKII Papua Sebut Pemekaran Membuka Daerah Terisolir
Ketua Sinode GKII Wilayah I Papua, Pdt Petrus Bonyadone menyebut DOB Papua perlu disikapi positif. Foto/iNews TV/Edy Siswanto
A A A
JAYAPURA - Pro kontra pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Papua dianggap menjadi hal yang lumrah terjadi. Ketua Sinode GKII Wilayah I Papua, Pdt Petrus Bonyadone menyebut hal itu perlu disikapi secara positif karena merupakan salah satu rencana Tuhan untuk Tanah Papua.

"Apa yang muncul hari ini soal pro kontra DOB menurut kami dari gereja bahwa satu yang pasti jika itu yang Tuhan kehendaki maka itu sudah. Tuhan berkeinginan bahwa ada pemerataan kesejahteraan di tanah Papua, dan lewat Pemekaran itulah, Tuhan mau masyarakat Papua sejahtera," kata Pdt Petrus Bonyadone dikutip Senin (18/4/2022).



Dia berpendapat jika pemekaran Provinsi Papua benar terwujud, maka akan memperpendek rentan kendali dengan wilayah-wilayah yang notabene terisolir dan jauh dari jaungkauan pembangunan karena geografis.

"Perlu disadari, kalau ini benar terjadi maka rentan kendali yang selama ini jauh maka bisa menjadi dekat, karena geografis Papua seperti ini. Kalau pemekaran terjadi maka daerah-daerah yang terisolir bisa terbuka, dan saya melihat akan ada konsentrasi dari masing-masing provinsi itu nantinya untuk membangun wilayah adatnya masing-masing," katanya.

Dia menjelaskan, soal pemekaran Papua sudah ada sejak zaman dahulu dengan kajian mendalam hingga pendekatan wilayah adat diberlakukan.

"Bukan baru sekarang, jadi sudah sejak dulu dan para pendahulu sudah berfikir akan pemekaran, dan dilakukan dengan kajian yang mendalam. Pendekatan culture masing-masing wilayah adat sudah ditetapkan oleh pendahulu, ada tujuh wilayah adat di Papua dan Papua Barat," jelasnya.



Sementara, untuk menyikapi soal pemekaran DOB maka perlu semua pihak berfikir positif, karena inti dari pemekaran tersebut adalah kesejahteraan masyarakat.

"Dan jujur saja teman-teman di legislatif dan eksekutif menghendaki adanya pemekaran, karena mereka melihat dari sisi positifnya. Karena mereka memang melihat ada daerah-daerah yang terisolir, pendidikan, kesehatan yang masih jauh dari standar. Sehingga jika pemekaran terjadi maka akan ada pendekatan khusus untuk menyentuh daerah-daerah itu," ucapnya.
Halaman :
Baca Berita Terkait Lainnya
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
read/ rendering in 0.1697 seconds (0.1#10.140)