Serapan Anggaran Pemkot Makassar Masih Minim, Ini Penyebabnya

MAKASSAR - Menutup triwulan I tahun anggaran 2022, serapan anggaran Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar masih minim. Serapan anggaran diketahui masih di kisaran 5 persen.

Jumlah serapan anggaran tersebut berkisar Rp245 miliar dari total besaran APBD tahun 2022 yang ditetapkan yakni Rp4,9 triliun.



Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar , Muh. Dakhlan membenarkan minimnya serapan anggaran awal tahun tersebut.

Kata dia, serapan anggaran pada awal tahun biasanya memang masih minim, sebab proyek-proyek besar belum ada yang berjalan.

"Ini kan SKPD besar rata-rata belum jalan. Yang jalan ini pasti belanja-belanja rutin saja. Proyek fisik kan belum ada," ucap Dakhlan, Selasa (5/3/2022).

"Biasa terjadi memang di awal tahun itu agak susah. Meskipun sudah bisa jalan, tapi di awal tahun memang hampir setiap tahun modelnya seperti ini," imbuhnya.

Kendati begitu, dia mengaku serapan anggaran pada triwulan I tahun ini memang agak rendah. Seyogyanya, serapan anggaran setiap triwulan berada di kisaran 20-25 persen.

"Tapi tahun ini memang agak rendah. Target per triwulan itu paling 20 persen untuk belanja. Kalau dianggarkan sekitar 20 persen belanja di triwulan pertama, berarti harusnya realisasinya sekitar itu," jelas Dakhlan.

Hal senada turut diungkapkan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar , Helmy Budiman.

Helmy menuturkan, serapan anggaran pada awal tahun biasanya memang rendah sebab hanya bersumber dari biaya pengeluaran rutin.

"Bulan satu sampai tiga itu biasanya memang lebih banyak pengeluaran rutin seperti pembayaran gaji pegawai, listrik, air, dan lain-lain," ucap Helmy.

Oleh karena itu, dirinya juga terus mendorong setiap OPD agar mempercepat tender proyek untuk menggenjot serapat anggaran.



Rencananya, pekan depan pihaknya juga akan menggelar monitoring dan evaluasi (monev) triwulan I untuk melihat progres serapan anggaran dan program dari masing-masing OPD.

"Saya sudah ketemu kepala OPD untuk meminta agar mempercepat tender. Kan begitu penekanan wali kota juga kemarin saat rapat koordinasi khusus (rakorsus). Mudah-mudahan pekan kedua ini kami sudah monev," jelasnya.

Sementara itu, Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan Pomanto, berujar bakal mempercepat resetting pemerintah, termasuk mengisi sejumlah jabatan eselon III agar tender proyek bisa segera dilakukan.

Sebab, sejumlah jabatan eselon III posisi kepala bidang masih banyak yang dijabat oleh pelaksana tugas atau Plt, padahal, mereka yang akan menjadi pejabat pembuat komitmen atau PPK dalam setiap proyek.

"Ini karena resetting. Ini juga memang disayangkan, makanya saya mau rapat untuk push apa yang bisa jalan, segera dikasih jalan. Karena persoalannya bukan apa yang belum jalan, tapi siapa yang bertanggung jawab di situ," urai Danny.



Danny mengaku, terhambatnya resetting bagi eselon III juga dikarenakan saat ini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tengah melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemkot Makassar.

"Kami konsentrasi dulu pemeriksaan BPK. Karena kalau saya pindahkan orang pas pemeriksaan BPK, nanti bingung siapa orang yang bertanggung jawab. Mudah-mudahan selesai bulan ini pemeriksaan, karena tidak boleh kami ganggu itu pemeriksaan," tukasnya.