RTH Makassar Jauh dari Ideal, Disinyalir Jadi Salah Satu Penyebab Banjir
loading...
A
A
A
"Di 2034 target kenaikannya sudah 30% RTH . Kalau dibandingkan dengan kota lain di Indonesia, belum ada yang mencapai 15 persen. Hampir semua daerah seperti itu," pungkasnya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sulawesi Selatan Muhammad Al Amin mengatakan, luasan RTH Makassar sangat jauh dari kata ideal. Hal ini menjadi salah satu penyebab banjir seringkali terjadi.
Padahal, salah satu fungsi ekologis nyata dari RTH adalah menjadi daerah resapan air. "Dengan kondisi RTH minim, praktis kemampuan tanah untuk menyerap air sangat rendah," katanya.
Sejauh ini, Amin menilai bahwa sejumlah daerah resapan terus disasar untuk dijadikan kawasan permukiman atau real estate.
"Kami berharap itu tidak dilakukan karena itu bisa jadi sarana publik penting karena punya fungsi ekologis yang tinggi," ungkapnya.
Amin meminta pihak Pemkot untuk menaruh perhatian lebih terhadap keberadaan daerah resapan melalui revisi Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Dia berharap daerah resapan dijadikan area lindung dan dibebaskan dari rencana pembangunan.
"Jadi Perda RTRW harus memastikan bahwa daerah resapan di Makassar itu tetap eksis, tetap ada, tanpa harus dikonversi jadi bangunan fisik," pungkasnya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sulawesi Selatan Muhammad Al Amin mengatakan, luasan RTH Makassar sangat jauh dari kata ideal. Hal ini menjadi salah satu penyebab banjir seringkali terjadi.
Padahal, salah satu fungsi ekologis nyata dari RTH adalah menjadi daerah resapan air. "Dengan kondisi RTH minim, praktis kemampuan tanah untuk menyerap air sangat rendah," katanya.
Sejauh ini, Amin menilai bahwa sejumlah daerah resapan terus disasar untuk dijadikan kawasan permukiman atau real estate.
"Kami berharap itu tidak dilakukan karena itu bisa jadi sarana publik penting karena punya fungsi ekologis yang tinggi," ungkapnya.
Amin meminta pihak Pemkot untuk menaruh perhatian lebih terhadap keberadaan daerah resapan melalui revisi Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Dia berharap daerah resapan dijadikan area lindung dan dibebaskan dari rencana pembangunan.
"Jadi Perda RTRW harus memastikan bahwa daerah resapan di Makassar itu tetap eksis, tetap ada, tanpa harus dikonversi jadi bangunan fisik," pungkasnya.
(tri)
Explore More