Izin Usaha Masih Berbelit, Hipmi Jabar Bakal Bentuk Satgas Perizinan

BANDUNG - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia ( Hipmi ) Jawa Barat berencana membentuk Satuan Tugas (Satgas) perizinan usaha untuk membantu pengusaha mendapatkan izin usaha. Saat ini, mengurus izin usaha dinilai masih berbelit.

Ketua BPD HIPMI Jabar, Surya Batara Kartika usai mengikuti kegiatan Rakerda Hipmi Jabar XVI di Hotel Papandayan mengatakan, selama ini para pengusaha muda di berbagai daerah terkendala informasi perizinan usaha. Sehingga mereka tidak mengetahui sepenuhnya sistem perizinan yang berlaku.

Baca juga: Fakta-fakta Pengendara Harley Davidson Tabrak Bocah Kembar hingga Tewas, Nomor 1 Bikin Nangis

Ke depan, Satgas Perizinan Usaha ini akan hadir berbagai Kabupaten/Kota di Jawa Barat sebagai badan yang menjembatani antara pelaku usaha dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang ada di setiap wilayah Jabar khususnya dalam dalam proses pembuatan perizinan usaha.

"Kita bentuk di tiap Kabupaten/Kota karena banyak sekali pengusaha-pengusaha di daerah yang menemui kesulitan dalam melakukan dan membuat legalitas usaha," kata dia.

Hipmi Jabar, kata dia, juga diberikan mandat oleh Kementerian Investasi untuk memfasilitasi dan memberikan penilaian kinerja kepada DBMPST yang akan berkelanjutan setiap tahunnya. Hipmi Jabar memiliki beberapa program kolaborasi bisnis yang sudah dijalankan oleh setiap BPC. Program tersebut telah menghasilan kerjasama antara pengusaha yang tergabung di Hipmi.

Surya mengungkapkan pihaknya secara masif akan membina dan membuat program untuk UMKM. Salah satunya bekerja sama dengan Bank BJB dengan membentuk 100 optacker (pembeli) dari milenial terutama di bidang pertanian dan perkebunan. "Ke depan kita akan masuk juga di sektor peternakan dan perdagangan,"ujarnya

Beberapa program lainnya, lanjut Surya, akan terus terus mendampingi dan mengawal kebijakan pemerintah khususnya dalam memfasilitasi UMKM untuk bisa terlibat langsung dalam setiap investasi. Hal ini sesuai dengan implementasi Peraturan Menteri investasi.

Berkenaan dengan pemulihan ekonomi Jawa Barat pasca pandemi Covid-19, dia menjelaskan Hipmi Jabar dipercaya Pemerintah untuk bergabung di Satgas Komite Pemulihan Ekonomi Daerah Jawa Barat.

Sebagai langkah awal, Hipmi Jabar akan mendaftar pelaku usaha yang terdampak secara maksimal. Selanjutnya, akan menginventarisir dengan mengeluarkan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan seperti stimulus dan relaksasi. Usulan tersebut disampaikan langsung ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat. .

Selain itu, dengan menggulirkan program padat karya sehingga bisa dinikmati oleh setiap para pengusaha yang ada di Jawa Barat. "HIPMI Jabar bersama regulator dan stakeholder merumuskan kebijakan-kebijakan apa yang harus diambil saat pandemi ini," katanya.