Penanganan Corona di DIY Dinilai Belum Maksimal
Jum'at, 24 April 2020 - 04:36 WIB
loading...
Ketua FPG DPRD DIY Rani Widayati dan Wakil Ketua FPG Suwardi. FOTO : SINDOnews/Ainun Najib
A
A
A
YOGYAKARTA - Fraksi Partai Golkar (FPG) DPRD DIY menilai penanganan corona atau COVID-19 di DIY belum optimal. Anggaran yang telah dicairkanpun baru Rp9 miliar dari Rp579 miliar yang dialokasikan.
“FPG menilai bahwa penanganan Covid 19 di DIY belum optimal. Masih sangat sedikit anggaran yang sudah di-cakke, dibelanjakan.Dari yang direncanakan Rp500 miliar lebih baru Rp9 miliar. Ini sangat minim,” terang Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD DIY Rani Widayati kepada wartawan Kamis (23/4/2020).
Rani menambahkan, pihaknya melihat kondisi ini membuat singkronisasi koordinasi antara pemerintah provinsi hingga ke tingkat desa belum optimal. Pogram-program penanganan dan pencegahan corona belum berjalan optimal. Dia mencontohkan kontrol terhadap orang dalam pemantauan (ODP) dan pasien dalam pemantauan (PDP) juga sangat minim. Selain itu penyediaan ruang isolasi mandiri juga masih sangat minim, tidak semua desa menyediakannya.
“Di bawah banyak keluhan-keluhan. Saat kami turun ke bawah ternyata memang belum ada gerakan apapun. Jika terus dibiarkan semakin lama permasalahan-permasalahan semakin banyak, seperti perekonomian, tenaga kerja dan lain sebagainya,” tambahnya.
Untuk itu FPG mendesak Pemda DIY segera mengambil langkah-langkah tegas yang cepat dan terukur untuk menangani berbagai dampak akibat pandemi Corona ini. FPG juga mendesak dana Bantuan Sosial Jaring Pengaman Sosial (JPS) segera dicairan. FPG mengaku banyak mendapat keluhan dari masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi akibat wabah ini. “Kami mendesak agar JPS segera dicairkan untuk warga DIY terdampak Corona,” tegasnya.
“FPG menilai bahwa penanganan Covid 19 di DIY belum optimal. Masih sangat sedikit anggaran yang sudah di-cakke, dibelanjakan.Dari yang direncanakan Rp500 miliar lebih baru Rp9 miliar. Ini sangat minim,” terang Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD DIY Rani Widayati kepada wartawan Kamis (23/4/2020).
Rani menambahkan, pihaknya melihat kondisi ini membuat singkronisasi koordinasi antara pemerintah provinsi hingga ke tingkat desa belum optimal. Pogram-program penanganan dan pencegahan corona belum berjalan optimal. Dia mencontohkan kontrol terhadap orang dalam pemantauan (ODP) dan pasien dalam pemantauan (PDP) juga sangat minim. Selain itu penyediaan ruang isolasi mandiri juga masih sangat minim, tidak semua desa menyediakannya.
“Di bawah banyak keluhan-keluhan. Saat kami turun ke bawah ternyata memang belum ada gerakan apapun. Jika terus dibiarkan semakin lama permasalahan-permasalahan semakin banyak, seperti perekonomian, tenaga kerja dan lain sebagainya,” tambahnya.
Untuk itu FPG mendesak Pemda DIY segera mengambil langkah-langkah tegas yang cepat dan terukur untuk menangani berbagai dampak akibat pandemi Corona ini. FPG juga mendesak dana Bantuan Sosial Jaring Pengaman Sosial (JPS) segera dicairan. FPG mengaku banyak mendapat keluhan dari masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi akibat wabah ini. “Kami mendesak agar JPS segera dicairkan untuk warga DIY terdampak Corona,” tegasnya.
Lihat Juga :
