Bappelitbangda Luwu Gelar FKP Rancangan Awal Renja Tahun 2023
Selasa, 18 Januari 2022 - 21:28 WIB
loading...
Bapelitbangda Kabupaten Luwu, menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) rancangan awal Rencana Kerja (Renja) tahun 2023. Foto: SINDOnews/Chaeruddin
A
A
A
LUWU - Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Luwu menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) rancangan awal Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Luwu tahun 2023.
Kegiatan ini berlangsung di Aula Bappelibangda, dihadiri Ketua DPRD Luwu, Rusli Sunali, Sekda Luwu, H Sulaiman, perwakilan Provinsi Sulsel, Kepala Bappelitbangda, Achmad Awwabin, serta seluruh Kepala SKPD dan para camat.
Baca juga:Vaksinasi untuk Anak di Kabupaten Luwu Mulai Dilakukan
Ketua DPRD Luwu , Rusli Sunali, menyatakan, konsultasi publik orientasinya melahirkan RKPD. "Dan RKPD akan melahirkan Ranperda APBD," ujarnya, Selasa (18/1/2022).
Menurutnya, kegiatan tersebut merupakan kegiatan rutinitas yang wajib dilaksanakan tiap tahun sesuai perintah undang-undang.
"RKPD lahir dari saran masyarakat ataupun aspirasi melalui reses DPRD Luwu yang tidak keluar dari RPJMD yang sudah menjadi Perda kita," ujarnya.
Sementara itu, Sekda Luwu, Sulaiman yang hadir mewakili Bupati Luwu, Basmin Mattayang, menerangkan, hasil kegiatan ini diharapkan ada yang menjadi catatan penting, evaluasi dan harapan sebagai sektor perencanaan.
Disebutkan mantan Kepala BKPSDM Luwu ini, diterapkannya PPKM yang terus berlanjut dengan berbagai aturan pengetatan, menghambat masyarakat untuk beraktivitas ekonomi.
Pengetatan di berbagai sektor dari aturan PPKM ini tentunya memberikan pengaruh terhadap naik turunnya sektor ekonomi.
"Dari pemerintah daerah sendiri, dampak pandemi tersebut mengakibatkan penurunan penerimaan pendapatan daerah yang diterima pemerintah, sehingga cukup menghambat pendanaan program yang sudah direncanakan," ujar Sulaiman.
Baca juga:Bantuan Pemkab Luwu untuk Korban Puting Beliung Terus Mengalir
Kondisi pandemi yang menuntut adanya pembatasan mobilitas dan aktivitas, mendorong juga adanya realokasi dan refocusing anggaran.
"Akan tetapi, meski dihantam badai pandemi pemerintah daerah tetap berupaya dengan mengagendakan kebijakan normal baru agar dampak ekonomi akibat pandemi tidak sampai menimbulkan krisis yang berkepanjangan," ujarnya.
Peningkatan efektivitas pengendalian Covid-19 melalui percepatan vaksinasi, serta berlanjutnya berbagai program pemulihan ekonomi di daerah kata Sulaiman, diperkirakan mampu menjaga momentum pemulihan ekonomi di Kabupaten Luwu ini.
Berangkat dari hal tersebut, agar Kabupaten Luwu ini menjadi kabupaten yang maju, sejahtera, mandiri dalam nuansa religi, maka perlu dijabarkan dalam rencana kerja pemerintah daerah untuk tahun 2023.
Di mana di dalamnya terdapat tujuan, sasaran dan strategi yang akan dilaksanakan pemerintah daerah. "Untuk itu demi sempurnanya rencana kerja pemerintah daerah ini tentunya diperlukan saran dan masukan dari berbagai Pihak," kata Sulaiman.
"Dalam pelaksanaan forum konsultasi publik ranwal RKPD tahun 2023 Kabupaten Luwu tahun ini, saya berharap akan dihasilkan suatu kerangka pembangunan daerah yang realistis dan terukur berdasarkan baseline data yang ada," serunya.
Peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pengentasan kemiskinan dan pengangguran terbuka menjadi fokus utama pemerintahan daerah sebagaimana tema RKPD tahun 2023 yaitu “Penguatan struktur perekonomian daerah yang unggul dan berdaya saing”, namun dengan hanya pemikiran yang normatif.
Baca juga:Perkim Taksir Biaya Rehab Rumah Korban Puting Beliung Capai Rp1 Miliar
"Saya berharap kepada saudara-saudara sekalian dapat berpikir cerdas, inovatif, kreatif serta 'think out of the box', serta mem-flash back data capaian di tahun-tahun sebelumnya, sehingga mampu menghasilkan impact yang besar di mana muara dari semua itu tidak lain adalah pencapaian target-target pembangunan sebagaimana visi misi Bupati Luwu di akhir periode RPJMD nantinya," tambah Sekda Luwu.
Kepala Bappelitbangda, Achmad Awwabin, menyampaikan maksud dan tujuan pelaksanaan penyelenggaraan forum konsultasi publik rancangan awal rencana kerja pemerintah daerah Kabupaten Luwu tahun 2023.
"Untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan penyepakatan untuk menyempurnakan rancangan awal rencana kerja Pemkab Luwu tahun 2023," ungkap Achmad Awwabin.
Adapun tujuan dari pelaksanaan forum konsultasi publik adalah untuk, membahas rancangan, penerapan, dampak dan evaluasi kebijakan serta permasalahan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, terutama di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
Serta, menyepakati rumusan, tujuan, sasaran, prioritas, arah kebijakan, program serta indikator yang tercantum dalam rancangan awal rencana kerja pemerintah daerah Kabupaten Luwu periode tahun 2023.
"Dan memperoleh masukan penyempurnaan rancangan awal rencana kerja pemerintah daerah kab. Luwu tahun 2023," kunci Achmad Awwabin.
Perwakilan Bapelitbangda Provinsi Sulsel, menerangkan dampak pandemi Covid-19 sudah berjalan 2 tahun dan menjadi bagian tantangan dalam menyusun strategi pembangunan di segala bidang.
Baca juga:Menteri ATR Serahkan 3.550 Persil Sertifikat Tanah Kepada Bupati Luwu
"Begitu banyak program kegiatan yang tertunda akibat recofusing akibat penggunaan anggaran yang terpusat pada penanganan pandemi Covid-19 ," katanya.
"Di tengah itu diharapkan program pemerintah bisa mendorong memajukan pembangunan dan pendapatan masyarakat di tengah pandemi tersebut. Kabupaten Luwu sendiir memiliki potensi besar dalam pelbagai sektor, pariwisata, perikanan, pertanian," tutupnya.
Kegiatan ini berlangsung di Aula Bappelibangda, dihadiri Ketua DPRD Luwu, Rusli Sunali, Sekda Luwu, H Sulaiman, perwakilan Provinsi Sulsel, Kepala Bappelitbangda, Achmad Awwabin, serta seluruh Kepala SKPD dan para camat.
Baca juga:Vaksinasi untuk Anak di Kabupaten Luwu Mulai Dilakukan
Ketua DPRD Luwu , Rusli Sunali, menyatakan, konsultasi publik orientasinya melahirkan RKPD. "Dan RKPD akan melahirkan Ranperda APBD," ujarnya, Selasa (18/1/2022).
Menurutnya, kegiatan tersebut merupakan kegiatan rutinitas yang wajib dilaksanakan tiap tahun sesuai perintah undang-undang.
"RKPD lahir dari saran masyarakat ataupun aspirasi melalui reses DPRD Luwu yang tidak keluar dari RPJMD yang sudah menjadi Perda kita," ujarnya.
Sementara itu, Sekda Luwu, Sulaiman yang hadir mewakili Bupati Luwu, Basmin Mattayang, menerangkan, hasil kegiatan ini diharapkan ada yang menjadi catatan penting, evaluasi dan harapan sebagai sektor perencanaan.
Disebutkan mantan Kepala BKPSDM Luwu ini, diterapkannya PPKM yang terus berlanjut dengan berbagai aturan pengetatan, menghambat masyarakat untuk beraktivitas ekonomi.
Pengetatan di berbagai sektor dari aturan PPKM ini tentunya memberikan pengaruh terhadap naik turunnya sektor ekonomi.
"Dari pemerintah daerah sendiri, dampak pandemi tersebut mengakibatkan penurunan penerimaan pendapatan daerah yang diterima pemerintah, sehingga cukup menghambat pendanaan program yang sudah direncanakan," ujar Sulaiman.
Baca juga:Bantuan Pemkab Luwu untuk Korban Puting Beliung Terus Mengalir
Kondisi pandemi yang menuntut adanya pembatasan mobilitas dan aktivitas, mendorong juga adanya realokasi dan refocusing anggaran.
"Akan tetapi, meski dihantam badai pandemi pemerintah daerah tetap berupaya dengan mengagendakan kebijakan normal baru agar dampak ekonomi akibat pandemi tidak sampai menimbulkan krisis yang berkepanjangan," ujarnya.
Peningkatan efektivitas pengendalian Covid-19 melalui percepatan vaksinasi, serta berlanjutnya berbagai program pemulihan ekonomi di daerah kata Sulaiman, diperkirakan mampu menjaga momentum pemulihan ekonomi di Kabupaten Luwu ini.
Berangkat dari hal tersebut, agar Kabupaten Luwu ini menjadi kabupaten yang maju, sejahtera, mandiri dalam nuansa religi, maka perlu dijabarkan dalam rencana kerja pemerintah daerah untuk tahun 2023.
Di mana di dalamnya terdapat tujuan, sasaran dan strategi yang akan dilaksanakan pemerintah daerah. "Untuk itu demi sempurnanya rencana kerja pemerintah daerah ini tentunya diperlukan saran dan masukan dari berbagai Pihak," kata Sulaiman.
"Dalam pelaksanaan forum konsultasi publik ranwal RKPD tahun 2023 Kabupaten Luwu tahun ini, saya berharap akan dihasilkan suatu kerangka pembangunan daerah yang realistis dan terukur berdasarkan baseline data yang ada," serunya.
Peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pengentasan kemiskinan dan pengangguran terbuka menjadi fokus utama pemerintahan daerah sebagaimana tema RKPD tahun 2023 yaitu “Penguatan struktur perekonomian daerah yang unggul dan berdaya saing”, namun dengan hanya pemikiran yang normatif.
Baca juga:Perkim Taksir Biaya Rehab Rumah Korban Puting Beliung Capai Rp1 Miliar
"Saya berharap kepada saudara-saudara sekalian dapat berpikir cerdas, inovatif, kreatif serta 'think out of the box', serta mem-flash back data capaian di tahun-tahun sebelumnya, sehingga mampu menghasilkan impact yang besar di mana muara dari semua itu tidak lain adalah pencapaian target-target pembangunan sebagaimana visi misi Bupati Luwu di akhir periode RPJMD nantinya," tambah Sekda Luwu.
Kepala Bappelitbangda, Achmad Awwabin, menyampaikan maksud dan tujuan pelaksanaan penyelenggaraan forum konsultasi publik rancangan awal rencana kerja pemerintah daerah Kabupaten Luwu tahun 2023.
"Untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan penyepakatan untuk menyempurnakan rancangan awal rencana kerja Pemkab Luwu tahun 2023," ungkap Achmad Awwabin.
Adapun tujuan dari pelaksanaan forum konsultasi publik adalah untuk, membahas rancangan, penerapan, dampak dan evaluasi kebijakan serta permasalahan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, terutama di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
Serta, menyepakati rumusan, tujuan, sasaran, prioritas, arah kebijakan, program serta indikator yang tercantum dalam rancangan awal rencana kerja pemerintah daerah Kabupaten Luwu periode tahun 2023.
"Dan memperoleh masukan penyempurnaan rancangan awal rencana kerja pemerintah daerah kab. Luwu tahun 2023," kunci Achmad Awwabin.
Perwakilan Bapelitbangda Provinsi Sulsel, menerangkan dampak pandemi Covid-19 sudah berjalan 2 tahun dan menjadi bagian tantangan dalam menyusun strategi pembangunan di segala bidang.
Baca juga:Menteri ATR Serahkan 3.550 Persil Sertifikat Tanah Kepada Bupati Luwu
"Begitu banyak program kegiatan yang tertunda akibat recofusing akibat penggunaan anggaran yang terpusat pada penanganan pandemi Covid-19 ," katanya.
"Di tengah itu diharapkan program pemerintah bisa mendorong memajukan pembangunan dan pendapatan masyarakat di tengah pandemi tersebut. Kabupaten Luwu sendiir memiliki potensi besar dalam pelbagai sektor, pariwisata, perikanan, pertanian," tutupnya.
(luq)
Lihat Juga :
