Bundaran HI Versi BTP Makassar Dianggarkan Rp10 Miliar
loading...
Warga beraktivitas di sekitar Bundaran HI Jakarta. Infrastruktur mirip Bundaran HI di depan BTP Makassar dipastikan berjalan tahun ini. Foto/Dok
A
A
A
MAKASSAR - Pembangunan infrastruktur mirip Bundaran HI di Jalan Perintis Kemerdekaan, tepat di depan Bumi Tamalanrea Permai (BTP), Kota Makassar, dipastikan berjalan tahun ini. Sudah disiapkan anggaran sebesar Rp10 miliar.
“Ini (pembangunan bundaran) masuk dalam salah satu program prioritas kami di tahun 2022,” ujar Kepala Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar , Darlis, Senin (17/1/2022).
Darlis mengungkapkan sebenarnya desain bundaran sudah dibuat. Hanya saja, masih mau dikonsultasikan kepada Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sulawesi Selatan sebagai pemegang kewenangan jalan nasional.
“Saya akan menyurat 1-2 hari ini ke balai. Kalau desainnya sudah ada, tapi ini kan kewenangan balai juga. Tetap kita koordinasi siapa tahu ada masukannya yang perlu diperbaiki,” bebernya.
Konsultasi desain tersebut dilakukan karena lahan yang akan dibanguni bukan milik Pemkot Makassar . Makanya mesti mendapat restu dari BBPJN dahulu sebelum memastikan desainnya.
“Ini kita mau diskusi dulu supaya keluarannya betul-betul tidak ada lagi dipermasalahkan di kemudian hari,” sebutnya.
Darlis menambahkan, perencanaan pembangunan bundaran tersebut ditarget rampung bulan depan. Sehingga, proses tender alias lelang proyek juga sudah mulai berjalan pada Februari 2022 ini.
“Bulan depan sudah harus tender. Harus masuk ke Pokja (kelompok kerja) ULP (Unit Layanan Pengadaan). Kalau tendernya, Pokja nanti yang jalankan,” imbuhnya.
“Ini (pembangunan bundaran) masuk dalam salah satu program prioritas kami di tahun 2022,” ujar Kepala Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar , Darlis, Senin (17/1/2022).
Darlis mengungkapkan sebenarnya desain bundaran sudah dibuat. Hanya saja, masih mau dikonsultasikan kepada Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sulawesi Selatan sebagai pemegang kewenangan jalan nasional.
“Saya akan menyurat 1-2 hari ini ke balai. Kalau desainnya sudah ada, tapi ini kan kewenangan balai juga. Tetap kita koordinasi siapa tahu ada masukannya yang perlu diperbaiki,” bebernya.
Konsultasi desain tersebut dilakukan karena lahan yang akan dibanguni bukan milik Pemkot Makassar . Makanya mesti mendapat restu dari BBPJN dahulu sebelum memastikan desainnya.
“Ini kita mau diskusi dulu supaya keluarannya betul-betul tidak ada lagi dipermasalahkan di kemudian hari,” sebutnya.
Darlis menambahkan, perencanaan pembangunan bundaran tersebut ditarget rampung bulan depan. Sehingga, proses tender alias lelang proyek juga sudah mulai berjalan pada Februari 2022 ini.
“Bulan depan sudah harus tender. Harus masuk ke Pokja (kelompok kerja) ULP (Unit Layanan Pengadaan). Kalau tendernya, Pokja nanti yang jalankan,” imbuhnya.
Explore More